JAKARTA, Marwahrakyat - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta, minta pemerintah maksimalkan fasilitas kesehatan yang dimiliki Negri ini untuk 2 juta vaksinasi perhari. Permintaan ini merespon target percepatan vaksin tanpa menimbulkan kerumunan yang berpotensi menyebarkan virus Covid-19.
"Proses vaksinasi yang dilakukan pemerintah tidak efektif, birokratis, seremonial dan ada kesan pihak-pihak yang ingin tampil dalam vaksinasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 20.000 layanan kesehatan dari klinik pratama hingga rumah sakit," ujar Sukamta, Minggu (27/6/2021).
Namun, dalam pelaksanaan vaksinasi ini kata Dia, peran klinik pratama yang berjumlah 8.000 lebih justeru belum di optimalkan. "Jika semua dioptimalkan maka misal per layanan kesehatan dilakukan 200 vaksinasi maka bisa mencapai 2 juta vaksin perhari dengan tanpa kerumunan berlebihan," kata anggota tim Covid-19 FPKS DPR RI ini.
Menurut data Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 hingga akhir Juni 2021 jumlah warga Indonesia yang sudah tuntas menjalani vaksinasi 12,5 juta orang. "Ini masih jauh dari target vaksinasi bagi 180 juta rakyat Indonesia," tegasnya.
Menurut Sukamta, ada potensi lain yang bisa dilakukan yaitu memaksimalkan peran dokter, perawat dan posyandu. "Lebih dari 81 ribu dokter, 345 ribu perawat dan 296 ribu posyandu dengan segment masing-masing. Misal dokter dan perawat menyasar lingkungannya rumahnya. Ini diluar Rumah sakit atau Puskesmas tempatnya bekerja. Posyandu menyasar anak-anak dan ibu-ibu anggota posyandu yang diperbolehlan divaksin. Potensi ini bisa dimaksimalkan kalau pemerintah serius melakukan vaksinasi," urai Sukamta.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2019 Indonesia memiliki dokter sebanyak 81.011 dan perawat sebanyak 345.508. Sedangkan untuk Rumah Sakit Umum sebanyak 2.344, Rumah Sakit Khusus sebanyak 533, Puskesmas rawat inap sebanyak 6.086, Puskesmas non rawat inap sebanyak 4.048, Klinik Pratama 8.281, dan Posyandu 296.777. "Ini potensi yang luar biasa," urainya.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengingatkan, jika pemerintah ingin menyelamatkan rakyat dan ekonomi maka keberhasilan menangani pandemi merupakan kunci utama keberhasilan
"Sejak awal pandemi Covid-19 pemerintah terlihat tidak memiliki desain penanganan, eksekusi hingga tataran teknis. Akibatnya berbagai program dalam penanganan Covid-19 ini amburadul. Kini miris rasanya ketika melihat beberapa negara sudah menyelesaikan vaksinasi mulai hidup normal. Bahkan beberapa stadion ketika pertandingan EURO 2020 sudah penuh. Kita di Indonesia masih harus prokes dan ribut soal lockdown, PPKM, PSBB dan kebijakan setengah-setengah yang tidak berdampak."
Anggota komisi I DPR RI ini pun mengkritik administrasi dan tidak sistematisnya vaksinasi. Salah satunya mensyaratkan vaksin sesuai domisili. Walaupun kini aturan telah dicabut beberapa hari lalu.
"Ini kan kita tidak sedang vaksin perwilayah tapi 2/3 rakyat Indonesia. Mengapa harus memakai domisili? Harusnya sederhana saja yang mau vaksin menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya langsung bisa daftar dan di vaksin. Lokasinya bisa dimana saja sesuai dengan potensi layanan kesehatan yang tadi saya sampaikan," tegasnya.***
Berita Lainnya
Penertiban Kawasan Hutan, Mendorong Pengelolaan Hutan untuk Kepentingan Rakyat
Bakesbangpol dan Bappeda Inhil Kunjungi Dirjen Polpum Kemendagri
Safari Ramadhan PKS Riau, Bukber dan Perkuat Silaturahmi di Inhil
Gelar Bakti Sosial dan Launching Buku, Kejari Inhil Peringati Hari Adhiyaksa ke-60 Serentak Senusantara
Golkar-PAN Berlabuh: Bacapres Semakin Jelas
Kapolri Resmikan Aplikasi SIM Presisi Nasional,Perpanjangan SIM Bisa dari Rumah
Bupati Inhil dan Kajari teken Mou Program Jaga Desa dan Jaksa Menyapa melalui GGTV dan GFM
Kemensos RI Cairkan Bansos PKH Rp6,53 Triliun di Awal Puasa
Siapa Fatimah Azzahra? Sosok Viral 19 Tahun yang jadi Calon Istri Prof UAS
38 Tahun Manfaat TMMD Ke 105 Sangat Dirasakan Lapisan Masyarakat
Pakar Pidana : Pasal Penghinaan Presiden Tak Boleh Multitafsir
Komdigi dan LKBN Antara Sinergi Optimalkan Publikasi Program Prioritas Pemerintah