Adam Syafaat Minta Pemprov Hadir Disektor Perkebunan, Mulai Dari Program Bibit Unggul Sawit Gratis Hingga Perbaikan Jalan Usaha Perkebunan

Pekanbaru, Marwahrakyat.com – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau H. Adam Syafaat, MA di daulat sebagai salah satu narasumber pada kegiatan Forum Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang bertajuk ‘Penyusunan Rangka Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026’ pada Rabu 23 Maret 2025, di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru..

Dalam forum tersebut Adam Syafaat menyampaikan pemerintah harus hadir disektor perkebunan kelapa sawit dan kelapa. Apalagi lahan perkebunan kelapa sawit Provinsi Riau merupakan yang terluas di Indonesia. Sementara para petani masih banyak yang menggunakan bibit yang tidak berkualitas, sehingga produktivitas sawitnya tidak maksimal.

“Pertama, Pemprov Riau harus gulirkan program bantuan bibit unggul sawit gratis untuk masyarakat. Bisa dialokasikan di APBD dan CSR perusahaan,” papar Adam Syafaat.

Ia mengungkapkan bahwa modal pembelian bibit untuk 1 Ha saja membutuhkan lebih kurang 10 juta rupiah, dan dan banyak masyarakat yang tidak mampu. Belum lagi kegiatan lain seperti pembersihan lahan, irigasi, pancang, pupuk dasar hingga menaman.

“Kedua, perbaikan jalan usaha tani juga sangat krusial, karena kondisi jalan sangat mempengaruhi harga jual dan pendapatan petani. Jika jalan rusak, proses pengangkutan buah sawit dari kebun ke tempat penjualan menjadi lebih lama dan mahal. Petani bahkan harus menanggung potongan biaya pengangkutan menggunakan sepeda motor, mobil badak, atau alat angkut lainnya sebelum sawit bisa dijual,” tambahnya.

“Ketiga, terkait pupuk, pemerintah juga bisa menjembatani agar petani sawit mendapatkan pupuk dari limbah pengolahan sawit milik perusahaan, seperti tandan kosong (tangkos), solid, abu boiler, dan limbah organik lainnya,” ujar Adam Syafaat.

Keempat, pria lulusan International Islamic University Malaysia tersebut juga menyoroti permasalahan di sektor perkebunan kelapa. Ia mendorong agar Pemerintah Provinsi Riau menetapkan standar harga buah kelapa, mengingat selama ini harga kelapa masih sangat rendah dan cenderung ditentukan sepihak oleh perusahaan pembeli, seperti yang dialami oleh para petani kelapa di Indragiri Hilir yang menjual hasil panennya ke PT Pulau Sambu.

“Jika harga kelapa stabil dan menguntungkan, tentu akan meningkatkan semangat petani untuk terus menekuni usaha perkebunan kelapa,” ungkapnya.

Terakhir, ia juga menekankan pentingnya penyediaan bibit unggul kelapa secara gratis bagi masyarakat. Pasalnya, sebagian besar tanaman kelapa di Riau saat ini sudah berumur tua dan tidak produktif lagi, sehingga sudah saatnya dilakukan program peremajaan (replanting) melalui bantuan bibit kelapa unggul yang terencana.

Pada acara tersebut turut hadir Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Dr. Syahrial Abdi, AP, M.Si, Kepala Dinas dan Pejabat Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten Kota se Provinsi Riau, serta Bappeda Provinsi Riau.