Riau, Marwahrakyat.com - Tepat pada Senin tanggal 30 Mei 2022, Komisi V DPR RI kembali mengadakan Raker bersama KemendesPDTT dengan agenda pembicaraan awal anggaran KemendesPDTT untuk TA 2023.

Dalam Raker tersebut Menteri Desa PDTT memaparkan hal-hal yang akan menjadi prioritas kementeriannya pada tahun 2023, diantaranya adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penanggulangan pengangguran,  mendorong pemulihan dunia usaha, percepatan pembangunan infrastruktur dasar untuk air minum dan sanitasi, dan beberapa prioritas lainnya.

Pada kesempatan tersebut FPKS menanyakan janji Presiden setelah bertemu dengan Apdesi terkait operasional kades yang akan diambil dari dana desa sebesar 3%. Sebab hingga saat ini aturan terkait hal tersebut belum juga terealisasi. FPKS mendesak aturan terkait operasional kades tersebut segera diterbitkan, karena di lapangan banyak kebutuhan dalam mengelola desa padahal tidak ada mata anggarannya dalam dana desa, dan tidak ada pula dana yang digelontorkan oleh Pemerintah Daerah.  

FPKS juga mengkritisi fokus program KemendesPDTT pada TA 2023 terkait pembangunan daerah tertinggal. Sebab faktanya terdapat pula desa tertinggal di daerah tidak tertinggal yang perlu menjadi perhatian. Jangan sampai desa tertinggal tersebut tidak mendapatkan perhatian karena berada di daerah yang tidak tertinggal. Sehingga FPKS mengusulkan perlunya target penghapusan desa tertinggal. Terakhir FPKS menyampaikan bahwa kriteria sebaran dana desa jangan hanya dibatasi dari jumlah penduduk, namun juga kondisi geografis desanya. Dengan demikian masing-masing desa akan memiliki jumlah dana yang cukup untuk membangun desa sesuai kondisi geografisnya.