Direktur Formasi Dr. Muhammad Nurul Huda, SH. MH berharap, kedepan pejabat daerah dalam mengambil kebijakan atau keputusan yang menyangkut kepentingan publik agar memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama peraturan perundangan-undangan serta kritikan masyarakat guna terwujudnya pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Kemudianterkait surat nomor 180/HK/2019/14 jawaban somasi pertama pemerintah kabupaten pelalawan yang dilayangkan ke Formasi tertanggal 27 Mei 2019 juga tidak menjawab soal bentuk hukuman moral yakni meminta maaf kepada publik selama 3 hari berturut turut di media.

"Saya hanya menjawab dalam rapat sebatas yang kami sampaikan yakni mencabut SK Direktur BUMD Tuah Sekata, hanya itu saja, lainnya tidak", ujar Sekda T.Mukhlis selaku Ketua Tim Pansel, saat dikonfirmasi terkait poin jawaban somasi tersebut.

Terkesandiujung tanduk baru ambil keputusan, padahal tegas isi surat somasi pertama Formasi meminta keputusan tersebut segera dicabut dan meminta maaf kepada publik selama 3 hari berturut turut di media cetak sebagai bentuk hukuman moral, agar kedepan kepala daerah itu cermat dalam mengambil keputusan, tegas Huda.

"Kita akan rapat internal serta menyiapkan berkas berkas untuk mengambil kebijakan yang tepat", ujar Huda.

Untukitu Formasi menyampaikan terimakasih kepada teman-teman dan awak media yang berjuang bersama-sama dalam melakukan protes terhadap Bupati Pelalawan yang telah mengangkat mantan narapidana korupsi menjadi Dirut BUMD Tuah Sekata Pelalawan, tutup Huda. (GP1)