Penertiban Kawasan Hutan, Mendorong Pengelolaan Hutan untuk Kepentingan Rakyat
RIAU - Komandan Tim (Dantim) Alpha Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Brigjend TNI Dody Triwinarno S.I.P, M,Han menegaskan bahwa Satgas PKH akan terus berlanjut sampai seluruh kawasan hutan diambil alih oleh Negara.
Hal tersebut disampaikannya terkait terus meningkatnya dukungan masyarakat atas gerakan yang telah berjalan dalam beberapa waktu belakangan, bahkan banyak masyarakat yang meminta untuk menyegel seluruh kebun ilegal milik pengusaha, terutama di wilayah Provinsi Riau.
Menanggapi hal itu, Brigjend TNI Dody Triwinarno yang sebelumnya menjabat sebagai Danrem 023 Kawal Samudra itu menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan penindakan secara menyeluruh tanpa ada pengecualian, karena dibentuknya Satgas Penertiban Kawasan Hutan adalah untuk menginventarisasi hak negara atas lahan, mengambil alih lahan yang digunakan tanpa izin.
"Kita minta masyarakat tidak cemas, kita pastikan seluruh lahan yang masuk dalam kawasan dan dikelola tanpa izin bakal kita tindak tegas, baik perorangan maupun perusahaan, selain itu tidak ada tebang pilih dalam penindakan yang akan kita lakukan kedepannya," tegasnya.
Kendati demikian, Brigjend TNI Dody Triwinarno juga mengajak peran aktif dari masyarakat untuk terus memberikan laporan kepada Tim, apabila ada lahan yang belum terpantau oleh Tim Satgas.
"Tidak tertutup kemungkinan kita juga meminta peran aktif dari masyarakat untuk memberikan laporan pada Tim yang ada di lapangan, sehingga kedepan lahan kawasan yang dikelola tanpa izin dapat kita tindak secara menyeluruh," ajaknya.
Sesuai dengan tujuan awal, dibentuknya Tim Satgas PKH adalah untuk penguasaan kembali hutan oleh Negara dan harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan lingkungan.
Pria yang juga pernah menjabat sebagai Danrem 132 Tadulako itu mengatakan, dalam melaksanakan tugas, pihaknya yakni Satgas PKH akan selalu bertindak tegas namun tetap Humanis.
Untuk diketahui, Brigjen TNI Dodi menyebutkan Satgas PKH yang bergerak saat ini terdiri dari berbagai Instansi diantaranya seperti TNI, Kejaksaan, Kepolisian, BPKP, BPN, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, BIG, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta instansi terkait lainnya dan unsur Aparat kewilayahan.
Selain itu, masyarakat juga harus mengetahui bahwa hasil dari penertiban kali ini akan diserahkan pengelolaannya ke BUMN Agrinas Palma Nusantara dan juga Pemerintah berharap dapat mendorong pengelolaan hutan yang lebih adil, lestari, dan berkontribusi pada kesejahteraan rakyat.
Terakhir, terkait lebaran Idul Fitri, Brigjend TNI Dody Triwinarno menerangkan pihaknya terus melaksanakan kegiatan Penertiban Kawasan Hutan. "Operasi ini akan terus berlanjut sampai seluruh kawasan hutan yang dikelola tanpa izin diambil alih kembali oleh Negara," tutupnya.

Berita Lainnya
KAHMI Kuningan Kecam Kebijakan BPIP tentang Pelepasan Hijab Paskibraka, Desak Presiden Copot Yudian Wahyudi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Inhil Menggelar Rapat Paripurna Bersama Bupati Inhil dan jajaran OPD
Komdigi dan LKBN Antara Sinergi Optimalkan Publikasi Program Prioritas Pemerintah
Wasekjend PB HMI; Ancaman Covid, Saat Yang Tepat Untuk Pemberdayaan Petani
Bupati Inhil HM Wardan Sambut Baik Kunjungan Kerja Anggota DPD RI Komite 2
HNW Desak Menag Tak Lanjutkan Wacana Sertifikasi Dai dan Fokus Program Prioritas
GKSB Indonesia-Palestina Serukan Tolak Langkah Israel Belah Masjid Aqsha
Polair Adalah Kebanggaan Polair Adalah Harapan, Pesan Kapolda Riau Saat Gelar Syukuran Secara Sederhana HUT Ke 70
Pakar Minta PPKM Darurat Dievaluasi Total
Pendaftaran Nikah Online, Solusi di Tengah Pandemi
Menyadari Salah ikut Kelompok Bersenjata di Papua, Sang Komandan KKB Terharu Cium Merah Putih
Sinergi Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19, Polri Dan Mahasiswa Distribusikan Bantuan Kapolri