NIK Dipakai Orang Lain untuk Vaksin, Netty Aher Pertanyakan Jaminan Keamanan Data Rakyat
Marwahrakyat.com, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar mengusut tuntas kasus masyarakat yang gagal vaksin akibat NIK-nya dipakai orang lain.
"Pemerintah harus menelusuri problem apa yang terjadi dalam kasus NIK ini. Dengan sistem E-KTP, proses penginputan data seharusnya bisa lebih mudah, tapi kenapa justru terjadi kesalahan seperti ini," kata Netty, Minggu (15/08/2021).
Adanya warga yang NIK-nya sudah terdaftar atas nama orang lain disaksikan Netty saat menggelar vaksinasi gratis di Bandung dan Karawang pada akhir Juli dan pertengahan Agustus ini. Menurut keterangan Netty, panitia vaksinasi di Bandung menemukan peserta bernama Ragil Paska Aprilianto yang NIK-nya tidak bisa diinput petugas lantaran sudah terdaftar, padahal dia belum pernah vaksin.
"Kondisi NIK ganda, tertukar atau salah input, tentu akan merugikan rakyat yang jadi terkendala dalam memperoleh layanan. Ini tidak boleh diabaikan karena jumlah kasusnya dianggap sedikit. Ini menyangkut jaminan keamanan data rakyat," katanya
Menurut Netty adanya kasus NIK dipakai orang lain untuk vaksin semakin menambah deretan masalah dalam realisasi percepatan vaksinasi.
"Masalah stok dan pemerataan distrinusi vaksin saja masih belum selesai, masih banyak daerah yang kekurangan. Sekarang ditambah lagi dengan data NIK yang bermasalah. Hal ini akan mempengaruhi lambatnya realisasi vaksinasi dan upaya mencapai herd immunity," katanya.
Oleh karena itu, Ketua DPP PKS ini meminta pemerintah agar segera melakukan integrasi data agar rakyat tidak dirugikan. "Jangan sampai rakyat dirugikan karena sistem data pemerintah yang sembrono dan tidak aman. Bukankah kartu vaksin sekarang menjadi syarat dalam beberapa kegiatan rakyat, mulai dari melakukan perjalanan, transportasi publik hingga masuk mall," tandasnya.
Netty meminta Pemerintah agar segera melakukan integrasi data kependudukan Dukcapil dengan sistem pendataan vaksinasi PeduliLindungi untuk mencegah hal serupa terulang. "Pastikan data NIK rakyat aman. Pastikan tidak ada unsur kesengajaan. Pastikan juga data vaksin berasal dari satu sumber agar tidak terjadi double input," katanya.a

Berita Lainnya
Presiden Jokowi: Lakukan Pembangunan SDM, Bonus Demografi Bisa Dimanfaatkan
Syahrul Aidi Maazat: Semoga Abrasi di Desa Kuala Selat Benar-benar Teratasi agar Roda Perekonomian Terus Berjalan
10-besar Mega Korupsi Indonesia dengan Kerugian Triliunan Rupiah
Rugikan Keuangan Hingga 8 Triliun, Proyek Strategis BTS Kominfo Harus Diusut Tuntas
Penertiban Kawasan Hutan, Mendorong Pengelolaan Hutan untuk Kepentingan Rakyat
Kepercayaan Masyarakat pada Media Massa Berbasis Internet atau Media Siber Naik Cukup Signifikan
FPKS: Perbanyak Subsidi Gas 3 Kg untuk Masyarakat
Dua Minggu Tanpa Pasien Covid-19, Bupati Indragiri Hilir Apresiasi Tim Satgas dan Masyarakat
Fenomena DLHK Rokan Hilir, Hingga Di SOMASI Habis FORMASI RIAU
Sambut Ramadhan, PKS Inhil Gelar Tarhib bersama Kiyai Mursyid Pengelola 5 Ponpes
Menyadari Salah ikut Kelompok Bersenjata di Papua, Sang Komandan KKB Terharu Cium Merah Putih
Satgas Covid-19 Inhil: 2 Warga Positif Covid-19