Latest Posts

H. Abdul Kasim Soroti Status Lahan Sekolah Eks Caltex, Minta Pemprov Riau Serius Bentuk Tim Penyelesaian

Fri, 21 Aug 2026 21:25:17 +0700

Marwahrakyat.com, PEKANBARU — Anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Abdul Kasim, SH, kembali menyoroti persoalan status lahan sejumlah sekolah SMA/SMK sederajat yang berdiri di atas lahan yang sebelumnya berkaitan dengan PT Caltex Indonesia dan kini berada dalam kawasan konsesi atau penguasaan aset badan usaha milik negara (BUMN).

Menurut H. Abdul Kasim, persoalan tersebut sudah pernah dibahas secara serius oleh Komisi V DPRD Provinsi Riau melalui pertemuan bersama Pertamina Hulu Rokan (PHR), SKK Migas, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pertemuan tersebut dilakukan untuk mencari solusi terhadap ketidakjelasan status tanah sekolah yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam melakukan pembangunan maupun rehabilitasi sarana pendidikan.

“Kami dari Komisi V sudah pernah mengadakan pertemuan dengan Pertamina Hulu Rokan bersama SKK Migas, Dinas Pendidikan dan BPN. Tujuannya jelas, yaitu mencari jalan keluar dan menyelesaikan persoalan status tanah sekolah-sekolah tersebut,” ujar H. Abdul Kasim.

Namun, ia menyayangkan hingga saat ini belum terlihat titik terang mengenai tindak lanjut pembentukan tim penyelesaian status lahan yang sebelumnya diharapkan dapat bekerja secara khusus untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kami berharap Pemerintah Provinsi Riau segera membentuk dan mengaktifkan tim penyelesaian status tanah melalui Dinas Pendidikan. Sampai sekarang kami belum melihat titik terang mengenai tim yang pernah direncanakan atau dibentuk tersebut. Ini yang menjadi perhatian kami,” tegasnya.

H. Abdul Kasim menilai lambannya penyelesaian status lahan menunjukkan bahwa persoalan tersebut belum ditangani secara serius dan terintegrasi.

“Kami menilai pemerintah belum serius dalam menyelesaikan masalah status lahan sekolah yang berada di kawasan konsesi atau lahan yang penguasaannya berkaitan dengan BUMN. Padahal masalah ini sangat penting karena menyangkut keselamatan peserta didik dan keberlanjutan pembangunan pendidikan,” katanya.

Ia mengingatkan, sejumlah bangunan sekolah saat ini sudah mengalami kerusakan dan membutuhkan renovasi maupun revitalisasi. Kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan siswa dan tenaga pendidik.

“Kita sangat meragukan kalau bangunan yang sudah rusak dan memang sudah waktunya direnovasi atau direvitalisasi terus dibiarkan. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang fatal terhadap anak-anak kita yang sedang belajar. Ini menyangkut keselamatan manusia,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di satu daerah. Sejumlah sekolah yang membutuhkan perhatian berada di berbagai wilayah Riau, termasuk Dumai, Bengkalis, Pekanbaru, dan beberapa daerah lainnya yang memiliki sekolah berdiri di atas lahan yang statusnya perlu mendapatkan kepastian hukum.

Karena itu, H. Abdul Kasim meminta Pemprov Riau segera melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap sekolah-sekolah tersebut, mulai dari lokasi, kondisi bangunan, riwayat penguasaan tanah, dokumen aset, status konsesi, hingga pihak yang saat ini memiliki kewenangan atas lahan.

“Jangan hanya rapat, tetapi harus ada langkah konkret. Bentuk tim, kumpulkan dokumen, duduk bersama dengan BPN, SKK Migas, Pertamina Hulu Rokan dan pihak terkait lainnya. Setelah itu tentukan satu per satu bagaimana status tanah masing-masing sekolah,” tegasnya.

Ia juga meminta SKK Migas dan Pertamina Hulu Rokan dapat memberikan solusi terbaik terhadap lahan yang digunakan untuk kepentingan pendidikan.

“Kita berharap ada kebijakan yang memberikan kepastian bagi dunia pendidikan. Kalau secara hukum memungkinkan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah, tentu itu sangat baik. Tetapi kalau ada mekanisme lain, mari kita cari solusi yang tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” jelasnya.

H. Abdul Kasim menegaskan bahwa kepastian status lahan harus menjadi prioritas karena pemerintah membutuhkan dasar hukum yang jelas dalam melakukan pembangunan menggunakan anggaran negara maupun daerah.

“Jangan sampai pemerintah daerah ingin memperbaiki sekolah tetapi terbentur status tanah. Sementara bangunannya sudah rusak dan anak-anak setiap hari belajar di sana. Ini harus segera kita selesaikan,” katanya.

Ia berharap persoalan tersebut dapat menjadi perhatian serius Gubernur Riau dan jajaran Pemerintah Provinsi Riau agar segera membentuk tim terpadu penyelesaian status lahan sekolah yang bekerja dengan target dan batas waktu yang jelas.

“Ini bukan persoalan aset semata. Ini persoalan pendidikan dan keselamatan anak-anak Riau. Dari Dumai, Bengkalis, Pekanbaru dan daerah lainnya, sekolah-sekolah tersebut membutuhkan kepastian agar dapat direnovasi dan direvitalisasi. Jangan sampai kita terlambat bertindak,” pungkas H. Abdul Kasim.

Antrean BBM Belum Ada Solusi, Fraksi PKS DPRD Riau Minta Pemprov Bertindak

Fri, 21 Aug 2026 21:23:45 +0700

Marwahrakyat.com, PEKANBARU — Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Riau belum juga menemukan solusi. Kondisi ini menjadi sorotan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Riau.

Fraksi PKS meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera mengambil langkah konkret, terutama dengan memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya di SPBU benar-benar tepat sasaran.

Ketua Fraksi PKS DPRD Riau melalui Anggota Fraksi, Samsuri Daris, ST, MT yang juga anggota komisi IV menyampaikan bahwa menurutnya terdapat dua persoalan utama yang perlu segera ditangani pemerintah. Pertama, pengawasan distribusi BBM bersubsidi harus diperketat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan BBM subsidi diterima masyarakat yang berhak. Kedua, pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan BBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat Riau.

“Pemprov Riau harus melakukan pengawasan secara ketat dan berkala terhadap distribusi BBM bersubsidi di SPBU. Jangan sampai BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat justru tidak tepat sasaran,” ujar Samsuri Daris, Rabu (19/8/2026).

Menurut Samsuri, pengawasan menjadi bagian penting dalam mengatasi persoalan antrean BBM. Pemerintah daerah perlu memastikan distribusi dari sisi alokasi hingga penyaluran di SPBU berjalan sesuai ketentuan.

Selain pengawasan, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan pasokan BBM di Riau. Jika antrean terjadi karena adanya kekurangan pasokan atau alokasi BBM bersubsidi, Pemprov Riau harus segera berkoordinasi dengan Pertamina, mitra Pertamina, dan pemerintah pusat untuk mencari solusi.

“Pemprov Riau harus segera berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Pertamina beserta mitra dan pemerintah pusat terkait alokasi BBM subsidi jika memang terjadi kekurangan,” katanya.

Samsuri menilai antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU menunjukkan adanya persoalan yang perlu segera ditangani. Pemerintah daerah harus memastikan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi sehingga aktivitas ekonomi dan mobilitas warga tidak terganggu.

Fraksi PKS DPRD Riau meminta persoalan antrean BBM tidak hanya ditangani secara sementara. Pemprov Riau perlu memastikan pengawasan distribusi berjalan optimal sekaligus menjamin ketersediaan pasokan BBM di berbagai daerah.

Samsuri menegaskan, masyarakat tidak boleh terus dirugikan akibat antrean panjang maupun keterbatasan BBM. Karena itu, pemerintah diminta bergerak cepat mencari solusi bersama Pertamina, pemerintah pusat, dan seluruh pihak terkait.

“Yang terpenting masyarakat jangan sampai dirugikan akibat keterbatasan pasokan BBM. Pemerintah harus hadir dan memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi,” pungkasnya.

Bupati Herman Apresiasi Miftahul Hidayah, Dorong Pesantren Cetak Generasi Berilmu dan Berakhlak

Tue, 18 Aug 2026 21:15:11 +0700

Marwahrakyat.com, Tembilahan, (18/8/2026) — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memberikan apresiasi terhadap peran Pondok Pesantren Miftahul Hidayah Indragiri dalam memperkuat pendidikan keagamaan sekaligus membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Apresiasi tersebut disampaikan Bupati Inhil Herman melalui Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Afrizal, saat menghadiri Milad ke-4 Pondok Pesantren Miftahul Hidayah Indragiri yang dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah, di Pondok Pesantren Miftahul Hidayah Indragiri, Kelurahan Sungai Beringin, Selasa 18 Agustus 2026.

Menurut Bupati, keberadaan pondok pesantren memiliki posisi strategis dalam dunia pendidikan. Pesantren tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga menjadi ruang pembinaan akhlak dan karakter generasi penerus agar memiliki bekal keilmuan sekaligus nilai-nilai keislaman.

“Milad ke-4 ini hendaknya menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pembinaan para santri. Semoga Pondok Pesantren Miftahul Hidayah semakin maju, berkembang, dan mampu mencetak generasi penerus yang berilmu serta berakhlakul karimah,” ujar Bupati Herman.

Ia juga berharap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menghidupkan kembali semangat untuk meneladani akhlak, perjuangan, dan kepemimpinan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.

Bupati turut mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, menjadikan keteladanan Rasulullah SAW sebagai pedoman dalam membangun kehidupan yang harmonis, saling menghormati, serta memperkuat persaudaraan di tengah masyarakat.

Rangkaian kegiatan diisi dengan ceramah agama yang disampaikan Ustadz Herwan Al-Falasi, MPD. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri Anggota DPRD Inhil, perwakilan Kantor Kementerian Agama, pimpinan pondok pesantren, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua santri serta para undangan lainnya.

Momentum Milad ke-4 dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus menjadi ajang mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dengan keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Hidayah, para ulama, tokoh masyarakat dan seluruh santri.

Majelis Al-Kahfi Provinsi Riau Hadirkan Ustadz Herman Budianto, Bahas Pengalaman Kemanusiaan di Gaza - Palestina

Fri, 21 Aug 2026 19:27:19 +0700

Marwahrakyat.com, PEKANBARU — Majelis Al-Kahfi menggelar kegiatan kajian keislaman dengan menghadirkan Ustadz Herman Budianto sebagai relawan kemanusiaan Global Sumud Flotilla dari Dompet Dhuafa yang memiliki pengalaman dalam misi kemanusiaan dan isu Palestina. Kegiatan berlangsung pada Jumat, 21 Agustus 2026, mulai pukul 08.30 WIB hingga 11.00 WIB, bertempat di Masjid Paripurna Muthmainnah Polda Riau, Jalan Kartini, Simpang Empat, Pekanbaru Kota, Riau.

Kajian ini terbuka untuk umum dan menjadi salah satu kesempatan bagi masyarakat untuk memperdalam wawasan keislaman sekaligus mendengarkan pengalaman langsung dari seorang relawan kemanusiaan.

Salah satu materi yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut adalah pengalaman mengenai korban penangkapan, penculikan, dan penyiksaan yang dikaitkan dengan tentara Zionis Israel. Topik tersebut diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat mengenai persoalan kemanusiaan yang terjadi dalam konflik Palestina serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama manusia.

Kehadiran Ustadz Herman Budianto diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas kepada para jamaah, terutama mengenai nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, kepedulian sosial, dan sikap umat Islam dalam menyikapi berbagai persoalan kemanusiaan. Selain sebagai forum kajian, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pengalaman dari narasumber yang disebut pernah terlibat dalam kegiatan kemanusiaan.

Majelis Al-Kahfi mengundang masyarakat dari berbagai kalangan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Panitia menyampaikan bahwa acara terbuka untuk umum, sehingga peserta tidak hanya berasal dari kalangan tertentu, tetapi juga masyarakat yang memiliki ketertarikan terhadap kajian Islam dan isu-isu kemanusiaan.

Untuk menambah semangat dan antusiasme peserta, panitia juga menyediakan doorprize bagi peserta yang hadir. Selain itu, ketentuan berpakaian dalam kegiatan tersebut cukup terbuka, dengan dress code bebas dan sopan.

Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh jamaah yang hadir. Melalui kajian tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan keagamaan, tetapi juga diajak untuk meningkatkan kepedulian terhadap kondisi kemanusiaan di berbagai belahan dunia.

Dengan mengangkat pengalaman relawan kemanusiaan sebagai bagian dari kajian, Majelis Al-Kahfi diharapkan mampu menjadi wadah yang mempertemukan nilai-nilai keislaman dengan kepedulian sosial. Peserta juga diharapkan dapat mengambil pelajaran mengenai pentingnya solidaritas, keberanian dalam membantu sesama, serta kepedulian terhadap masyarakat yang menjadi korban konflik dan berbagai bentuk ketidakadilan.

81 TAHUN INDONESIA MERDEKA: SUDAHKAH BERDAULAT, SUDAHKAH ADIL, DAN SUDAHKAH MAKMUR?

Fri, 21 Aug 2026 19:22:07 +0700

Marwahrakyat.com, PEKANBARU — Peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia kembali menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pendiri bangsa sekaligus melakukan refleksi terhadap perjalanan Indonesia sebagai negara merdeka.

Kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 bukan semata-mata terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga membawa cita-cita besar sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Namun, setelah 81 tahun merdeka, sebuah pertanyaan penting layak diajukan: apakah Indonesia sudah benar-benar berdaulat, adil, dan makmur?

Kedaulatan yang Harus Diperkuat

Kedaulatan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mempertahankan wilayah dan menjaga batas negara. Kedaulatan juga menyangkut kemampuan bangsa mengelola sumber daya, menentukan arah pembangunan, menjaga kepentingan nasional, serta memastikan kebijakan negara berpihak pada kepentingan rakyat.

?Indonesia berada di peringkat ke-20 dunia dengan total kekayaan rumah tangga nasional mencapai sekitar US$3.591 miliar (varian data kesejahteraan/rumah tangga global). Menjadi pusat cadangan komoditas penting dunia seperti nikel, batu bara, tembaga, dan emas.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar. Persoalannya adalah bagaimana kekayaan tersebut dikelola sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan hanya bagi kelompok tertentu.

Kedaulatan ekonomi, pangan, energi, teknologi, dan sumber daya manusia menjadi pekerjaan besar yang harus terus diperjuangkan.

Keadilan yang Dirasakan Rakyat

Kemerdekaan juga belum sempurna jika keadilan hanya menjadi cita-cita di atas kertas.

Keadilan harus hadir dalam kehidupan sehari-hari: akses pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, perlindungan hukum, pembangunan yang merata, serta kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berkembang.

Ketimpangan antarwilayah dan kesenjangan sosial menjadi pengingat bahwa pembangunan Indonesia harus terus diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Kemakmuran Bukan Sekadar Angka

Kemajuan ekonomi memang penting. Namun, ukuran kemakmuran tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur.

Rakyat disebut makmur ketika keluarga mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak, anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, masyarakat memperoleh pekerjaan yang bermartabat, dan setiap orang memiliki harapan terhadap masa depan.

Karena itu, pembangunan harus menghadirkan kesejahteraan yang nyata di tengah masyarakat.

Dari Riau Untuk Indonesia

Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, Riau memiliki alasan untuk menatap masa depan dengan optimisme. Negeri yang kaya akan sumber daya alam ini juga memiliki kekuatan yang jauh lebih besar: anak-anak muda yang memiliki potensi untuk membawa perubahan.

Riau tidak hanya memiliki minyak dan gas, perkebunan, pertanian, perikanan, serta kekayaan alam lainnya. Riau juga memiliki generasi muda yang tumbuh dengan kreativitas, pendidikan, teknologi, dan semangat untuk berkontribusi.

Anak Muda Riau harus menjadi tuan rumah bagi negerinya sendiri. memberikan kontribusi terbaik, dan ikut serta dalam perubahan perubahan besar bagi negeri ini. kita tidak boleh menjadi penonton di negeri sendiri.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Merdeka!

Adi Hamdani, S.Pd

Ketua Gema Keadilan Riau

Dengar Kesaksian Penyiksaan Militer Israel, Dompet Dhuafa Riau Gelar Roadshow Refleksi Kemanusiaan "Menembus Blokade Gaza

Wed, 19 Aug 2026 19:19:49 +0700

Marwahrakyat.com, PEKANBARU - Dompet Dhuafa Riau menggelar rangkaian agenda Roadshow Refleksi Kemanusiaan bertajuk "Menembus Blokade Gaza". Kegiatan ini menghadirkan langsung pembicara utama yaitu Ustadz Herman Budianto, seorang Relawan Kemanusiaan Global Sumud Flotilla sekaligus saksi hidup korban penangkapan, penculikan, dan penyiksaan oleh tentara Zionis Israel.

Rangkaian acara yang diselenggarakan terbuka untuk umum ini berlangsung selama tiga hari, terhitung sejak Rabu (19/8/2026) hingga Jum'at (21/8/2026), di beberapa lokasi strategis di wilayah Riau.

Melalui roadshow ini, masyarakat Riau diajak untuk mendengarkan secara langsung kesaksian emosional dan nyata dari Ustadz Herman Budianto mengenai kekejaman yang dialami para aktivis kemanusiaan di Palestina serta kondisi terkini perjuangan menembus blokade Gaza. Selain itu Kita akan mengupas tuntas realitas lapangan dan langkah strategis yang bisa kita ambil sebagai generasi muda.

Jadwal dan Rangkaian Lokasi Acara :

1. Rabu Malam & Kamis Pagi 19-20 Agustus 2026

- Lokasi: Belilas, Indragiri Hulu (Bekerja sama dengan BMT Amanah Riau)

2. Kamis, 20 Agustus 2026

- Waktu: 19.00 WIB s/d Selesai

- Lokasi: Warkop Putra Agam, Jl. Arifin Ahmad, Marpoyan Damai, Pekanbaru

3. Jum'at, 21 Agustus 2026 (Kajian Subuh)

- Waktu: 05.00 WIB s/d Selesai

- Lokasi: Masjid Al Muhajirin Permata Ratu, Perumahan Permata Ratu, Bukit Raya, Kota Pekanbaru

4. Jum'at, 21 Agustus 2026 Bekerja sama dengan Majelis Ta’lim MAKAH - Majelis Al-Kahfi

- Waktu: 08.30 WIB s/d 11.00 WIB

- Lokasi: Masjid Paripurna Muthmainnah Polda Riau, Jl. Kartini, Simpang Empat, Pekanbaru Kota

Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa Riau Hendi Mardika mengimbau dan mengajak seluruh lapisan masyarakat, tokoh agama, hingga pemuda di Riau untuk meramaikan dan mengambil ikhtiar kebaikan dalam kegiatan ini.

"Duka Palestina adalah duka kita bersama. Kehadiran Ustadz Herman Budianto di tengah-tengah kita bukan sekadar menyampaikan ceramah, melainkan membawa amanah dan kesaksian nyata dari garis depan perjuangan kemanusiaan. Kami mengundang seluruh warga Riau untuk hadir, meramaikan, serta menyiapkan infaq terbaiknya. Mari kita buktikan bahwa jarak tidak menyurutkan kepedulian kita untuk terus berdiri bersama saudara-saudara kita di Gaza," ujar beliau kepada media

Selain mempererat silaturahmi, melalui agenda ini panitia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penggalangan dana kemanusiaan untuk Palestina

PKS Inhil Teguhkan Nasionalisme, Upacara 17 Agustus Jadi Ruang Meresapi Perjuangan Bangsa

Mon, 17 Aug 2026 19:48:27 +0700

Marwahrakyat.com, TEMBILAHAN — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia setiap 17 Agustus.

Bagi PKS Inhil, upacara kemerdekaan bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum untuk meresapi kembali makna perjuangan para pendiri bangsa sekaligus meneguhkan komitmen politik dalam menjaga Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat.

Upacara berlangsung dalam suasana khidmat dengan nuansa nasionalis dan religius yang menjadi bagian dari karakter kader PKS. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Inhil Yuslizar, Ketua Dewan Etik Daerah (DED) Tranurdin, Sekretaris Umum Razid, serta jajaran pengurus PKS Inhil. Mereka mengikuti rangkaian upacara dengan penuh penghormatan, sembari menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai ruang refleksi atas perjalanan bangsa dari masa perjuangan hingga tantangan Indonesia hari ini.

Yuslizar menegaskan, nasionalisme tidak berhenti pada penghormatan terhadap simbol-simbol negara, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata untuk menjaga persatuan dan memperbaiki kehidupan masyarakat.

“Kemerdekaan bukan sekadar warisan sejarah yang kita kenang setiap 17 Agustus. Kemerdekaan adalah amanah yang harus kita isi dengan pengabdian, persatuan, keadilan, dan keberanian memperjuangkan kepentingan rakyat,” demikian kutipan yang merefleksikan pesan Yuslizar dalam momentum tersebut.

Menurut Yuslizar, perjuangan politik juga merupakan bagian dari ikhtiar kebangsaan sepanjang ditempatkan dalam koridor konstitusi dan kepentingan masyarakat. Politik, kata dia, semestinya menjadi jalan pengabdian, bukan sekadar perebutan kekuasaan.

Semangat itulah yang ingin terus dirawat PKS Inhil: memadukan nilai-nilai keislaman dengan kecintaan terhadap tanah air, sehingga nasionalisme dan religiusitas tidak ditempatkan sebagai dua hal yang berseberangan, melainkan saling menguatkan dalam membangun Indonesia.

Ketua DPD PKS Inhil Samsuri Daris berhalangan hadir dalam upacara tersebut. Namun, melalui pesan yang disampaikan kepada jajaran pengurus, ia meminta seluruh kader tetap solid dan menjadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia. “Indonesia yang merdeka membutuhkan rakyat dan kader bangsa yang tidak mudah terpecah. Tetap solid, rawat persatuan, dan buktikan kecintaan kepada Indonesia melalui kerja nyata untuk masyarakat,” pesan Samsuri Daris.

Bagi PKS Inhil, kemerdekaan pada akhirnya bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi tentang keberanian mengambil tanggung jawab pada masa kini dan masa depan. Di tengah dinamika politik nasional dan daerah, semangat 17 Agustus menjadi pengingat bahwa perjuangan kebangsaan harus terus berlanjut—dengan politik yang beradab, pengabdian yang tulus, serta keyakinan bahwa Indonesia yang kuat dibangun dari persatuan, keteguhan nilai, dan kerja bersama seluruh elemen bangsa.

KNPI Inhil: Memaknai Merdeka dengan Berbuat dan Tetap Jaga Kondusifitas

Mon, 17 Aug 2026 13:28:20 +0700

TEMBILAHAN, Senin, 17 Agustus 2026 — Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi pemuda Indragiri Hilir (Inhil) untuk kembali mengingat makna perjuangan sekaligus mengisi kemerdekaan dengan karya dan tindakan yang produktif.
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Inhil hadir dalam upacara bendera peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI, Senin (17/8/2026). Kehadiran tersebut menjadi bagian dari komitmen organisasi kepemudaan untuk menjaga semangat kebangsaan sekaligus mendorong generasi muda mengambil peran dalam pembangunan daerah.
Ketua KNPI Inhil, Dt. Mahmudin, mengatakan kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai seremoni, tetapi harus diterjemahkan melalui kontribusi nyata, terutama oleh generasi muda.

“Kemerdekaan harus kita isi dengan hal-hal yang produktif. Anak muda harus hadir dengan karya, gagasan, dan tindakan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Semangat perjuangan para pendahulu harus kita teruskan dalam bentuk kerja nyata untuk daerah,” ujar Mahmudin.

Menurut dia, pemuda memiliki ruang yang luas untuk mengambil peran, mulai dari kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan hingga menjaga persatuan di tengah masyarakat.
Pesan serupa disampaikan Kapolres Inhil AKBP Donni. Ia mengajak masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai penguat persatuan dan bersama-sama menjaga situasi tetap aman serta kondusif.

“Mari kita jaga Kabupaten Indragiri Hilir tetap kondusif. Teruslah berbuat yang benar, saling menghargai dan menjaga persatuan. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita bersama untuk dirawat dan diisi dengan hal-hal yang baik,” kata Donni.

Sementara itu, Bupati Indragiri Hilir mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan HUT Kemerdekaan RI 2026 sebagai momentum memperkuat kebersamaan dan semangat membangun daerah.

“Kemerdekaan harus menjadi energi bagi kita untuk terus bergerak maju. Mari kita rawat persatuan, tingkatkan gotong royong dan bersama-sama membangun Indragiri Hilir yang lebih maju, sejahtera dan bermartabat.”

Bagi KNPI Inhil, kemerdekaan pada akhirnya bukan sekadar tentang mengenang 17 Agustus 1945. Ia juga tentang bagaimana generasi hari ini menggunakan kebebasan untuk belajar, berkarya, menjaga persatuan dan menghadirkan manfaat.
“Dari semangat proklamasi, kita bergerak. Dari kemerdekaan, kita berkarya. Salam merdeka!”

Merajut Silaturahmi, Memperkokoh Ukhuwah: Presiden Komunitas Yaman Kunjungi Ketum PPWI

Sat, 15 Aug 2026 08:36:37 +0700

Marwahrakyat.com, Jakarta — Suasana hangat, penuh kekeluargaan, dan sarat dengan semangat persaudaraan melingkupi pertemuan antara pimpinan dua lembaga kemasyarakatan pada Jumat sore, 14 Agustus 2026. Tepat pukul 13.30 WIB, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menyambut kedatangan Presiden Komunitas Yaman di Indonesia, Muhamad Al-Jamri, beserta jajaran pengurusnya dalam sebuah kunjungan silaturahmi yang akrab dan bernilai strategis di Sekretariat PPWI Nasional di Jakarta. Pada pertemuan itu, Wilson Lalengke didampingi Deputy Bidang PPWI Internasional, Abdul Rahman Dabboussi.

Pertemuan ini bukan sekadar agenda formalitas organisasi. Ini adalah sebuah penegasan kembali atas jalinan ikatan historis dan spiritual yang telah lama membentang antara masyarakat Indonesia dan Yaman. Sebagaimana diungkapkan oleh filsuf ternama Martin Buber (1878-1965) dalam pemikirannya mengenai konsep "I and Thou" (Aku dan Engkau), hubungan antarmanusia sejati baru tercipta ketika dua pihak saling memandang bukan sebagai objek asing, melainkan sebagai wujud kepribadian yang utuh dalam ruang dialog yang tulus dan beretika. Suasana keakraban itulah yang terpancar nyata sepanjang jalannya diskusi.

*Sinergi Program dan Penguatan Kemanusiaan*

Dalam suasana dialog yang begitu cair dan diwarnai senyum hangat khas kekeluargaan, kedua pimpinan membahas pelbagai peluang kerja sama konkret. Fokus utama kolaborasi difokuskan pada program-program pemberdayaan dan penguatan tali persaudaraan antara warga Indonesia dan masyarakat Yaman—baik mereka yang saat ini menetap dan berkarya di Nusantara, maupun masyarakat yang berada di tanah air Yaman.

Langkah ini selaras dengan kristalisasi nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Sila Ketiga, Persatuan Indonesia yang berorientasi pada ketertiban dunia berbasis kemerdekaan dan perdamaian abadi. Melalui peran aktif jurnalistik warga (citizen journalism), PPWI berkomitmen untuk menyediakan jembatan informasi yang objektif, humanis, dan menyejukkan, guna mempererat pemahaman lintas budaya dan memperkokoh solidaritas kemanian kedua bangsa.

*Harapan dan Pertukaran Cendera Mata*

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menyampaikan rasa sukacita dan apresiasi setinggi-tingginya atas kunjungan kehormatan Presiden Komunitas Yaman beserta rombongan. Tokoh pers nasional itu mengungkapkan harapannya agar momen silaturahmi ini menjadi pijakan awal yang kokoh bagi jalinan kerja sama yang semakin erat di masa depan. Kemitraan strategis antara konstituen PPWI dan komunitas Yaman diharapkan mampu melahirkan karya-karya nyata yang bermanfaat bagi kemaslahatan publik luas.

Sebagai lambang keakraban dan rasa saling menghormati, acara dilanjutkan dengan prosesi pertukaran cendera mata penuh makna. Muhamad Al-Jamri memberikan Plakad Resmi Komunitas Yaman kepada PPWI sebagai simbol penghormatan, persahabatan, dan apresiasi atas peran pers warga dalam merajut ukhuwah.

Sementara itu, Wilson Lalengke memberikan Kalender Khusus UN-PPWI dan sebuah buku karya sang aktivis HAM internasional ini. Hal tersebut dimaknai sebagai bentuk komitmen terhadap literasi, perdamaian dunia, serta keterbukaan jejaring jurnalistik internasional.

Sebagaimana dipesankan pemikir pencerahan Immanuel Kant (1724-1804) mengenai Perdamaian Abadi (Perpetual Peace), hubungan antarbangsa yang harmonis dibangun di atas fondasi kebiasaan saling berkunjung, berdialog secara terbuka, serta memupuk rasa saling percaya secara berkelanjutan. Kunjungan persahabatan ini menjadi bukti nyata bahwa semangat peradaban luhur senantiasa tumbuh mekar melalui silaturahmi yang tulus.

Warga Dituntut Tertib, Perusahaan Bagaimana?Kantor Pertanahan Inhil Diminta Transparan

Sun, 16 Aug 2026 08:35:13 +0700

Marwahrakyat.com, Tembilahan - Komitmen Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Indragiri Hilir menghadirkan pelayanan pertanahan yang “ringkas, sigap dan pasti hukum” tentu layak diapresiasi.

Namun, kepastian hukum pertanahan tidak boleh berhenti di loket pelayanan.

Kepastian hukum juga harus hadir dalam pengawasan terhadap penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam skala besar, termasuk memastikan perusahaan yang menguasai dan mengusahakan tanah memiliki dasar hak yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perpres Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional menempatkan BPN sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, termasuk fungsi pengendalian dan penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Karena itu, pertanyaan publik menjadi sederhana tetapi mendasar: bagaimana kepastian hukum terhadap perusahaan yang telah beroperasi bertahun-tahun sementara status Hak Guna Usaha (HGU)-nya belum jelas?

Apakah pengawasan baru dilakukan ketika perusahaan datang mengurus HGU? Atau negara memiliki mekanisme untuk memastikan sejak awal bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh badan usaha berjalan sesuai hukum?

Ketua PPWI DPC Indragiri Hilir, Rosmely, S.H., menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan administrasi pertanahan.

“Kami mengapresiasi pelayanan yang ringkas, sigap dan pasti hukum. Tetapi prinsip yang sama harus diterapkan dalam pengawasan dan penertiban pertanahan. Jangan sampai masyarakat dituntut tertib terhadap tanahnya, sementara penguasaan tanah dalam skala besar justru dibiarkan tanpa kejelasan status hukum,” tegas Mely, Sabtu (15/8/2026).

Menurutnya, PPWI DPC Inhil tidak sedang mempertanyakan kemampuan Kantah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Justru, pelayanan publik yang cepat dan profesional harus berjalan beriringan dengan pengawasan yang tegas, transparan dan berkeadilan.

Persoalan ini harus dibuka secara terang. Kantah Inhil perlu memberikan penjelasan mengenai status HGU perusahaan yang dipersoalkan, proses administrasinya, dasar penguasaan tanah, serta langkah pengawasan yang telah dan akan dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan.

Jika masih dalam proses, publik berhak mengetahui sampai di mana proses tersebut. Jika terdapat persoalan administrasi atau hukum, harus dijelaskan mekanisme penyelesaiannya. Dan jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.

“Kalau benar komitmennya ringkas, sigap dan pasti hukum, kami berharap prinsip itu tidak hanya dirasakan masyarakat yang datang ke loket. Terapkan juga dalam persoalan HGU perusahaan. Kami ingin semuanya dijelaskan secara terang dan terbuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) nanti,” pungkas Rosmely.

Pada akhirnya, kepastian hukum tidak boleh hanya menjadi slogan pelayanan.

Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa aturan berlaku sama bagi semua pihak—baik warga yang mengurus sebidang tanah maupun perusahaan yang menguasai dan mengusahakan tanah dalam skala luas.

Jika pelayanan masyarakat dituntut ringkas, sigap dan pasti hukum, maka pengawasan terhadap perusahaan juga harus tegas, transparan dan pasti hukum. ( Tim)

Intervensi Hukum dan Ironi Kemerdekaan: Menguji Profesionalisme Polri di Tanah Papua*

Fri, 14 Aug 2026 17:11:11 +0700

Marwahrakyat.com, Sorong – Sejarah penegakan hukum di Indonesia acapkali diwarnai oleh benturan antara keadilan substantif dan intrik kekuasaan. Memasuki usia Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, asa masyarakat terhadap hadirnya hukum yang adil dan tidak memihak kembali diuji secara krusial di bumi Papua.

Kasus dugaan penyerobotan tanah dan pemalsuan surat yang melibatkan warga negara asing asal Malaysia, Paulus George Hung alias Ting-Ting Ho (Mr. Ting), kini menjadi sorotan tajam. Langkah berani Satreskrim Polresta Sorong Kota yang menetapkan Mr. Ting sebagai tersangka pada 11 Agustus 2026 justru dibayangi oleh manuver hukum yang berpotensi merusak sendi-sendi keadilan.

Tak lama setelah status tersangka disematkan, pihak kuasa hukum Mr. Ting mengajukan permohonan gelar perkara khusus di Polda Papua Barat Daya. Permohonan ini memantik reaksi keras dari Kuasa Hukum Labora Sitorus (LS) selaku korban dan pelapor, Simon Maurits Soren. Dalam keterangannya di Kota Sorong, Simon mengingatkan bahwa meskipun permohonan gelar perkara adalah hak tersangka, Polda Papua Barat Daya dituntut untuk mempertahankan independensinya dan menolak segala bentuk intervensi terhadap penyidik Polresta Sorong Kota.

Secara yuridis-prosedural, penetapan tersangka oleh penyidik merupakan wewenang otonom yang dilindungi undang-undang atas dasar kecukupan alat bukti. Apabila pihak tersangka merasa keberatan, saluran hukum yang sah, adil, dan terukur telah disediakan oleh negara melalui mekanisme praperadilan di pengadilan, bukan melalui tekanan birokrasi atau pengondisian gelar perkara ulang di tingkat polda.

"Bila sampai dilakukan gelar perkara khusus atau gelar perkara ulang di Polda Papua Barat Daya, maka itu berarti kemunduran hukum di negara ini," tegas Simon Soren kepada wartawan dalam jumpa pers, Kamis, 13 Agustus 2026.

Jika praktik pembatalan status tersangka melalui gelar perkara ulang di tingkat atas terus dimaklumi, hal ini akan menjadi preseden buruk (bad jurisprudence) yang meruntuhkan kepastian hukum. Setiap tersangka tindak pidana, mulai dari kasus pencurian hingga pembunuhan, akan dengan mudah menganulir status hukumnya hanya dengan mengandalkan intervensi hierarkis.

Sikap kritis ini dipertegas oleh komentar tajam dan menohok dari Wilson Lalengke. Tokoh pers nasional ini melontarkan kritik keras terhadap dinamika yang terjadi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu menegaskan bahwa fakta di lapangan menunjukkan masih adanya oknum-oknum pejabat di lingkungan Polri yang merasa bebas mempermainkan hukum demi kepentingan tertentu. Tekanan yang diduga dilakukan oleh pimpinan atas Polri terhadap jajaran Polseta Sorong Kota dinilai telah merusak serta menabrak batas-batas hukum secara menelanjang.

Lebih lanjut, Wilson Lalengke menyorot tajam pada keterlibatan jaringan mafia tanah internasional. “Sangat ironis ketika tanah milik warga negara Indonesia di atas tanah Papua justru diserobot oleh warga negara asing, namun proses penegakan hukumnya malah diombang-ambingkan oleh kekuatan uang dan kekuasaan,” tegas tokoh pers nasional itu dari Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2026.

Aktivis HAM internasional yang dikenal getol membela kepentingan masyarakat adat di berbagai daerah itu secara terbuka mendesak Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk mengambil inisiatif dan turun tangan secara aktif mengawasi penanganan kasus ini. Pengawasan ketat dari Kompolnas sangat mendesak guna mencegah masuknya intervensi dari jaringan mafia tanah asal Malaysia yang selama ini telah banyak menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat kecil di Indonesia, khususnya di wilayah Papua.

Dari perspektif filsafat hukum (jurisprudence), penegakan hukum yang culas dan mudah diintervensi merupakan pengkhianatan terhadap esensi dasar hukum itu sendiri. Lucius Annaeus Seneca, seorang filsuf Stoa, pernah berpesan: "Unfair hukum is no hukum at all" (hukum yang tidak adil pada hakikatnya bukanlah hukum). Ketika hukum dioperasikan bukan sebagai instrumen keadilan (justitia), melainkan sebagai alat kekuasaan (macht) dan alat pemilik modal, maka yang berlaku adalah hukum rimba.

Begitu pula Aristoteles (384-322 SM) dalam karya klasiknya Politika menegaskan bahwa hukum harus menjadi penguasa tertinggi (the rule of law), bukan kehendak sekelompok manusia (the rule of men). Ketika pimpinan aparat penegak hukum justru mendikte proses penyidikan demi melindungi tersangka berduit, maka prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) yang dijamin oleh konstitusi telah runtuh.

Polda Papua Barat Daya kini berada di persimpangan jalan sejarah. Apakah lembaga penyidik ini akan berdiri tegak menjaga wibawa hukum demi membela hak rakyat yang terzalimi, ataukah tunduk pada tekanan elit dan jejaring keuangan asing? Menyongsong peringatan kemerdekaan Indonesia, rakyat Papua tidak hanya membutuhkan retorika kebebasan, melainkan bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum yang seadil-adilnya.

Aparat penegak hukum, khususnya Kapolda Papua Barat Daya, Audie Latuheru, diimbau untuk kembali pada sumpah jabatannya: menjadi pengayom masyarakat, membiarkan penyidik Polresta Sorong Kota bekerja secara profesional tanpa intimidasi, serta membuktikan bahwa hukum di Republik Indonesia tidak dapat dibeli oleh siapa pun.

“Sebagai orang Papua, semestinya Anda menjadi garda terdepan untuk menjaga marwah dan harga diri serta semua asset masyarakat Papua dari penjarahan mafia tanah asal Malaysia, Ting-Ting Ho, yang sedang meraja-lela di tanah leluhurmu,” pesan Wilson Lalengke tegas kepada Kapolda Papua Barat Daya, Audie Latuheru. (TIM/Red)

Amal Fathullah: Komisioner KI dan KPID Riau Diminta Perkuat Komunikasi dan Layani Kepentingan Publik

Thu, 13 Aug 2026 19:30:00 +0700

Marwahrakyat.com, PEKANBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menetapkan nama-nama anggota Komisi Informasi (KI) Riau dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau periode 2026-2030. Penetapan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Riau, Kamis (13/8/2026).

Sekretaris Komisi I DPRD Riau, Amal Fathullah, menyampaikan langsung hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota KI dan KPID Riau dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Budiman Lubis.

Rapat tersebut turut dihadiri Plt Gubernur Riau yang diwakili Sekretaris Daerah Riau, Syahrial Abdi.

Untuk KI Riau, DPRD Riau menetapkan lima komisioner terpilih, yakni Ahmad Royhan Qadri, Hasnah Gazali, Jamadi Sipahutar, Muhammad Nefos, dan Yulianti.

Selain itu, ditetapkan lima calon anggota komisioner cadangan berdasarkan hasil pemeringkatan, yaitu Asril Darma, Imam Munandar, Teddy Niswansyah, Novyandre, dan Witrayeni.

Sementara itu, untuk KPID Riau, DPRD Riau menetapkan tujuh komisioner terpilih periode 2026-2030. Mereka adalah Al Qusairi, Bambang Suwarno, Dian Citra Andriyani, Ferlan Nico, Mario Abdillah Khair, Prima Ermad Suhaemi, dan Sherly Arianty.

Adapun tujuh calon komisioner cadangan berdasarkan peringkat yakni Lutfi Arifiandy, M Asrar Rais, Dolly Ichsan, Syarifah Dian Eka Sari, Putri Poppy Nirmala, Romi Ainur, dan Jelprison.

Amal Fathullah mengatakan, setelah ditetapkan, para komisioner KI dan KPID Riau diharapkan dapat segera menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, tantangan yang dihadapi KI dan KPID Riau ke depan semakin kompleks seiring perkembangan teknologi informasi, digitalisasi media, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang terbuka, akurat, dan berkualitas.

"Anggota komisioner KI dan KPID Riau diharapkan dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi Riau, DPRD, lembaga penyiaran, badan publik, insan pers, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan," ujar Amal.

Ia menegaskan, komunikasi dan koordinasi menjadi hal penting agar pelaksanaan tugas kedua lembaga tersebut dapat berjalan secara efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Amal juga berharap Komisi Informasi Riau dapat memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dari badan publik.

Di sisi lain, KPID Riau diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyiaran secara profesional, sekaligus mendorong hadirnya konten siaran yang sehat, edukatif, berkualitas, dan sesuai dengan kepentingan publik.

"Yang paling penting adalah bagaimana KI dan KPID ini benar-benar menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk kepentingan masyarakat. Kita berharap mereka dapat bekerja profesional, independen, serta membangun sinergi dengan seluruh pihak," tegasnya.

Dengan ditetapkannya komisioner KI dan KPID Riau periode 2026-2030, Amal berharap amanah tersebut dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung kinerja kedua lembaga tersebut sehingga keterbukaan informasi publik dan penyiaran yang sehat di Provinsi Riau dapat semakin baik.

"Harapan kita, mereka dapat bekerja dengan baik, menjaga integritas dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Riau," tutup Amal.

Siapkan Generasi Teknokrat Maritim , Danlanal Dumai Bekali Taruna Poltek Kp Dengan Wawasan Kebangsaan

Thu, 13 Aug 2026 09:51:43 +0700

Marwahrakyat.com, Tuah Sakti Negeri - Semangat membangun generasi muda yang berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan memiliki kesadaran kuat terhadap potensi maritim Indonesia menjadi pesan utama yang disampaikan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai Kolonel Laut (P) Agung N. Kusumaji saat menghadiri Penutupan Kegiatan Masa Dasar Pembentukan Karakter (MADATUKAR) Angkatan X Tahun Akademik 2026/2027, di Lapangan Apel Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Dumai, Jalan TPI, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Rabu (12/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Danlanal Dumai turut memberikan Kuliah Umum kepada para taruna Poltek KP Dumai dengan mengusung tema “Wawasan Kebangsaan dan Jiwa Bahari: Peran Taruna KKP Menuju Indonesia Emas.”

Di hadapan para taruna yang baru menyelesaikan tahapan pembentukan karakter, Danlanal Dumai menekankan bahwa pendidikan kemaritiman tidak semata-mata membentuk generasi yang memiliki kompetensi teknis di bidang kelautan dan perikanan. Lebih dari itu, pendidikan tersebut harus mampu melahirkan sumber daya manusia yang memiliki karakter kuat, kecintaan terhadap tanah air, serta kesadaran bahwa masa depan Indonesia sangat erat kaitannya dengan laut.

Menurut Danlanal, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri, jati diri, dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan wilayah nasional, termasuk wilayah maritim, dengan tetap menghargai keberagaman sebagai kekuatan bangsa.

“Indonesia adalah bangsa yang lahir dan tumbuh sebagai bangsa kepulauan. Laut bukanlah pemisah, tetapi justru menjadi ruang yang menyatukan seluruh pulau, masyarakat, budaya, dan potensi bangsa. Karena itu, generasi muda harus memiliki cara pandang maritim dalam melihat masa depan Indonesia,” ujar Danlanal Dumai.

Lebih lanjut, Danlanal Dumai mengajak para taruna untuk memahami kembali nilai strategis laut dalam perjalanan sejarah Indonesia. Semangat tersebut tercermin dalam Deklarasi Djuanda, yang menegaskan bahwa laut di antara, di sekitar, dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan perspektif tersebut, laut tidak boleh hanya dipandang sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup, jalur konektivitas, wilayah pertahanan, sekaligus bagian penting dari identitas bangsa.

Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan cita-cita sebagai Poros Maritim Dunia. Posisi geografis yang strategis, kekayaan sumber daya kelautan, serta luasnya wilayah perairan menjadi peluang besar yang harus dikelola oleh generasi penerus secara bertanggung jawab.

Memasuki pembahasan mengenai peran strategis taruna Poltek KP, Danlanal Dumai menekankan pentingnya pembangunan karakter sebagai fondasi utama sebelum seseorang mengemban tanggung jawab yang lebih besar di tengah masyarakat.

"Karakter seorang insan maritim harus dibangun melalui disiplin, ketangguhan, kejujuran, integritas, tanggung jawab, serta loyalitas kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia" Tegas Danlanal

Taruna Poltek KP Dumai adalah bagian dari generasi yang akan menentukan wajah Indonesia di masa depan. Diharapkan menjadi generasi yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter, integritas dan jiwa bahari.

Melalui kegiatan MADATUKAR Angkatan X TA. 2026/2027 tersebut, diharapkan terbentuk generasi muda yang memiliki fondasi karakter kuat, nasionalisme tinggi, serta pemahaman yang utuh mengenai pentingnya laut bagi masa depan bangsa.

PKS Inhil Dorong Evaluasi Pemilu 2024 dan Persiapan Pemilu 2029 Bersama KPU-Bawaslu

Thu, 13 Aug 2026 08:15:07 +0700

Marwahrakyat.com, TEMBILAHAN — DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mendorong penguatan komunikasi dan sinergi dengan penyelenggara pemilu sebagai bagian dari evaluasi Pemilu 2024 sekaligus persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan antara DPD PKS Inhil, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Inhil, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Inhil. Pertemuan tiga pihak tersebut berlangsung dialogis dengan membahas sejumlah catatan penyelenggaraan Pemilu 2024 serta langkah-langkah yang perlu diperkuat menuju Pemilu 2029.

Samsuri Daris dari DPD PKS Inhil mengatakan, komunikasi antara partai politik dengan penyelenggara dan pengawas pemilu perlu terus dibangun, termasuk pada masa non-tahapan.

Menurutnya, ruang dialog seperti ini penting agar evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 tidak berhenti sebagai catatan, tetapi dapat menjadi bahan perbaikan untuk menghadapi pemilu berikutnya.

“Bagi kami di PKS, komunikasi seperti ini penting. Jangan hanya ketika tahapan pemilu sudah dimulai, tetapi sejak masa non-tahapan pun koordinasi dan diskusi harus terus dilakukan,” ujar Samsuri Daris.

Ia menilai, persiapan Pemilu 2029 membutuhkan sinergi seluruh pihak, baik partai politik, KPU maupun Bawaslu. Terlebih, sejumlah agenda yang dilakukan pada masa non-tahapan berkaitan langsung dengan kesiapan penyelenggaraan pemilu mendatang.

Sementara itu, Ketua KPU Inhil Syamsul Masjan menyampaikan, pada masa non-tahapan KPU melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik (PDPP) dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

“Pada masa non-tahapan ini KPU melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu 2029 yang berkualitas dan berintegritas,” kata Syamsul.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Inhil yang diwakili Rustam turut memberikan perspektif dari sisi pengawasan. Kehadiran Bawaslu menjadi bagian penting dalam dialog bersama, terutama dalam melihat berbagai catatan dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 serta upaya memperkuat pengawasan pada Pemilu 2029.

Samsuri menambahkan, PKS berharap komunikasi antara partai politik, KPU dan Bawaslu dapat semakin terbuka dan konstruktif. Menurutnya, keterbukaan komunikasi sejak masa non-tahapan dapat membantu mengantisipasi berbagai persoalan sebelum memasuki tahapan pemilu.

“Harapan kami tentu bagaimana ke depan komunikasi dan koordinasi antara PKS, KPU dan Bawaslu semakin baik. Apa yang menjadi evaluasi pada Pemilu 2024 bisa kita jadikan pembelajaran bersama untuk Pemilu 2029,” ujarnya.

Menurut Samsuri, kualitas pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk partai politik. Karena itu, PKS Inhil menilai konsolidasi dan dialog sejak dini merupakan langkah penting untuk menciptakan proses demokrasi yang lebih baik, transparan, dan berintegritas.

Pertemuan tiga pihak tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi kelembagaan antara PKS Inhil, KPU dan Bawaslu Inhil dalam menyongsong pelaksanaan Pemilu 2029.

Hendry Munief Soroti UMKM Bersertifikat SNI di Bawah 1 Persen, Pemerintah Diminta Perkuat Pendampingan

Wed, 12 Aug 2026 13:11:54 +0700

Marwahrakyat.com,MATARAM – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief MBA, menyoroti masih rendahnya jumlah produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) yang telah memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Berdasarkan data yang ada UMKM yang sudah bersertifikat SNI belum mencapai 1 persen.

Hal tersebut disampaikan Hendry Munief saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin-Selasa (10-11 Agustus 2026).

Menurut Hendry, standardisasi produk merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM dan IKM. Sertifikasi SNI dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang produk UMKM dan IKM masuk ke pasar yang lebih luas.

Padahal, pemerintah melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menyediakan berbagai bentuk fasilitasi pengujian dan sertifikasi SNI bagi UMKM dan IKM. Salah satunya melalui program SNI Bina UMK yang menyasar usaha dengan tingkat risiko rendah.

Hendry menilai rendahnya jumlah UMKM bersertifikat SNI tidak bisa hanya dilihat dari sisi kemauan pelaku usaha. Ada sejumlah persoalan di lapangan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.

"Kita punya jutaan UMKM dengan produk yang sangat beragam dan potensial. Tetapi kalau yang sudah memenuhi dan mendapatkan sertifikasi SNI masih di bawah satu persen, berarti ada persoalan yang harus kita selesaikan bersama, bukan hanya dibebankan kepada pelaku UMKM," ujar Hendry Munief.

Fasilitas Pengujian Masih Menjadi Tantangan

Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah keterbatasan fasilitas laboratorium pengujian serta kantor layanan teknis di berbagai daerah.

Menurut Hendry, akses terhadap fasilitas pengujian menjadi faktor penting karena pelaku UMKM membutuhkan layanan yang dekat, mudah dijangkau dan sesuai dengan kebutuhan produk yang mereka hasilkan.

Keterbatasan fasilitas tersebut berpotensi membuat proses pengujian menjadi lebih panjang dan menambah biaya yang harus dikeluarkan pelaku usaha.

"Jangan sampai UMKM yang berada di daerah harus menghadapi biaya dan waktu yang besar hanya untuk mendapatkan layanan pengujian. Infrastruktur standardisasi juga harus hadir lebih dekat dengan sentra-sentra UMKM," katanya.

Selain fasilitas, biaya dan proses pendampingan teknis juga menjadi tantangan. Bagi sebagian pelaku usaha mikro dan kecil, proses memenuhi persyaratan teknis hingga memperoleh sertifikasi membutuhkan waktu, pengetahuan dan biaya yang tidak sedikit.

Karena itu, Hendry mendorong agar pendampingan dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan, bukan hanya sebatas sosialisasi.

Banyak UMKM Masuk Kategori Risiko Rendah

Hendry juga menilai terdapat faktor regulasi yang membuat tingkat kepemilikan SNI pada UMKM terlihat masih rendah.

Sebagian besar produk UMKM masuk dalam kategori usaha atau produk dengan risiko rendah yang belum diwajibkan atau mandatory untuk memiliki SNI.

Artinya, bagi sebagian pelaku UMKM, sertifikasi SNI belum menjadi kewajiban regulasi sehingga penerapannya masih bergantung pada kesadaran, kebutuhan pasar dan kemampuan masing-masing pelaku usaha.

Menurut Hendry, kondisi tersebut perlu dipahami dalam melihat angka adopsi SNI UMKM.

Namun demikian, ia menilai pemerintah tetap perlu memberikan insentif dan pendampingan agar semakin banyak UMKM secara sukarela meningkatkan standar produknya.

"Kalau sebagian besar UMKM berada pada kategori risiko rendah dan belum diwajibkan ber-SNI, maka pemerintah harus membangun insentif agar mereka melihat standardisasi sebagai kebutuhan dan peluang pasar, bukan sekadar kewajiban," jelasnya.

Selain faktor fasilitas, biaya dan regulasi, Hendry Munief menyoroti masih belum meratanya informasi mengenai standardisasi dan sertifikasi produk di kalangan UMKM.

Tidak semua pelaku usaha mengetahui standar yang harus dipenuhi, mekanisme pengujian, lembaga yang dapat memberikan layanan, maupun program pemerintah yang dapat dimanfaatkan.

Pemerintah Diminta Sederhanakan Proses SNI

Hendry mendorong pemerintah bersama DPR RI terus mengevaluasi kebijakan dan mekanisme standardisasi agar proses pengujian serta sertifikasi dapat berlangsung lebih cepat, murah dan mudah.

Menurutnya, standardisasi tidak boleh menjadi beban baru bagi UMKM. Sebaliknya, SNI harus menjadi instrumen untuk membantu produk lokal meningkatkan kualitas dan memperluas pasar.

"Proses uji mutu dan sertifikasi harus dibuat lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah diakses UMKM. Jangan sampai standar yang seharusnya meningkatkan daya saing justru dipersepsikan sebagai hambatan bagi pelaku usaha kecil," katanya.

Hendry menegaskan, peningkatan jumlah UMKM yang memenuhi standar nasional harus menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas.

Dengan produk yang memenuhi standar dan memiliki kualitas yang konsisten, UMKM akan memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar modern, rantai pasok industri, pengadaan pemerintah maupun pasar ekspor.

"Kita ingin UMKM bukan hanya bertambah jumlahnya, tetapi juga naik kelas. Salah satu indikator UMKM naik kelas adalah produknya memiliki kualitas yang terukur, memenuhi standar dan semakin dipercaya pasar," ungkapnya.

HGU 22 Perusahaan Perkebunan Dipertanyakan, BPN Bungkam, PPWI akan Surati DPRD Inhil

Wed, 12 Aug 2026 13:10:06 +0700

Marwahrakyat.com, Tembilahan — Sekitar 22 perusahaan perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) disebut telah beroperasi bertahun-tahun, namun hingga kini status Hak Guna Usaha (HGU) sejumlah perusahaan tersebut masih dipertanyakan.

Izin Usaha Perkebunan (IUP) bukanlah HGU. HGU merupakan hak atas tanah yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, sedangkan ketentuan hak atas tanah diperinci dalam PP Nomor 18 Tahun 2021.

Berdasarkan Perpres Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN memiliki fungsi di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah, sekaligus pengendalian dan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah serta penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Jika perusahaan telah menguasai dan mengusahakan tanah selama belasan hingga puluhan tahun, tetapi HGU nya belum jelas, sejauh mana fungsi pengawasan dan penertiban BPN telah dijalankan?

Ketua DPC PPWI ( Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia ) Inhil, Rosmely, mengatakan pihaknya telah beberapa kali mendatangi Kantor BPN Inhil untuk meminta penjelasan mengenai status pertanahan perusahaan-perusahaan tersebut, namun belum mendapatkan respons yang jelas dari BPN.

“Kami sudah beberapa kali datang ke kantor BPN untuk meminta penjelasan, tetapi tidak mendapatkan respons yang jelas. Kalau perusahaan sudah beroperasi puluhan tahun, tentu publik berhak mengetahui apa dasar penguasaan tanahnya dan bagaimana pengawasan BPN selama ini,” ujar Rosmely. Rabu, 12 agustus 2026

PPWI Inhil akan menyurati DPRD Inhil untuk meminta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan BPN dan instansi terkait agar BPN menjelaskan berapa perusahaan yang belum memiliki HGU, luas lahannya, apakah pernah mengajukan HGU, bagaimana status permohonannya, serta apa tindakan pengendalian yang telah dilakukan terhadap penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut. ( Tim/Red)

Polres Inhil Gelar Konferensi Pers, Tegaskan Komitmen Berantas Perambahan Hutan dan Karhutla

Mon, 10 Aug 2026 21:28:02 +0700

Marwahrakyat.com, TEMBILAHAN – Polres Indragiri Hilir (Inhil) menegaskan komitmennya dalam mencegah dan menindak tegas tindak pidana perusakan hutan, khususnya perambahan kawasan hutan serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Konferensi Pers Pengungkapan Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Perambahan) serta pengungkapan tindak pidana Karhutla, yang digelar di Aula Rekonfu Polres Indragiri Hilir, Senin (10/8/2026) sekitar pukul 10.30 WIB.

Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Kabagren Polres Inhil AKP Buha Raindah Munthe, S.H., M.H., Kasatreskrim AKP Roemin Putra, S.H., M.H., serta Kanit II Satreskrim Iwan Saputra, S.H.

Dalam keterangannya, Kapolres Inhil menyampaikan bahwa jajaran Polres Inhil secara konsisten melakukan langkah pencegahan terhadap perusakan hutan dan Karhutla. Salah satunya melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar.

Polres Indragiri Hilir secara konsisten melakukan upaya pencegahan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar,” ujar Kapolres.

Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati sebelum membeli maupun mengelola lahan. Masyarakat diminta terlebih dahulu memastikan status dan legalitas lahan, terutama untuk mengetahui apakah lahan tersebut berada di dalam kawasan hutan.

Menurutnya, masyarakat tidak boleh mudah menerima atau membeli lahan tanpa mengetahui asal-usul serta status kawasan. Sebab, apabila lahan tersebut ternyata berada dalam kawasan hutan, pengelola maupun pihak yang melakukan aktivitas di atasnya berpotensi menghadapi persoalan hukum.

Pastikan terlebih dahulu status dan legalitas lahan sebelum membeli maupun mengelolanya. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena membeli lahan yang ternyata masuk dalam kawasan hutan,” tegasnya.

Selain langkah pencegahan, Polres Inhil memastikan penegakan hukum akan terus dilakukan terhadap pelaku perambahan hutan maupun tindak pidana Karhutla.

Kapolres menegaskan, upaya penegakan hukum tersebut akan berjalan beriringan dengan pendekatan preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Konferensi pers ini juga menjadi sarana keterbukaan informasi publik terkait keberhasilan Polres Inhil dalam mengungkap tindak pidana perusakan hutan dan Karhutla, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Polres Inhil mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kawasan hutan dan lingkungan, tidak melakukan perambahan serta tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Penegakan hukum akan terus kami lakukan, namun yang tidak kalah penting adalah pencegahan. Kami mengajak masyarakat bersama-sama menjaga hutan dan lingkungan demi kepentingan generasi yang akan datang,” pungkas Kapolres.

Samsuri Daris Tegaskan Komitmen Pidato Plt Gubri pada HUT Riau ke-69 Harus Terimplementasi di Lapangan

Sun, 09 Aug 2026 21:26:18 +0700

Marwahrakyat.com, Pekanbaru – Anggota DPRD Provinsi Riau, Samsuri Daris ST MT, memberikan catatan tegas atas pidato Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dalam sidang paripurna peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau, yang digelar pada Ahad (9/8/2026).

Menurut Samsuri, sejumlah poin strategis yang disampaikan pemerintah provinsi dalam pidato tersebut harus benar-benar diwujudkan dalam langkah konkret, bukan sekadar pernyataan normatif di forum resmi.

“Yang kita harapkan, apa yang disampaikan Pak Plt. Gubernur tadi bukan hanya menjadi pernyataan semata, tetapi benar-benar dieksekusi di lapangan,” tegas Samsuri.

Ia menilai, arah kebijakan yang disampaikan Plt Gubernur sebenarnya sudah tepat, terutama dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dan memperkuat tata kelola sektor strategis. Namun, tantangan terbesar justru terletak pada implementasi.

Dalam pidatonya, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan sejumlah langkah penting, di antaranya pembentukan satuan tugas optimalisasi pajak daerah yang melibatkan pemerintah provinsi, Forkopimda, serta pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dinilai masih belum optimal.

Tak hanya itu, pembenahan pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen di sektor minyak dan gas juga menjadi fokus utama, guna memastikan daerah memperoleh manfaat maksimal dari potensi sumber daya alamnya.

Poin lainnya adalah upaya membuka sumber pembiayaan baru melalui perdagangan karbon, yang dinilai sebagai peluang strategis di tengah tren ekonomi hijau global.

Menanggapi hal tersebut, Samsuri menekankan pentingnya keseriusan dan konsistensi pemerintah dalam mengawal setiap kebijakan tersebut hingga benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

“Kita di DPRD tentu akan mengawal. Jangan sampai ini hanya bagus di konsep, tapi lemah di pelaksanaan. Riau butuh hasil nyata,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa momentum Hari Jadi Riau ke-69 seharusnya menjadi titik evaluasi sekaligus percepatan pembangunan, bukan hanya seremoni tahunan.

Dengan berbagai tantangan fiskal dan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks, Samsuri berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat diperkuat demi memastikan setiap kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Harapan kita sederhana, masyarakat bisa merasakan langsung manfaatnya. Itu ukuran keberhasilan sebenarnya,” tutupnya.

Anggota DPR RI Maruli Siahaan & KemenHAM Sumut Dorong Pelayanan Publik Berbasis HAM Kepada 300 Peserta

Sun, 09 Aug 2026 21:02:14 +0700

Medan, Marwahrakyat.com – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan bersama Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sumatera Utara dan Kepulauan Riau memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia (HAM), khususnya terkait Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM).

Kegiatan edukasi yang berlangsung di Kota Medan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa HAM bukan sekadar konsep yang dibahas dalam ruang pemerintahan atau lembaga negara, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mengatakan, pemahaman mengenai P5HAM perlu terus diperkuat di tengah masyarakat agar setiap individu memahami hak sekaligus kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat.

“Kami bersama KemenHAM Sumut-Kepulauan Riau tentang pemahaman penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM) kepada masyarakat di Medan dan Deli Serdang,” ujar Maruli Siahaan di Medan, Sabtu (8/8/2026)

Menurut Maruli, kegiatan tersebut diikuti sekitar 300 peserta yang berasal dari berbagai kalangan. Keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dinilai penting karena pemahaman HAM harus dapat diterapkan secara luas, tidak hanya di lingkungan pemerintahan, tetapi juga di tengah keluarga dan masyarakat.

Maruli menjelaskan, pemahaman P5HAM diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih memahami hak-hak dasar yang melekat pada setiap orang sekaligus menghormati hak orang lain.

Ia menegaskan, nilai-nilai HAM harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, dunia pendidikan, tempat kerja, rumah ibadah, ruang digital, hingga pelayanan publik.

Dengan demikian, menurutnya, kesadaran terhadap HAM tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam hubungan sosial dan kehidupan bermasyarakat.

“Selain itu, masyarakat juga diberikan edukasi apabila di lingkungan terjadi pelanggaran HAM dapat memberikan informasi kepada Kanwil KemenHAM sebagai pendampingan,” ucapnya.

Maruli menilai keberadaan masyarakat sebagai bagian penting dalam pemajuan HAM. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki peran untuk ikut menciptakan lingkungan yang menghormati hak setiap orang.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga mendapatkan pemahaman mengenai sejumlah hak dasar, antara lain hak atas pendidikan, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, kebebasan beragama, perlindungan hukum, hak atas lingkungan hidup yang sehat, serta perlindungan bagi kelompok masyarakat yang lebih rentan mengalami pelanggaran hak.

Pembahasan mengenai hak-hak tersebut dinilai relevan dengan kehidupan masyarakat karena berbagai persoalan HAM dapat muncul dalam aktivitas sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik maupun interaksi di ruang digital.

Maruli menambahkan, pemahaman HAM juga harus berjalan seiring dengan kesadaran untuk menghormati hak orang lain. Menurutnya, kebebasan seseorang dalam menjalankan haknya tetap harus memperhatikan hak dan kepentingan orang lain.

Karena itu, edukasi mengenai HAM perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, serta mekanisme yang dapat ditempuh apabila menemukan dugaan pelanggaran HAM.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dan Kepulauan Riau Flora Nainggolan mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pemenuhan dan perlindungan HAM merupakan bagian dari tanggung jawab negara.

Flora menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPR RI, akademisi, serta masyarakat dalam membangun kesadaran HAM.

Menurutnya, kerja sama lintas sektor diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang semakin memahami hak asasi sekaligus mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berbasis pada prinsip-prinsip HAM.

“Seluruh hak asasi merupakan bagian tanggung jawab negara,” kata Flora.

Ia menjelaskan, pemahaman HAM tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai hak yang dimiliki setiap individu. Lebih jauh, pemahaman tersebut juga menyangkut bagaimana setiap orang mampu menghormati hak orang lain dan menjalankan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat membangun hubungan sosial yang lebih menghargai perbedaan, menjunjung kesetaraan, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan atau melanggar hak orang lain.

Flora juga menilai bahwa pemajuan HAM membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan perlindungan, sementara masyarakat juga memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang menghormati hak asasi.

Kolaborasi antara lembaga legislatif dan lembaga pemerintah, seperti yang dilakukan Anggota DPR RI Maruli Siahaan bersama KemenHAM Sumut dan Kepulauan Riau, menjadi salah satu bentuk penguatan edukasi kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut juga menjadi ruang dialog untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai persoalan HAM yang berpotensi muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Terlebih, perkembangan teknologi dan penggunaan ruang digital menghadirkan tantangan baru dalam penghormatan terhadap hak orang lain. Karena itu, masyarakat juga perlu memahami batas-batas dalam menggunakan media sosial dan ruang digital agar kebebasan berekspresi tidak berkembang menjadi tindakan yang merugikan pihak lain.

Selain ruang digital, penerapan nilai HAM juga penting dalam dunia pendidikan. Lingkungan pendidikan harus menjadi ruang yang aman dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap peserta didik untuk memperoleh pendidikan serta mengembangkan potensinya.

Hal serupa berlaku di tempat kerja dan lingkungan pelayanan publik. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil, manusiawi, dan tidak diskriminatif.

Sementara dalam kehidupan beragama, kebebasan menjalankan ibadah dan keyakinan juga menjadi bagian dari hak dasar yang harus dihormati bersama.

Perhatian juga diberikan terhadap kelompok masyarakat yang lebih rentan mengalami pelanggaran hak. Perlindungan terhadap kelompok rentan membutuhkan kepedulian dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar tidak terjadi perlakuan diskriminatif.

Flora menegaskan bahwa pemajuan HAM bukan hanya menjadi tugas satu lembaga. Menurutnya, nilai-nilai HAM harus menjadi tanggung jawab bersama dan diwujudkan melalui kolaborasi yang berkelanjutan.

“Pemajuan HAM harus menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu, kolaborasi dan edukasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar nilai-nilai HAM dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, Anggota DPR RI Maruli Siahaan dan KemenHAM Sumut-Kepulauan Riau mendorong agar masyarakat tidak hanya mengetahui hak yang dimiliki, tetapi juga memahami kewajiban untuk menghormati hak sesama.

Penguatan pemahaman P5HAM diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang semakin sadar terhadap hak asasi, mampu mengenali potensi pelanggaran HAM, serta mengetahui saluran yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi, pendampingan, dan perlindungan ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan HAM.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari membangun budaya penghormatan terhadap HAM di tengah masyarakat, sehingga nilai-nilai keadilan, kesetaraan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan terhadap kelompok rentan dapat semakin kuat dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan sinergi antara DPR RI, KemenHAM, pemerintah, akademisi, dan masyarakat, pemahaman mengenai P5HAM diharapkan tidak berhenti pada kegiatan edukasi, tetapi benar-benar menjadi bagian dari perilaku dan kebijakan dalam kehidupan bermasyarakat.

(Rosdiana Br Purba)

Sapa Warga Reteh, Samsuri Daris Reses di Pulau Kecil, Metro, Pulau Kijang hingga Seberang Sanglar

Tue, 04 Aug 2026 10:12:38 +0700

Marwah -- Anggota DPRD Provinsi Riau, Samsuri Daris, terus berkomitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran. Dalam rangkaian resesnya di Kecamatan Reteh, Daris menyapa warga mulai dari Pulau Kecil, Metro, Pulau Kijang hingga Seberang Sanglar untuk menyerap aspirasi sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan melalui jalur legislatif.

Selain memperjuangkan pembangunan infrastruktur, Daris juga fokus pada sektor pendidikan. Ia terus menjemput dan memperjuangkan program beasiswa bagi masyarakat Indragiri Hilir, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga KIP Kuliah. Program tersebut diharapkan dapat membantu ratusan siswa dan mahasiswa agar tetap mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan. “Di tengah keterbatasan anggaran, kita tetap berjuang. Salah satunya dengan menjemput program beasiswa untuk anak-anak kita, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai KIP Kuliah,” ujar Daris.

Daris mengatakan, aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam setiap kegiatan reses menjadi bahan penting untuk diperjuangkan, termasuk kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir camat, kepala desa dan lurah yang ikut menyampaikan berbagai persoalan serta kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.

“Saya bangga menjadi wakil rakyat karena bisa hadir langsung di tengah masyarakat dan membawa aspirasi mereka untuk diperjuangkan. Kita ingin pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Semangat menyerap aspirasi juga ditunjukkan Daris dengan menempuh perjalanan hingga ke Seberang Sanglar.

Kehadirannya disambut antusias oleh masyarakat yang merasa senang dapat bertemu langsung dan menyampaikan berbagai kebutuhan di daerah mereka. Bagi Daris, jarak dan kondisi wilayah bukan menjadi penghalang untuk menemui masyarakat yang diwakilinya.

“Yang paling penting bagi saya adalah bisa hadir dan mendengar langsung apa yang menjadi keluhan serta harapan masyarakat. Saya senang bisa sampai ke Seberang Sanglar, dan masyarakat juga senang. Insyaallah apa yang menjadi aspirasi ini akan kita bawa dan kita perjuangkan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran yang ada,” tutup Daris.

PD Salimah Indragiri Hilir Terima Hibah Inkubator Grashof dari Universitas Indonesia

Mon, 03 Aug 2026 20:00:00 +0700

Diantar langsung oleh sang Penemu

Marwahrakyat.com, Tembilahan, 2 Agustus 2026 – Pimpinan Daerah Persaudaraan Muslimah (PD Salimah) Kabupaten Indragiri Hilir menerima hibah berupa satu unit Inkubator Grashof, inkubator bayi hemat listrik dan portabel dari inovasi Prof. Dr. Ir. Raldi Artono Koestoer, DEA. Inkubator tersebut diantar langsung oleh sang Inovator bersama Tim Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) yang dikelola melalui Yayasan Bayi Prematur Indonesia (YABAPI).

Tim Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang turut hadir dalam kegiatan tersebut terdiri atas Prof. Dr. Ir. Raldi Artono Koestoer, DEA (Teknik Mesin), Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M. Eng (Teknik Elektro), Assoc. Prof. Farizal, Ph.D. (Teknik Industri), Prof. Ir. Purnomo Sidi Priambodo, M.Sc., Ph.D. (Teknik Elektro); dan Arbi Riantono, ST., MT (Mahasiswa Program Doktor Teknik Mesin).

Perbedaan Inkubator biasa dengan inkubator Grashof diantaranya adalah mudah digunakan, hemat listrik dan portable. Jika inkubator biasa hanya bisa dioperasikan oleh tenaga medis di ruang bersalin atau NICU. Karya inovasi FTUI ini dirancang aman dan portabel karena dapat dibongkar pasang (knockdown) agar bisa dipakai di rumah untuk bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), inkubator medis biasa menggunakan pengatur elektrik rumit dan mesin tertutup ketat di ruang intensif sedangkan inkubator Grashof hanya membutuhkan listrik sebesar 50 watt dan dengan menerapkan sistem konveksi alami, inkubator ini dapat menghantarkan aliran panas secara merata.

Acara serah terima hibah inkubator Grashof dilaksanakan di Gedung PAUD BIM-E, Jalan Kembang, Tembilahan pada hari Minggu, 2 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh pengurus dan anggota PD Salimah Kabupaten Indragiri Hilir dan tokoh masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang profesi.

Acara dipandu oleh Khairul Ihwan, S.T., M.T., dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan yang juga berperan sebagai penghubung antara Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan PD Salimah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Ir. Raldi Artono Koestoer, DEA selaku pencipta inkubator Grashof mengungkapkan rasa bahagia atas sambutan hangat yang diberikan oleh masyarakat Tembilahan, khususnya keluarga besar PD Salimah Indragiri Hilir.

"Saya merasa sangat senang dapat hadir langsung di Tembilahan. Sambutan yang begitu hangat dan penuh kekeluargaan dari ibu-ibu Salimah membuat kami sangat terharu. Semoga inkubator ini dapat memberikan manfaat bagi bayi-bayi prematur di Kabupaten Indragiri Hilir," ujarnya.

Prof. Raldi juga menyampaikan harapannya semoga semakin banyak bayi prematur di Kabupaten Indragiri Hilir yang memperoleh manfaat dari inkubator Grashof.

Sementara itu, Prof. Purnomo Sidhi Priambodho menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan implementasi nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Melalui program tersebut, Fakultas Teknik Universitas Indonesia memberikan peeran sesuai bidang keilmuan masing-masing sebagai bentuk kolaborasi multidisiplin dalam menghasilkan inovasi teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ketua PD Salimah Kabupaten Indragiri Hilir Welda Ningsih, S.Pd menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas perhatian serta kepedulian para dosen Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

"Kami sangat terharu dan kagum karena para profesor dari Universitas Indonesia berkenan mengantarkan sendiri inkubator ini hingga ke Tembilahan. Terlebih lagi, Prof. Raldi sebagai pencipta inkubator turut hadir secara langsung. Dedikasi dan semangat beliau di usia yang tidak lagi muda menjadi inspirasi bagi kami semua. Kami mendoakan semoga seluruh rombongan selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta setiap ilmu dan amal yang diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir manfaatnya bagi bayi-bayi prematur di Kabupaten Indragiri Hilir," ungkapnya.

Saat ini inkubator Grashof tersebar di 164 kota/kab di 28 propinsi di Indonesia dan dapat dipinjam secara gratis. Peminjaman di Indragiri Hilir dengan menghubungi PD Salimah Kabupaten Indragiri Hilir atau layanan resmi YABAPI melalui WhatsApp Center di nomor 08111383300.

Komunitas Muda Peduli Sesama Resmi Hadir, Siap Wujudkan Aksi Nyata di Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial

Mon, 03 Aug 2026 08:22:18 +0700

Kabupaten Indragiri Hilir, 2026 — Semangat kepedulian terhadap sesama melahirkan sebuah gerakan baru di Kabupaten Indragiri Hilir. Komunitas Muda Peduli Sesama resmi hadir sebagai wadah bagi generasi muda untuk bergerak bersama menghadirkan aksi sosial yang berkelanjutan, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Komunitas yang digagas oleh putra-putri daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam tiga bidang utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan sosial. Kehadiran komunitas ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi bagi para pemuda untuk menyalurkan kepedulian, tenaga, pemikiran, serta kemampuan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Fokus pada Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial

Komunitas Muda Peduli Sesama dibentuk dengan melihat masih adanya masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, maupun bantuan sosial.

Melalui semangat gotong royong dan kepedulian, komunitas ini akan menjalankan sejumlah program yang menyasar masyarakat dengan keterbatasan akses kesehatan, masyarakat prasejahtera, lanjut usia (lansia), serta pelajar dan keluarga kurang mampu.

Di bidang kesehatan, komunitas akan mendorong kegiatan penyuluhan, edukasi, serta bantuan yang dapat mendukung peningkatan kesadaran dan akses masyarakat terhadap kesehatan.

Sementara di bidang pendidikan, program yang disiapkan antara lain bimbingan belajar, kegiatan motivasi bagi pelajar, serta dukungan berupa donasi perlengkapan sekolah bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.

Adapun di bidang sosial, Komunitas Muda Peduli Sesama akan melaksanakan kegiatan santunan, aksi kepedulian terhadap masyarakat prasejahtera, tanggap terhadap kondisi kebencanaan, serta berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat.

Program Segera Berjalan

Setelah resmi terbentuk pada 2026, Komunitas Muda Peduli Sesama kini tengah mempersiapkan pelaksanaan program-program sosial secara bertahap.

Berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat segera berjalan dan menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran utama.

Pelaksanaan program akan mengedepankan prinsip tepat sasaran, keberlanjutan, transparansi, serta kolaborasi. Komunitas juga membuka ruang bagi masyarakat, relawan, maupun pihak-pihak yang memiliki kepedulian untuk bersama-sama mengambil bagian dalam berbagai aksi kemanusiaan.

Bagi para penggagas komunitas, kepedulian tidak cukup hanya disampaikan melalui kata-kata. Kepedulian harus diwujudkan melalui langkah nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dengan mengusung semangat “Bergerak Bersama, Peduli Sesama”, Komunitas Muda Peduli Sesama berharap dapat menjadi jembatan kebaikan yang mempertemukan para dermawan, relawan, pemuda, dan masyarakat dalam sebuah gerakan sosial yang positif.

Kehadiran komunitas ini bukan sekadar menjadi organisasi baru, tetapi diharapkan menjadi awal dari gerakan bersama untuk menghadirkan lebih banyak manfaat bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

Komunitas Muda Peduli Sesama siap bergerak. Program segera berjalan, dan kepedulian akan diwujudkan dalam aksi nyata.

Menembus Tembok Imunitas, PPWI Desak Mabes Polri Ambil Alih Kasus Korupsi SPPD Fiktif DPRD Riau

Sat, 01 Aug 2026 21:00:00 +0700

Marwahrakyat.com, Jakarta – Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) resmi melaporkan mandeknya penanganan kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD Provinsi Riau kepada Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri (Kortas Tipidkor). Laporan pengaduan masyarakat (Dumas) bernomor 005/PPWI-NASIONAL/LAPDU/VII-2026, tertanggal 24 Juli 2026 itu juga dikirimkan ke Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus yang disebut sebagai mega-skandal korupsi terstruktur dan sistematis ini diduga melibatkan sejumlah elit politik Riau. Mereka antara lain Yulisman (mantan Ketua DPRD Riau, kini anggota DPR RI) yang diduga menerima Rp32,9 miliar, Agung Nugroho (mantan Wakil Ketua DPRD Riau, kini Wali Kota Pekanbaru) diduga menerima Rp28,9 miliar, dan Muflihun (mantan Sekretaris DPRD Riau, eks Penjabat Wali Kota Pekanbaru) diduga menerima Rp11,2 miliar.

Berdasarkan audit resmi BPKP dan BPK RI, kerugian negara dalam kasus yang terjadi pada rentang waktu 2020-2022 ini mencapai Rp195,9 miliar. Penyidik Polda Riau telah menyita lebih dari 35.000 berkas berupa SPPD dan tiket pesawat fiktif, 12.000 SPJ palsu, puluhan stempel palsu, booking hotel, serta uang tunai Rp19 miliar yang dikembalikan oleh sejumlah saksi. Selain itu, ditemukan aset mewah berupa rumah, apartemen, homestay, dan kendaraan bermotor jenis premium (motor gede) yang diduga berasal dari hasil korupsi.

Satu orang pelaku, Tengku Fauzan Tambusai, mantan Plt. Sekretaris DPRD Riau, telah divonis enam tahun penjara karena terbukti menerima uang Rp2,8 miliar. Meski bukti permulaan dinyatakan cukup dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 400 saksi, namun hingga kini belum ada penetapan tersangka baru.

*Urgensi Take Over dan Pengaduan ke Ombudsman*

Dalam laporan dumasnya, PPWI menyebutkan bahwa penanganan kasus oleh aparat di Riau terkesan stagnan dan tidak transparan, diduga karena adanya intervensi politik dan konflik kepentingan. Publik khawatir bahwa kedekatan sejumlah pejabat dengan elit politik nasional membuat proses hukum berjalan lamban. PPWI menilai bahwa pengambilalihan kasus oleh Mabes Polri, Kejaksaan Agung, atau KPK merupakan langkah penting untuk menjamin independensi dan transparansi penyidikan.

Lambannya penanganan kasus ini menunjukkan adanya Dugaan ketidakseriusan aparat penegak hukum di tingkat daerah. Oleh sebab itu, PPWI mendesak Kortas Tipidkor Bareskrim Polri untuk segera mengambil alih penanganan kasus ini dari Polda Riau.

“Jangan biarkan hukum berjalan di tempat hanya karena pelakunya pejabat tinggi daerah. Jika Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK tetap lamban, kami akan meminta Ombudsman Republik Indonesia turun tangan dan menuntut pertanggungjawaban mereka atas pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi dalam kasus SPPD fiktif DPRD Riau ini,” tegas Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, dalam pernyataan pers-nya, Sabtu, 01 Agustus 2026.

Ia kemudian menegaskan juga bahwa PPWI akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. “Rakyat Riau berhak tahu siapa yang mencuri uang mereka. Negara harus hadir menegakkan keadilan tanpa pandang bulu,” ujar Wilson Lalengke sambil kembali mengingatkan bahwa jika ada uang negara hilang, pasti ada pihak yang mengambilnya, ada oknum manusia serakah yang mencurinya.

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu meminta Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung (Jampidsus), maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengambil alih (take over) penanganan kasus ini dari Polda Riau dan Kejati Riau. Menurutnya, potensi conflict of interest serta intervensi politik di tingkat lokal sangat tinggi, sehingga penanganan di daerah rentan menjadi jalan di tempat.

"Laporan pengaduan masyarakat ini kami tembuskan secara resmi kepada Kapolri/Kabareskrim, Jaksa Agung, dan Ketua KPK. Apabila Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, maupun KPK terbukti lamban atau enggan mengambil alih penanganan kasus ini, kami tidak akan tinggal diam. PPWI akan langsung meminta Ombudsman Republik Indonesia untuk turun tangan melakukan investigasi atas dugaan pembiaran dan maladministrasi penegakan hukum ini, serta menuntut pertanggungjawaban fungsi pelayanan publik dalam penanganan korupsi dari lembaga-lembaga tersebut," sebut Wilson Lalengke tegas.

Selain ke Bareskrim Polri, Kejagung, dan KPK, PPWI juga melayangkan surat tembusan atas laporan dumas ini kepada Presiden RI, Ketua DPR RI, dan Pimpinan Ombudsman RI. Langkah PPWI itu menegaskan bahwa lambatnya proses hukum atas skandal ratusan miliar ini bukan sekadar masalah teknis penyidikan, melainkan bentuk pengabaian terhadap hak-hak publik.

*Landasan Filosofis dan Penghianatan Nilai Pancasila*

Tunduknya proses hukum di hadapan kekuasaan elite dapat dibedah melalui pandangan filosofis dunia. Filsuf pencerahan asal Prancis, Baron de Montesquieu (1689-1755), dalam karyanya L'Esprit des Lois (Semangat Hukum), menegaskan pentingnya pemisahan kekuasaan (Trias Politica) agar hukum tidak menjadi alat pemuas kepentingan para penguasa. Ketika aparat penegak hukum ragu menindak pejabat politik, fungsi pengawasan hukum (judikatif) telah runtuh dan terkoptasi oleh kekuatan eksekutif maupun legislatif.

Senada dengan itu, filsuf Yunani Kuno Aristoteles (384-322 SM) dalam konsep Rule of Law menyatakan bahwa "Hukum harus menjadi penguasa tertinggi, bukan manusia." Ketika penegakan hukum memilih-milih sasaran (tebang pilih), moralitas publik runtuh dan menciptakan krisis kepercayaan yang akut.

Dalam konteks kebangsaan Indonesia, fenomena tebang pilih pada kasus SPPD fiktif DPRD Riau ini merupakan bentuk pengkhianatan nyata terhadap Pancasila. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menjelaskan bahwa penyelewengan uang negara senilai Rp195,9 miliar telah merenggut hak-hak dasar masyarakat Riau untuk mendapatkan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang layak.

Berdasarkan Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, kasus korupsi SPPD fiktif ini merupakan bentuk ketidakadilan hukum yang berpotensi menciptakan disintegrasi sosial dan rasa ketidakpercayaan masyarakat daerah terhadap pemerintah pusat dan institusi penegak hukum. Juga, Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, secara tegas menyatakan bahwa keadilan sosial menuntut kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Hukum tidak boleh tajam ke bawah kepada pegawai kecil seperti honorer atau staf biasa, namun tumpul ketika berhadapan dengan pejabat papan atas dan elite politik.

Mega-skandal SPPD Fiktif DPRD Riau adalah pertaruhan integritas bagi Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK. Penarikan berkas perkara ke tingkat pusat adalah harga mati untuk menjamin transparansi, keadilan, serta kepastian hukum. Pengusutan tuntas tanpa tebang pilih bukan hanya soal mengembalikan kerugian negara Rp195,9 miliar, tetapi merupakan langkah krusial untuk menegakkan marwah Pancasila dan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada institusi penegak hukum di Indonesia. (TIM/Red)

Reses di Tiga Tekulai, Samsuri Daris Serap Aspirasi Warga: Komitmen Bangun Desa Tetap Jalan

Sat, 01 Aug 2026 22:31:55 +0700

Marwahrakyat.com, INHIL — Anggota DPRD Provinsi Riau, Samsuri Daris, ST, MT, melaksanakan kegiatan reses di tiga titik wilayah Tekulai, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), sejak Jum'at hingga selesai, (31/7/2026).

Kegiatan reses tersebut digelar sejak pagi hingga sore hari dengan menyambangi tiga wilayah, yakni Tekulai Hulu, Tekulai Bugis, dan Tekulai Hilir.

Dalam kegiatan tersebut, Samsuri Daris turun langsung bertemu masyarakat untuk mendengarkan berbagai aspirasi, keluhan, sekaligus kebutuhan pembangunan yang disampaikan warga di masing-masing desa.

Kegiatan reses turut dihadiri Bhabinkamtibmas Zulfadli, Kepala Desa Tekulai Hulu Sofyan, Kepala Desa Tekulai Bugis Edi, serta perangkat dan tokoh masyarakat desa setempat.

Daris juga didampingi Ketua MPD Yuslizar, Ketua DED Tranurdin, serta Sekretaris Umum M Razid.

Suasana pertemuan di tiga titik tersebut berlangsung antusias. Warga memanfaatkan kesempatan bertemu wakil rakyat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi desa, terutama terkait kebutuhan pembangunan dan dukungan anggaran.

Warga Berharap Anggaran Kembali Normal

Sejumlah warga berharap kondisi anggaran daerah dapat kembali normal sehingga program pembangunan di desa bisa berjalan lebih maksimal.

Menurut warga, dukungan anggaran sangat penting untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur dan program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat desa.

Kepala Desa Tekulai Hulu, Sofyan, mengapresiasi kehadiran Samsuri Daris yang secara langsung turun ke desa dan mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Kami sangat mengapresiasi kegiatan reses ini. Masyarakat bisa menyampaikan langsung apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan di desa. Harapan kami, aspirasi yang disampaikan dapat diperjuangkan sehingga pembangunan di desa bisa lebih maksimal," ujar Sofyan.

Ia berharap dukungan terhadap desa dapat terus ditingkatkan, terutama ketika kondisi anggaran mulai memungkinkan.

Kades Edi: Perhatian Daris untuk Desa Sangat Berarti

Sementara itu, Kepala Desa Edi menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kunjungan Samsuri Daris ke wilayahnya.

Menurut Edi, kehadiran Daris di tengah masyarakat menjadi bukti bahwa aspirasi dan kondisi desa tetap menjadi perhatian, meskipun saat ini kemampuan anggaran masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Edi mengaku senang karena hubungan komunikasi yang selama ini terjalin dengan Daris dapat terus berjalan, khususnya dalam menyampaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

"Kami tentu sangat senang dan berterima kasih atas perhatian Pak Daris kepada desa kami. Beliau mau datang langsung, bertemu masyarakat dan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan warga. Ini sangat berarti bagi kami," ujar Edi.

Ia berharap perhatian dan perjuangan terhadap desa dapat semakin ditingkatkan ke depannya.

"Kami berharap ke depan aspirasi dari desa ini semakin diperjuangkan. Masih banyak yang menjadi kebutuhan masyarakat, dan tentu kami berharap dukungan anggaran bisa kembali normal sehingga kegiatan pembangunan di desa dapat berjalan lebih maksimal," harapnya.

Edi menilai komunikasi langsung seperti kegiatan reses sangat penting karena masyarakat dapat menyampaikan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

"Dengan turun langsung seperti ini, apa yang kami sampaikan bukan hanya melalui laporan, tetapi bisa dilihat dan didengar langsung. Mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa dibawa dan diperjuangkan di tingkat provinsi," tambahnya.

Daris: Aspirasi Warga Tetap Menjadi Catatan

Samsuri Daris mengatakan, reses merupakan bagian penting dari tugas anggota DPRD untuk turun langsung ke tengah masyarakat.

Menurutnya, melalui reses, anggota DPRD dapat melihat dan mendengar secara langsung kebutuhan masyarakat, sekaligus mengetahui persoalan yang dihadapi desa.

Daris mengakui kondisi anggaran saat ini masih menjadi tantangan sehingga tidak seluruh aspirasi masyarakat dapat direalisasikan dalam waktu bersamaan.

Namun demikian, ia memastikan aspirasi warga dari tiga wilayah Tekulai tetap menjadi catatan untuk diperjuangkan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah.

"Kita datang ke sini bukan hanya untuk bertemu masyarakat, tetapi untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan mereka. Semua aspirasi yang disampaikan akan kita catat dan kita perjuangkan sesuai dengan kewenangan serta kemampuan anggaran yang ada," kata Daris.

Ia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh membuat semangat membangun desa berhenti.

"Memang kita harus jujur bahwa kondisi anggaran masih belum seperti yang kita harapkan. Aspirasi masih cukup banyak, sementara kemampuan anggaran masih terbatas. Tetapi komitmen untuk membangun desa tetap ada. Kita akan terus berupaya agar kebutuhan masyarakat bisa diperjuangkan secara bertahap," tegasnya.

Tiga Titik, Satu Komitmen

Reses yang berlangsung sejak pagi, siang hingga sore tersebut menjadi kesempatan bagi Samsuri Daris untuk menyerap aspirasi masyarakat di tiga wilayah Tekulai.

Di setiap titik, masyarakat terlihat antusias mengikuti pertemuan dan menyampaikan berbagai usulan secara langsung.

Daris berharap komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa dan wakil rakyat dapat terus terjalin.

Menurutnya, pembangunan desa membutuhkan sinergi semua pihak. Aspirasi masyarakat menjadi dasar penting dalam menentukan arah perjuangan pembangunan yang akan dibawa ke tingkat kabupaten maupun provinsi.

"Kita ingin masyarakat tahu bahwa mereka punya ruang untuk menyampaikan aspirasi. Tidak semua mungkin bisa langsung direalisasikan, tetapi yang penting aspirasi itu terdokumentasi dan menjadi bahan perjuangan kita," ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap optimistis dan bersama-sama mengawal proses pembangunan.

Bagi Daris, reses bukan sekadar agenda formal DPRD, melainkan momentum untuk memastikan persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan dapat diketahui secara langsung oleh wakil rakyat.

Dengan antusiasme masyarakat di tiga wilayah Tekulai, Daris berharap aspirasi yang telah dihimpun dapat menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan program pembangunan ke depan, sekaligus mendorong agar dukungan anggaran untuk desa dapat kembali lebih optimal.

Korban Gigitan Monyet Liar di Tembilahan Bertambah Jadi 10 Orang, Tim Gabungan Sisir Permukiman Gunakan Perahu Karet

Sat, 01 Aug 2026 08:06:43 +0700

Marwahrakyat.com, Tembilahan – Teror monyet liar yang meresahkan warga Kecamatan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), masih terus berlanjut. Hingga Jumat (31/7/2026), jumlah korban gigitan monyet liar kembali bertambah menjadi 10 orang, setelah dua warga kembali diserang pada sekitar pukul 16.00 WIB di kawasan Pelabuhan Rumah Sakit.

Meningkatnya jumlah korban membuat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bersama tim gabungan kembali melakukan upaya pencarian secara intensif. Operasi pencarian dipimpin oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Inhil bersama BPBD Kabupaten Inhil, serta mendapat dukungan dari Masyarakat Pecinta Senjata Angin.

Sebanyak 10 personel Damkar, 10 personel BPBD, dan 6 anggota Masyarakat Pecinta Senjata Angin diterjunkan untuk menyisir kawasan Jalan Pangeran Hidayat Parit 13, Tembilahan, Jumat petang. Penyisiran dilakukan menggunakan perahu karet bermesin karena lokasi yang diduga menjadi persembunyian monyet berada di kawasan permukiman tepian parit.

Petugas menyusuri aliran sungai dan memeriksa satu per satu kolong rumah warga. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, monyet liar tersebut diduga bersembunyi di bawah kolong rumah-rumah warga yang berada di sepanjang parit. Kondisi rumah panggung yang berdiri di atas perairan membuat akses melalui jalur sungai menjadi cara paling efektif untuk mempersempit ruang gerak satwa tersebut.

Operasi pencarian dipantau langsung oleh Camat Tembilahan, Ari Syuria, yang turut berada di lokasi bersama Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Inhil untuk memastikan proses pencarian berjalan optimal.

Sebelumnya, monyet liar tersebut pertama kali dilaporkan muncul di kawasan RT 03 RW 03, Jalan Pangeran Hidayat. Dalam beberapa hari terakhir, satwa itu terus berpindah-pindah lokasi hingga sempat terlihat di Jalan Handayani. Warga di Lorong Cempaka juga melaporkan sempat melihat dua ekor monyet. Penyebaran lokasi korban yang berasal dari alamat berbeda-beda menunjukkan luasnya pergerakan satwa liar tersebut dan menjadi alasan pencarian terus diperluas.

Seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis di RSUD Puri Husada maupun Puskesmas. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memastikan seluruh biaya pengobatan korban, termasuk pemberian vaksin antirabies hingga selesai sesuai prosedur medis, diberikan secara gratis.

Camat Tembilahan, Ari Syuria, mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan mengingat monyet liar tersebut masih belum berhasil diamankan.

"Jumlah korban saat ini sudah mencapai 10 orang. Kami mengimbau masyarakat agar tetap waspada, terutama mengawasi anak-anak dan untuk sementara tidak membiarkan mereka bermain di luar rumah tanpa pengawasan. Kami juga mengajak masyarakat mengaktifkan kembali siskamling agar keberadaan monyet liar ini dapat segera diketahui dan dilaporkan kepada petugas," ujar Ari Syuria.

Ia juga meminta masyarakat untuk tidak mencoba menangkap monyet tersebut secara mandiri karena dapat membahayakan keselamatan.

"Apabila masyarakat melihat keberadaan monyet liar tersebut, segera laporkan kepada Posko Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir melalui nomor 0851-8794-9123. Jangan mencoba menangkap sendiri karena dapat memicu serangan. Biarkan petugas yang melakukan penanganan agar tidak menimbulkan korban baru," tegasnya.

Hingga Jumat petang, tim gabungan masih terus melakukan penyisiran di sejumlah titik yang diduga menjadi jalur pergerakan dan lokasi persembunyian monyet liar tersebut. Pemerintah berharap satwa itu dapat segera diamankan sehingga keresahan masyarakat dapat berakhir dan warga kembali beraktivitas dengan aman.