Marwahrakyat.com, Pekanbaru – Anggota DPRD Provinsi Riau, Samsuri Daris ST MT, memberikan catatan tegas atas pidato Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dalam sidang paripurna peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau, yang digelar pada Ahad (9/8/2026).

Menurut Samsuri, sejumlah poin strategis yang disampaikan pemerintah provinsi dalam pidato tersebut harus benar-benar diwujudkan dalam langkah konkret, bukan sekadar pernyataan normatif di forum resmi.

“Yang kita harapkan, apa yang disampaikan Pak Plt. Gubernur tadi bukan hanya menjadi pernyataan semata, tetapi benar-benar dieksekusi di lapangan,” tegas Samsuri.

Ia menilai, arah kebijakan yang disampaikan Plt Gubernur sebenarnya sudah tepat, terutama dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dan memperkuat tata kelola sektor strategis. Namun, tantangan terbesar justru terletak pada implementasi.

Dalam pidatonya, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan sejumlah langkah penting, di antaranya pembentukan satuan tugas optimalisasi pajak daerah yang melibatkan pemerintah provinsi, Forkopimda, serta pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dinilai masih belum optimal.

Tak hanya itu, pembenahan pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen di sektor minyak dan gas juga menjadi fokus utama, guna memastikan daerah memperoleh manfaat maksimal dari potensi sumber daya alamnya.

Poin lainnya adalah upaya membuka sumber pembiayaan baru melalui perdagangan karbon, yang dinilai sebagai peluang strategis di tengah tren ekonomi hijau global.

Menanggapi hal tersebut, Samsuri menekankan pentingnya keseriusan dan konsistensi pemerintah dalam mengawal setiap kebijakan tersebut hingga benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

“Kita di DPRD tentu akan mengawal. Jangan sampai ini hanya bagus di konsep, tapi lemah di pelaksanaan. Riau butuh hasil nyata,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa momentum Hari Jadi Riau ke-69 seharusnya menjadi titik evaluasi sekaligus percepatan pembangunan, bukan hanya seremoni tahunan.

Dengan berbagai tantangan fiskal dan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks, Samsuri berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat diperkuat demi memastikan setiap kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Harapan kita sederhana, masyarakat bisa merasakan langsung manfaatnya. Itu ukuran keberhasilan sebenarnya,” tutupnya.