Assalamualaikum wr wb.. 
Izin rekan media sekalian. Berikut rilis giat Bapak Hendry Munief MBA selaku anggota Komisi VII DPR RI. Semoga sesuai dengan minat pembaca media rekan sekalian. 
============================
Judul: 
Rapat dengan Menteri Ekraf, Anggota  DPR Hendry Munief Soroti Dampak Nyata 76 MoU  Bagi Pelaku Kreatif

Jakarta, Marwahrakyat.com – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Hendry Munief, mengapresiasi pertumbuhan sektor ekonomi kreatif Indonesia yang menunjukkan tren positif sepanjang 2025 hingga semester pertama 2026. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pertumbuhan tersebut harus diimbangi dengan pembangunan ekosistem yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Pernyataan ini disampaikan Hendry dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Ekonomi Kreatif di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (02/06/2026).

Berdasarkan data yang dipaparkan, investasi ekonomi kreatif pada triwulan I 2026 mencapai Rp11,33 triliun, dengan nilai ekspor sebesar 7,38 miliar dolar AS. Kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional juga terus mengalami peningkatan.

“Ada hal yang sangat menarik dari apa yang disampaikan bapak menteri, bahwa pertumbuhan ekonomi kreatif naik dengan cukup luar biasa. Tetapi ada satu pertanyaan besar, apakah ekosistemnya juga sehat?” ujar Hendry.

Meski mengapresiasi capaian tersebut, Hendry menilai masih terdapat kesenjangan antara pertumbuhan angka makro dan kondisi riil di lapangan yang dihadapi para pelaku industri kreatif.

“Dari narasi pertumbuhan saya pikir ini sudah sangat baik dan patut diapresiasi. Tetapi ada kondisi realitas ekosistem yang perlu kita perhatikan bersama,” katanya.

Ia kemudian mengungkap sejumlah tantangan utama dalam pengembangan ekonomi kreatif nasional. Salah satunya adalah maraknya pembajakan digital yang masih merugikan kreator.

“Konten berbayar masih dibajak dan praktik streaming ilegal masih marak. Ini menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan industri kreatif kita,” tegasnya.

Selain itu, Hendry juga menyoroti isu kesejahteraan pekerja kreatif yang masih jauh dari ideal, mulai dari upah rendah hingga ketidakpastian kerja.

“Kita masih melihat upah yang rendah, jam kerja yang panjang, dan ketidakpastian kerja yang dialami banyak pekerja kreatif,” ujarnya.

Di tengah perkembangan teknologi, ia juga mengingatkan dampak signifikan dari kehadiran kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang mulai mengubah lanskap industri kreatif.

“AI mulai menggantikan pekerjaan di bidang desain, ilustrasi, animasi, hingga produksi konten. Ini harus menjadi perhatian serius agar transformasi teknologi tidak justru meminggirkan pekerja kreatif Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Hendry menilai struktur ekspor ekonomi kreatif Indonesia masih didominasi subsektor tradisional seperti fesyen, kriya, dan kuliner. Sementara subsektor berbasis kekayaan intelektual seperti gim, animasi, aplikasi digital, dan film belum memberikan kontribusi optimal.

“Pertanyaan yang perlu kita diskusikan bukan lagi berapa besar ekonomi kreatif tumbuh. Tetapi apakah pertumbuhan tersebut benar-benar menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang sehat, berkelanjutan, dan mampu melindungi para pelaku ekonomi kreatif,” ujar Hendry.

Ia pun mendorong agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga produsen kekayaan intelektual global yang kompetitif.

“Kita ingin kreator Indonesia naik kelas menjadi pemilik intellectual property atau IP global yang mampu bersaing di pasar internasional,” katanya.

Dalam forum tersebut, Hendry turut mengajukan sejumlah pertanyaan strategis kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, termasuk terkait efektivitas program dalam mendorong investasi, rendahnya kontribusi subsektor digital terhadap ekspor, serta dampak nyata dari 76 nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani.

Ia berharap capaian yang telah diraih pemerintah dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun industri ekonomi kreatif yang tidak hanya tumbuh secara statistik, tetapi juga tangguh secara ekosistem, berdaya saing global, serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku industri. (Rls)