Kemudian lanjutnya dari ke enam surat tersebut disesalkan baru dua surat yang dijawab pada hari ini, Senen (8/7) oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Dinas Infokom. Namun Surat jawaban dari Infokom tidak disampaikan secara langsung tapi via telpon saja karena jawabanya sama dengan surat BAPPEDA Pelalawan. Jawaban Surat dari kedua Dinas itu sepertinya mengelak dan mengarahkan ke salah satu bagian yakni PPID yang diduga belum jelas kinerjanya.

" Kita akan surati lagi sesuai dengan arahan jawaban surat BAPPEDA Dan Infokom Pelalawan yang menyatakan bahwa permintaan data/informasi yang dimaksud dilakukan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pelalawan. Kita sudah membuat permintaan yang rinci dan spesifik sesuai amanat Undang-undang KIP dan Kita (SBNC-red) akan menunggu jawaban berikutnya dari Dinas atau Badan yang telah disurati", ungkap rojuli.

Beberapa Instansi Pemkab Pelalawan diduga menganggap remeh, waktu perbaikan masih ada beberapa hari lagi dan kita tidak main-main dengan permintaan data dan informasi dengan tujuan informasi ini adalah untuk menyebarluaskan kepada masyarakat," ujar Rojuli kesal.

"Dengan sepak terjang Pemkab Pelalawan seperti ini terkesan memperlambat dan tidak siap dengan apa yang saya surati, padahal tembusan yang disampaikan tidak main-main seperti institusi KPK RI, Polda Riau, Kejati Riau, KIP Riau, KASN Pusat, Dan Formasi Riau", tutupnya.