NIK Dipakai Orang Lain untuk Vaksin, Netty Aher Pertanyakan Jaminan Keamanan Data Rakyat
Marwahrakyat.com, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar mengusut tuntas kasus masyarakat yang gagal vaksin akibat NIK-nya dipakai orang lain.
"Pemerintah harus menelusuri problem apa yang terjadi dalam kasus NIK ini. Dengan sistem E-KTP, proses penginputan data seharusnya bisa lebih mudah, tapi kenapa justru terjadi kesalahan seperti ini," kata Netty, Minggu (15/08/2021).
Adanya warga yang NIK-nya sudah terdaftar atas nama orang lain disaksikan Netty saat menggelar vaksinasi gratis di Bandung dan Karawang pada akhir Juli dan pertengahan Agustus ini. Menurut keterangan Netty, panitia vaksinasi di Bandung menemukan peserta bernama Ragil Paska Aprilianto yang NIK-nya tidak bisa diinput petugas lantaran sudah terdaftar, padahal dia belum pernah vaksin.
"Kondisi NIK ganda, tertukar atau salah input, tentu akan merugikan rakyat yang jadi terkendala dalam memperoleh layanan. Ini tidak boleh diabaikan karena jumlah kasusnya dianggap sedikit. Ini menyangkut jaminan keamanan data rakyat," katanya
Menurut Netty adanya kasus NIK dipakai orang lain untuk vaksin semakin menambah deretan masalah dalam realisasi percepatan vaksinasi.
"Masalah stok dan pemerataan distrinusi vaksin saja masih belum selesai, masih banyak daerah yang kekurangan. Sekarang ditambah lagi dengan data NIK yang bermasalah. Hal ini akan mempengaruhi lambatnya realisasi vaksinasi dan upaya mencapai herd immunity," katanya.
Oleh karena itu, Ketua DPP PKS ini meminta pemerintah agar segera melakukan integrasi data agar rakyat tidak dirugikan. "Jangan sampai rakyat dirugikan karena sistem data pemerintah yang sembrono dan tidak aman. Bukankah kartu vaksin sekarang menjadi syarat dalam beberapa kegiatan rakyat, mulai dari melakukan perjalanan, transportasi publik hingga masuk mall," tandasnya.
Netty meminta Pemerintah agar segera melakukan integrasi data kependudukan Dukcapil dengan sistem pendataan vaksinasi PeduliLindungi untuk mencegah hal serupa terulang. "Pastikan data NIK rakyat aman. Pastikan tidak ada unsur kesengajaan. Pastikan juga data vaksin berasal dari satu sumber agar tidak terjadi double input," katanya.a

Berita Lainnya
Momen Hari Bhayangkara Ke 74, Kapolres Inhil Beri Dukungan Kepada Tim Medis Penaganan Covid 19.
Fenomena DLHK Rokan Hilir, Hingga Di SOMASI Habis FORMASI RIAU
Penertiban Kawasan Hutan, Mendorong Pengelolaan Hutan untuk Kepentingan Rakyat
PT Astra International Tbk Dampingi Kanreapia lewat Literasi, Pertanian Organik, hingga Pelestarian Mata Air
Trio Beni Konfirmasi Meninggalnya PDP Reaktif Inhil, Rencana dimakamkan di Parit 19
Phablet paling tipis Samsung siap lahir dengan bodi full logam
Jum'at Curhat Polresta Bandara Soetta di Terminal 2
Nah! Kartu BPJS Jadi Syarat Jual Beli Tanah Mulai 1 Maret 2022
INDOCOMETCH 2015: Target Penjualan Gagal Terealisasi
HNW Desak Menag Tak Lanjutkan Wacana Sertifikasi Dai dan Fokus Program Prioritas
Kecurigaan Paloh ada musuh dalam selimut di pemerintahan Jokowi
Sikap Hukum FORMASI RIAU Terhadap 1 Juta Hektar Lahan Yang Belum Tertib di Riau