Marwahrakyat.com, TEMBILAHAN — DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mendorong penguatan komunikasi dan sinergi dengan penyelenggara pemilu sebagai bagian dari evaluasi Pemilu 2024 sekaligus persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan antara DPD PKS Inhil, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Inhil, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Inhil. Pertemuan tiga pihak tersebut berlangsung dialogis dengan membahas sejumlah catatan penyelenggaraan Pemilu 2024 serta langkah-langkah yang perlu diperkuat menuju Pemilu 2029.

Samsuri Daris dari DPD PKS Inhil mengatakan, komunikasi antara partai politik dengan penyelenggara dan pengawas pemilu perlu terus dibangun, termasuk pada masa non-tahapan.

Menurutnya, ruang dialog seperti ini penting agar evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 tidak berhenti sebagai catatan, tetapi dapat menjadi bahan perbaikan untuk menghadapi pemilu berikutnya.

“Bagi kami di PKS, komunikasi seperti ini penting. Jangan hanya ketika tahapan pemilu sudah dimulai, tetapi sejak masa non-tahapan pun koordinasi dan diskusi harus terus dilakukan,” ujar Samsuri Daris.

Ia menilai, persiapan Pemilu 2029 membutuhkan sinergi seluruh pihak, baik partai politik, KPU maupun Bawaslu. Terlebih, sejumlah agenda yang dilakukan pada masa non-tahapan berkaitan langsung dengan kesiapan penyelenggaraan pemilu mendatang.

Sementara itu, Ketua KPU Inhil Syamsul Masjan menyampaikan, pada masa non-tahapan KPU melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik (PDPP) dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

“Pada masa non-tahapan ini KPU melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu 2029 yang berkualitas dan berintegritas,” kata Syamsul.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Inhil yang diwakili Rustam turut memberikan perspektif dari sisi pengawasan. Kehadiran Bawaslu menjadi bagian penting dalam dialog bersama, terutama dalam melihat berbagai catatan dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 serta upaya memperkuat pengawasan pada Pemilu 2029.

Samsuri menambahkan, PKS berharap komunikasi antara partai politik, KPU dan Bawaslu dapat semakin terbuka dan konstruktif. Menurutnya, keterbukaan komunikasi sejak masa non-tahapan dapat membantu mengantisipasi berbagai persoalan sebelum memasuki tahapan pemilu.

“Harapan kami tentu bagaimana ke depan komunikasi dan koordinasi antara PKS, KPU dan Bawaslu semakin baik. Apa yang menjadi evaluasi pada Pemilu 2024 bisa kita jadikan pembelajaran bersama untuk Pemilu 2029,” ujarnya.

Menurut Samsuri, kualitas pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk partai politik. Karena itu, PKS Inhil menilai konsolidasi dan dialog sejak dini merupakan langkah penting untuk menciptakan proses demokrasi yang lebih baik, transparan, dan berintegritas.

Pertemuan tiga pihak tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi kelembagaan antara PKS Inhil, KPU dan Bawaslu Inhil dalam menyongsong pelaksanaan Pemilu 2029.