Jadi, terkait penjabaran persyaratan tersebut jangan sampai tidak mengikuti kaidah atau aturan siapa sebagai Dirut dan sebagai Dewan Pengawas. Memang, sedikitnya ada 12 poin persyaratan yang disampaikan harus dilengkapi oleh pelamar tetapi ada kekurangan dari syarat yang ditentukan oleh permen, jelas Direktur Formasi Riau.

" Memang ada 12 syarat formal yang sudah disampaikan Timsel, tetapi ada kekurangan dari syarat yang ditentukan oleh permen, jadi kami dari Forum Masyarakat Anti Korupsi Riau meminta kepada ketua Timsel, agar memperbaiki syarat tersebut, terkait masalah syarat integritas," tegasnya.

Jadi, Formasi Riau ingin timsel menambah syarat yang ada dalam Permendagri tersebut, tentang syarat integritas. Kenapa, seorang calon Dirut dan Dewan Pengawas itu harus berintegritas, nah berintegritas itu terjemahannya menurut kami adalah misalkan mereka yang dapat surat dari KPK RI itu contohnya, bahwa mereka berintegritas, begitu kata Dr. Muhammad Nurul Huda, SH.,MH pakar ahli hukum pidana ini.

" Yah, setidaknya mereka itu harus mendapatkan surat bahwa mereka berintegritas bisa saja dari KPK RI yang memperlihatkan bahwa calon yang ini berintegritas, terjemahannya seperti itulah", terang Huda.

Contoh kasus, seperti di Kabupaten Pelalawan baru baru ini, diduga disitu tidak ada disampaikan syarat integritas, akibatnya selama bertahun tahun BUMDnya yah begitu saja, malah diduga banyak persoalan. Maka ini sangat berpengaruh pada syarat integritas tersebut apalagi bagi perusahaan daerah yang nota bene menggunakan anggaran pemerintah, jangan sampai hal ini terjadi di kabupaten Rokan Hulu juga, tutup Huda. (GP1)