Marwahrakyat.com, JAKARTA. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Habib Aboe Bakar Alhabsyi Minta Aleg Daerah Bantu Pemerintah Dalam Pembangunan. Pesan penting ini disampaikan kepada seluruh Anggota DPRD dari PKS di wilayah Bali-Nusa Tenggara (Balinusra) saat Bimtek di Jakarta, Minggu (16/02).

“Saya bersyukur dan mengapresiasi kerja BPW Balinusra, sehingga aleg DPRD provinsi dan kokab se Balinusra sekarang berjumlah 65 org. Naik sebanyak 2 org, dari 2019-2024 yakni 63 orang,” ujarnya.

Menurut Wakil Ketua Kehormatan Dewan DPR RI ini, sebagai kader dan anggota legislatif, kader PKS memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Tentunya tanggung jawab ini berlaku untuk daerah kita masing-masing.

“Posisi kita di DPRD bukan sekadar amanah politik, tetapi juga ibadah dan perjuangan untuk menghadirkan kebijakan publik yang bermutu dan berpihak kepada rakyat. Oleh karenanya, kita dukung seluruh kebijakan pemerintah yang pro rakyat,” tandasnya.
Oleh karena itu, sambung Anggota Komisi III DPR ini, dirinya menegaskan beberapa poin penting yang harus dipegang teguh dalam menjalankan tugas sebagai Anggota legislatif DPRD yang bermutu untuk Indonesia maju.

Yang pertama, kata Habib Aboe, semua aleg PKS harus Memahami dan bisa Menerapkan Prinsip Kebijakan Publik. Sebagai anggota legislatif, kita memiliki peran utama dalam tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oleh karena itu, kita harus memahami prinsip dasar kebijakan publik yang baik.

“Kebijakan publik yang baik itu haruslah Efektif, Efisien, Responsiv dan harus Akurat,” terangnya.

Yang Kedua, lanjut Habib aboe sebagai anggota legislatif haruslah bermutu. Untuk itu, kader PKS harus selalu Meningkatkan Kompetensi dan Kapasitas Kepemimpinan.
“Kita tidak boleh puas hanya dengan menjadi anggota DPRD, tetapi harus terus meningkatkan kapasitas diri. Aleg yang bermutu harus memiliki literasi kebijakan, kemampuan komunikasi politik, serta pemahaman mendalam tentang persoalan daerah masing-masing,” tandasnya.

Diingatkan Habib Aboe, tantangan di Bali Nusra sangat kompleks, mulai dari pariwisata, infrastruktur, kesejahteraan nelayan, pertanian, hingga penguatan ekonomi lokal.

Oleh karena itu, anggota legislatif dari PKS harus memperbanyak riset, berdiskusi dengan pakar, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.
Yang Ketiga, kata Wakil Rakyat Dapil Kalsel 1 ini, anggota legislatif PKS harus Mengedepankan Politik Pelayanan dan Keberpihakan kepada Rakyat.

Menurutnya, PKS adalah partai yang mengusung politik pelayanan. Artinya, kehadiran kita di DPRD harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Kita harus menjadi Aleg yang mudah diakses oleh masyarakat, responsif terhadap aspirasi rakyat, dan siap memperjuangkan kebijakan yang pro-kesejahteraan.

“Politik pelayanan bukan sekadar retorika, tetapi harus diwujudkan dalam program nyata seperti Mengawal anggaran daerah agar lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat atau Memperjuangkan kebijakan yang mempermudah akses pendidikan dan kesehatan,” tandasnya.

Aleg PKS, kata dia, harus Menguatkan Sinergi antara Aleg DPRD, Struktural Partai, dan Masyarakat. Aleg yang berkualitas tidak bekerja sendiri, tetapi harus mampu bersinergi dengan berbagai elemen.

“Mari kita jadikan posisi kita sebagai Aleg DPRD se-Bali Nusra sebagai ladang perjuangan untuk menegakkan keadilan, memperjuangkan kesejahteraan untuk Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.