• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • News Update
  • Opini
  • Pariwisata
  • Advertorial
  • Politik
  • Tokoh
  • Nasional
  • More
    • Nusantara
    • Fokus Riau
    • Fokus Indragiri
    • Hukrim
    • EkoBis
    • Ragam
    • Pendidikan
    • Tekno-Sains
    • Sport
    • Internasional
    • SosHum
    • Religi
    • Mom-Woman
    • Entertain
    • Sastra Budaya
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Disclaimer
  • Kontak
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • #Galeri
  • Indeks
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • #Galeri
  • Indeks
PILIHAN
Polemik Bupati Cup Inhil 2026 Terjawab! Komite Hukum PSSI Tegaskan Turnamen Merupakan Agenda Resmi Organisasi
25 Juli 2026
Pansus RUU Daerah Kepulauan Kunker ke Kepri, Hendry Munief Harapkan Konsep Ekonomi Biru Dapat Diakomodir
22 Juli 2026
Babak 16 Besar Bupati Cup Inhil: Pinang Jaya Melaju Lewat Gol Cantik King Polo
05 Juli 2026
Juventini Inhil Kalahkan IPMI FC 2-0, Melaju ke 16 Besar Bhabinkamtibmas Cup III Sungai Luar
27 April 2026
Melampaui Bansos: Menata Ulang Definisi Fakir Miskin dan Jalan Keluar Struktural Berkelanjutan
18 Maret 2026

  • Home
  • Opini
  • Info

Strategi Politik RI-1: Membongkar Kalkulasi Politik di Balik Paket Prabowo-Gibran dan Antitesis Gerakan Perubahan

Redaksi Exc.

Kamis, 18 Juni 2026 22:58:36 WIB
Cetak

 

_Oleh: M. Idris Hady_

Marwahrakyat.com, Bogor – Lanskap politik nasional pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 terus menyisakan ruang diskusi mendalam mengenai dinamika kekuasaan di Indonesia. Salah satu topik yang paling krusial untuk dibedah adalah kecerdasan taktis di balik keputusan Prabowo Subianto dalam menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Langkah ini bukan sekadar pemenuhan syarat elektoral biner, melainkan sebuah kalkulasi jitu politik kenegaraan yang berfungsi sebagai strategi pertahanan politik (political survival) guna memastikan keberlangsungan masa jabatan pemerintahan secara penuh dan stabil.

Secara historis, kejatuhan para pemimpin nasional di masa lalu, seperti era Presiden Soeharto maupun KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), terjadi ketika figur Wakil Presiden yang mendampingi mereka dinilai oleh publik memiliki kapabilitas serta kesiapan mumpuni untuk langsung mengambil alih kemudi kepemimpinan nasional. Kondisi tersebut secara tidak langsung menciptakan insentif politik bagi kelompok oposisi untuk melakukan penggulingan. Namun, dalam konteks Paket Prabowo-Gibran (Pra-Gib), narasi yang berkembang di masyarakat justru dikunci oleh sebuah jargon defensif: "Jangan gulingkan Prabowo, karena jika ia jatuh, maka Gibran yang akan naik menjadi presiden."

Bagi sebagian pemerhati, figur Gibran kerap diasumsikan belum sepenuhnya siap untuk memegang kendali tertinggi sebagai kepala negara. Di sinilah letak kalkulasi matang Prabowo Subianto. Struktur ini memaksa rakyat dan kelompok penekan berpikir jernih dan berulang kali sebelum memunculkan gerakan instabilitas. Taktik penguncian narasi ini sangat efektif untuk meredam syahwat politik kelompok-kelompok yang ingin melakukan interupsi di tengah jalan.

Kendati demikian, oposisi atau kelompok yang merasa gerah dengan kondisi bangsa yang dianggap sedang tidak baik-baik saja, tidak boleh kehilangan arah. Jika sebuah gerakan perubahan benar-benar ingin diakumulasikan, landasan berpikir yang digunakan harus komprehensif. Menjatuhkan presiden secara parsial adalah kekeliruan taktis. Gerakan perubahan yang matang harus memandang kepemimpinan nasional sebagai satu kesatuan yang utuh, artinya tuntutan yang diajukan harus bersifat satu paket: Presiden dan Wakil Presiden sekaligus.

Lebih dari sekadar menuntut pergantian kekuasaan, kelompok yang menginginkan perubahan radikal ditantang untuk membuktikan diri bahwa mereka tidak mengalami kekosongan gagasan (zero concept) maupun kekosongan figur (zero figure). Kelemahan mendasar dari gerakan oposisi sering kali adalah ketidakmampuan merumuskan cetak biru (blueprint) alternatif pasca-transisi kekuasaan. Sebuah gerakan akan dicap sebagai komunitas yang tidak rasional jika bergerak tanpa arah yang jelas. Sedikitnya, ada enam pilar konsep strategis yang wajib dimiliki oleh kelompok gerakan perubahan jika ingin dianggap kredibel oleh rakyat.

Pertama, pemenuhan figur pengganti yang jelas untuk posisi Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, kesiapan konsep kabinet teknokratis yang menempatkan para menteri berdasarkan latar belakang keahlian serta profesionalisme murni di bidang keilmuannya masing-masing (zaken kabinet). Ketiga, komitmen konkret untuk melakukan pemiskinan terhadap para koruptor secara menyeluruh, yang tidak hanya mengandalkan sanksi jeruji besi, melainkan juga menerapkan sanksi sosial dan isolasi politik permanen.

Keempat, keberanian untuk mengembalikan dan menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen, guna memastikan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara demi kemakmuran rakyat. Kelima, penataan ulang sektor fiskal dan penegakan hukum tata ruang, di mana pajak dari perusahaan raksasa, khususnya industri pertambangan yang mengeksplorasi Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia, harus diredistribusikan secara adil, disertai tindakan tegas berupa pencabutan izin dan penutupan bagi perusahaan yang melanggar aturan. Keenam, melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing atau aseng yang mendominasi pengelolaan aset strategis bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN), agar marwah BUMN kembali ke khittah sejatinya sebagai sokoguru perekonomian bangsa.

Secara filosofis, tuntutan akan kejelasan konsep ini sejalan dengan gagasan Thomas Hobbes (1588-1679) dalam magnum opusnya, Leviathan. Hobbes menyatakan bahwa ketiadaan tatanan konsepsional yang jelas pasca-runtuhnya suatu kekuasaan hanya akan menjerumuskan masyarakat ke dalam kondisi "perang semua melawan semua" (bellum omnium contra omnes) dan kekacauan total (chaos). Tanpa adanya rumusan hukum positif dan cetak biru yang matang di dalam genggaman, menjatuhkan sebuah pemerintahan yang sah hanya akan melahirkan kesia-siaan yang mengorbankan stabilitas sosial. Oleh karena itu, kematangan visi ekonomi, politik, dan hukum merupakan harga mutlak yang membedakan antara gerakan intelektual yang substansial dengan sekadar amukan politik yang pragmatis.


Penulis adalah Sekjen Aliansi Damai Anti Penistaan Islam (ADA API)


 Editor : Vee

[Ikuti MarwahRakyat.com Melalui Sosial Media]


MarwahRakyat.com

Tulis Komentar


Berita Lainnya

Tok! APBD 2025 Sebesar 2,6 Triliun di Sahkan DPRD Rohil

Hari Ini Rapat Paripurna Pengumuman Usulan Pemberhentian Kepala Daerah dan Penetapan Pasangan Bupati dan Wabup Periode 2025-2030 di Gelar DPRD Rohil

Bahas Ranperda APBD tahun 2025, Fraksi-fraksi DPRD Rohil Sampaikan Pandangan Umum

Begini! Jawaban Pemkab Rohil Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Rohil Terkait 4 Ranperda Usulan Pemerintah

Pj Bupati Inhil: Apresiasi setinggi-tingginya Atas Sukses Gelaran Pelatihan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an MTQ Kabupaten Indragiri Hilir 2024.

Serap Aspirasi Masyarakat, Anggota DPRD Samsuri Daris, Gelar Reses Perdana 2024 di Sei Intan

Resmi Berakhir! 'Sayup-sayup Kumendengar Berita' STY Dipecat PSSI

Teknologi Pendidikan: Memudahkan Belajar atau Mengurangi Peran Guru?

Pj Bupati Inhil: Apresiasi setinggi-tingginya Atas Sukses Gelaran Pelatihan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an MTQ Kabupaten Indragiri Hilir 2024.

Kecerdasan Buatan dan Masa Depan Pembelajaran di Sekolah

Masjid Attaqwa Sukses Gelar Gebyar Ramadhan

Lptq Kabupaten Indragiri Hilir, Adakan Pelatihan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an 2024.

Terkini +INDEKS

Aspirasi Samsuri Daris Mulai Terwujud, Perbaikan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Bagan Jaya - Enok di Inhil Bergulir

14 November 2026
MONEV YES ANGKATAN 5 PEKANBARU: MENEMUKAN MAKNA, MENATA LANGKAH, MENGUATKAN DAMPAK
14 November 2026
5 Sarana Air Bersih diresmikan, BAZNAS Riau dan Energi Kebaikan Bantu Atasi krisis Air Bersih di Indragiri Hilir
13 November 2026
Ayat Cahyadi Usulkan Pemprov Riau Cetak Buku Pahlawan Nasional Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (Marhum Pekan)
12 November 2026
Pemkab Inhil Ikuti ziarah Nasional Untuk Mengenang Jasa Para Pahlawan
10 November 2026
Polisi dan Masyarakat, Polres Pelalawan Wujudkan Rumah Layak Huni Warga Pulau Mendol
01 November 2026
Polres Pelalawan Salurkan Sembako Untuk Warga Pesisir Kuala Kampar, Wujud Nyata Polisi Bersama Masyarakat
25 Oktober 2026
Pemkab Rohil Perkuat Pengawasan Pajak dan Tata Kelola Keuangan Kepenghuluan
19 Oktober 2026
FGD Angkat Tradisi “Dodoi Anakku Sayang”, Upaya Merawat Warisan Sastra Lisan Melayu Indragiri Hilir
17 Oktober 2026
Karyawan MR.DIY Tembilahan Diduga Diteror: Ancaman Pembunuhan Lewat WhatsApp, Korban Mengaku Diintimidasi di Jalan
17 Oktober 2026

Terpopuler +INDEKS


Aspirasi Samsuri Daris Mulai Terwujud, Perbaikan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Bagan Jaya - Enok di Inhil Bergulir

Dibaca : 673 Kali
Samsuri Daris Cup I Resmi Ditutup, Final Sengit Meriahkan Turnamen Takraw di Kotabaru Seberida
Dibaca : 265 Kali
Jalan Kuala Cenaku–Rumbai Jaya Rusak Diduga Akibat Angkutan Batu Bara, DPRD Riau Bakal Panggil Pengusaha
Dibaca : 1467 Kali
Langkah Nyata Lindungi Pesisir Dumai, Pertagas Tanam 2000 Bibit Mangrove
Dibaca : 620 Kali
Segera Dibuka, Kelas Jurnalistik Gratis untuk Mahasiswa dan Umum di Tembilahan
Dibaca : 321 Kali
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
MarwahRakyat.com ©2020 | All Right Reserved