• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • News Update
  • Opini
  • Pariwisata
  • Advertorial
  • Politik
  • Tokoh
  • Nasional
  • More
    • Nusantara
    • Fokus Riau
    • Fokus Indragiri
    • Hukrim
    • EkoBis
    • Ragam
    • Pendidikan
    • Tekno-Sains
    • Sport
    • Internasional
    • SosHum
    • Religi
    • Mom-Woman
    • Entertain
    • Sastra Budaya
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Disclaimer
  • Kontak
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • #Galeri
  • Indeks
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • #Galeri
  • Indeks
PILIHAN
Polemik Bupati Cup Inhil 2026 Terjawab! Komite Hukum PSSI Tegaskan Turnamen Merupakan Agenda Resmi Organisasi
25 Juli 2026
Pansus RUU Daerah Kepulauan Kunker ke Kepri, Hendry Munief Harapkan Konsep Ekonomi Biru Dapat Diakomodir
22 Juli 2026
Babak 16 Besar Bupati Cup Inhil: Pinang Jaya Melaju Lewat Gol Cantik King Polo
05 Juli 2026
Juventini Inhil Kalahkan IPMI FC 2-0, Melaju ke 16 Besar Bhabinkamtibmas Cup III Sungai Luar
27 April 2026
Melampaui Bansos: Menata Ulang Definisi Fakir Miskin dan Jalan Keluar Struktural Berkelanjutan
18 Maret 2026

  • Home
  • Nasional

Tim Kuasa Hukum PT ABM Adukan SP3 ke Komisi Reformasi Polri

Redaksi02

Selasa, 09 Desember 2025 22:44:08 WIB
Cetak

Jakarta - Tim Kuasa Hukum PT Artha Bumi Mining (PT ABM) mendatangi Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk mengadukan penghentian penyidikan (SP3) atas perkara dugaan pemalsuan surat negara oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah.

Salah satu anggota tim kuasa hukum PT ABM, Dr. (c) Bahrain, S.H., M.H., memenuhi undangan audiensi yang digelar di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran III, Jakarta, Selasa, 9 Desember 2025 pukul 14.00 WIB.

Dalam audiensi tersebut, Bahrain mempertanyakan keputusan penyidik yang menerbitkan SP3 atas perkara dugaan pemalsuan surat negara Nomor 1489/30/DBM/2013. Surat itu selama ini digunakan oleh PT Bintang Delapan Wahana (BDW) sebagai dasar penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 20.500 hektare di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Bahrain menyampaikan, alasan penghentian penyidikan yang menyebutkan tidak cukup bukti dinilai tidak berdasar. Padahal seluruh tahapan hukum telah dijalankan sesuai prosedur, mulai dari pelaporan, penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan uji praperadilan.

Ia menegaskan, hasil praperadilan di Pengadilan Negeri Palu melalui putusan Nomor 8/Pid.Pra/2025/PN Pal secara tegas menolak permohonan praperadilan yang diajukan tersangka. Putusan tersebut sekaligus menguatkan bahwa penetapan tersangka telah didukung alat bukti yang cukup dan perkara semestinya dilanjutkan ke tahap persidangan.

“Saksi-saksi telah jelas menyatakan bahwa benar tersangka telah melakukan pemalsuan surat, dan bahkan pihak  ESDM sendiri telah menyatakan bahwa surat negara Nomor 1489/30/DBM/2013 itu merupakan surat palsu.  Lantas bukti apa lagi yang perlu dihadirkan agar memenuhi unsur cukup bukti,” ujar Bahrain.

Menurutnya, SP3 tersebut terkesan dipaksakan dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sebab, Kementerian ESDM selaku institusi yang berwenang telah secara resmi membantah bahwa surat yang digunakan PT BDW merupakan produk mereka.

“Itu dari Kementerian ESDM. Tapi  jaksa masih menolak dengan alasan harus ada aslinya. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana institusi yang tidak pernah mengeluarkan harus ditemukan aslinya. Itu menjadi kendala yang dilakukan oleh teman-teman penyidik selama ini menjadi SP2HP,” tutur Bahrain.

Atas dasar itulah, tim kuasa hukum PT ABM melaporkan perkara tersebut ke Komisi Percepatan Reformasi Polri. Mereka menilai adanya kelemahan dalam kinerja aparat penegak hukum yang berpotensi menghambat terwujudnya keadilan.

Dalam kesempatan itu, PT ABM mendesak Komisi Reformasi Polri untuk memberikan rekomendasi kepada Polri agar SP3 dicabut dan proses hukum dilanjutkan hingga ke pengadilan. Menurut Bahrain, sekalipun nantinya majelis hakim memiliki pandangan berbeda, perkara tersebut setidaknya telah diuji secara terbuka dan objektif di persidangan.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Prof. Jimly Asshiddiqie, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aduan tersebut. Ia menegaskan laporan semacam ini kerap diterima dan menjadi bahan penting dalam upaya pembenahan institusi Polri.

“Hari ini kita banyak menerima masukan dari banyak pihak, semua kita pelajari sebagai bahan membenahi Polri,” tegas Jimly.**


[Ikuti MarwahRakyat.com Melalui Sosial Media]


MarwahRakyat.com

Tulis Komentar


Berita Lainnya

Pandemi Covid 19 Bukan Halangan, Kegiatan HUT Hari Guru PD PGRI INHU Peduli Talang mamak

KSO PT Yasa Patria-PT Ananda Pratama Digugat 10 Milyar di PN Jaksel

Imigrasi di Wilayah Jambi Terbitkan 19.060 Paspor sampai dengan bulan Juli 2025

Tinjau Vaksinasi Massal di Bandung, Panglima TNI dan Kapolri Minta Warga Tetap Disiplin Prokes

Kapolsek GAS Turun Langsug Memimpin Penyaluran Sembako Kepada Korban Kebakaran

Hari Guru Nasional dan HUT 75 PGRI, Simak Curahan Hati Dari Pembina YVB Inhil

Pakar Pidana : Pasal Penghinaan Presiden Tak Boleh Multitafsir

Bupati Inhil Dorong Peternak Inhil Kreatif di Tengah Pandemi, Buat Keunikan Cupang Inhil

Sekjen PKS Minta Aleg Daerah Bantu Pemerintah Dalam Pembangunan

Menteri Dody: Laporan Whistleblowing Baru Diteruskan Kalau Ada Bukti Awal

FORMASI RIAU Kritik Pernyataan Anggota Komisi III DPR RI F-NasDem

Provost Polres Inhil Melaksanakan Kegiatan Pendisplinan Pemakaian Masker Bagi Anggota Polri

Terkini +INDEKS

Perluas Akses Layanan Kesehatan, YMI danIYES Foundation Gelar Pemeriksaan Gratisbagi Warga Concong Dalam

16 November 2026
Aspirasi Samsuri Daris Mulai Terwujud, Perbaikan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Bagan Jaya - Enok di Inhil Bergulir
14 November 2026
MONEV YES ANGKATAN 5 PEKANBARU: MENEMUKAN MAKNA, MENATA LANGKAH, MENGUATKAN DAMPAK
14 November 2026
5 Sarana Air Bersih diresmikan, BAZNAS Riau dan Energi Kebaikan Bantu Atasi krisis Air Bersih di Indragiri Hilir
13 November 2026
Ayat Cahyadi Usulkan Pemprov Riau Cetak Buku Pahlawan Nasional Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (Marhum Pekan)
12 November 2026
Pemkab Inhil Ikuti ziarah Nasional Untuk Mengenang Jasa Para Pahlawan
10 November 2026
Polisi dan Masyarakat, Polres Pelalawan Wujudkan Rumah Layak Huni Warga Pulau Mendol
01 November 2026
Polres Pelalawan Salurkan Sembako Untuk Warga Pesisir Kuala Kampar, Wujud Nyata Polisi Bersama Masyarakat
25 Oktober 2026
Pemkab Rohil Perkuat Pengawasan Pajak dan Tata Kelola Keuangan Kepenghuluan
19 Oktober 2026
FGD Angkat Tradisi “Dodoi Anakku Sayang”, Upaya Merawat Warisan Sastra Lisan Melayu Indragiri Hilir
17 Oktober 2026

Terpopuler +INDEKS


Aspirasi Samsuri Daris Mulai Terwujud, Perbaikan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Bagan Jaya - Enok di Inhil Bergulir

Dibaca : 675 Kali
Samsuri Daris Cup I Resmi Ditutup, Final Sengit Meriahkan Turnamen Takraw di Kotabaru Seberida
Dibaca : 266 Kali
Jalan Kuala Cenaku–Rumbai Jaya Rusak Diduga Akibat Angkutan Batu Bara, DPRD Riau Bakal Panggil Pengusaha
Dibaca : 1467 Kali
Langkah Nyata Lindungi Pesisir Dumai, Pertagas Tanam 2000 Bibit Mangrove
Dibaca : 620 Kali
Segera Dibuka, Kelas Jurnalistik Gratis untuk Mahasiswa dan Umum di Tembilahan
Dibaca : 321 Kali
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
MarwahRakyat.com ©2020 | All Right Reserved