Bupati Dan DPRD Inhil Setujui Ranperda Badan Permusyawaratan Desa
Marwahrakyat.com, TEMBILAHAN - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Drs HM Wardan MP menghadiri Rapat Paripurna Ke -12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022 DPRD Kabupaten Inhil yang di laksanakan di ruang paripurna DPRD Jalan Soebrantas Tembilahan, Senin (8/8)
Rapat Paripurna ke - 12 dipimpin Wakil Ketua II H Mariyanto, dengan didampingi Ketua dan Wakil Ketua I serta diikuti anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir
Dalam penyampaian Pidato Bupati Inhil HM Wardan mengungkapkan mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Inhil 2023 yang akan telah di bahas pada rapat sebelumnya
"Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Inhil Senantiasa Berupaya Meningkatkan Pendapatan, Khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Upaya Intensifikasi Dan Ekstensifikasi. Upaya-Upaya Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tersebut dilakukan Untuk Mengurangi Ketergantungan Terhadap Penerimaan Dari Pendapatan Transfer Baik Dari Pemerintah Pusat Maupun Dari Pemerintah Provinsi," ungkap Bupati
Adapun proyeksi pendapatan dari dana transfer tahun anggaran 2023 mencapai sebesar 87,20% dan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 12,80% dari target pendapatan daerah Kab. Inhil tahun anggaran 2023 dengan proyeksi pendapatan daerah secara Keseluruhan Pada Tahun Anggaran 2023 mencapai sebesar Rp. 1,567 Triliyun
Selanjutnya dari pembahasan yang telah dilaksanakan Panitia beranggapan masih dijumpai permasalahan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa, tentunya hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah guna perbaikan di masa yang akan datang
"Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama rancangan peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Badan Permusyawaratan Desa akan segera ditetapkan dan diundangkan agar bisa dilaksanakan dengan memperhatikan rekomendasi yang disampaikan oleh panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah," harap Bupati mengakhiri sambutannya.
Setelah penyampaian pidato dari Bupati, Agenda seterusnya yakni pembahasan pansus 1 terhadap ranpeda kabupaten Inhil tentang penyetaraan permodalan PT.BPR Gemilang dan diteruskan dengan Penyampaian hasil pembahasan pansus II terhadap ranpeda kabupaten Inhil no.3 tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Setalah penyampaian pidato dari pansus I dan II , maka disepakati ranperda tentang pernyataan modal untuk PT.BPR Gemilang dikembalikan kepemerintahan daerah dan untuk Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa disetujui dan dilakukan penandatanganan secara bersama oleh Bupati Inhil HM WARDAN bersama ketua dan wakil DPRD kabupaten Indragiri hilir.
Berita Lainnya
Agung Minta Kader Demokrat Inhil Gerak Cepat Menangkan AHY Capres 2024
Ahmad Ependi: Idul Fitri Momen Pererat Silaturahmi
Selangkah Ke-Nasional,Desa Sungai Intan Pematangan Penilaian Percontohan Desa Anti Korupsi KPK-RI
Komisi III DPRD Inhil Minta DLHK Lakukan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan PT SAGM
Samino Mesra dengan Marlis: PDI-P Selalu Terbuka
Pakar Politik Ungkap Ketua Tim Pemenangan Pilpres 2024 Jangan Terkait Kasus Hukum
Besok, Demokrat Riau Buka Pendaftaran Bacaleg
Sambut Lebaran, Sambu Group Lanjutkan Tradisi di Kecamatan Pulau Burung
PKB Ngotot Usung Wahid di Pilkada Riau, Lukman Edy Dorong Syamsuar 2 Periode
DPC Demokrat Gelar Coffee Morning bersama Wartawan, Agung: Kerja Nyata dan Kerja Bersama
Efran Sebut IWO Sumsel akan Menjadi Tuan Rumah Mubes II IWO 2023
Bawaslu Inhil Taja Konferensi Pers Hasil Pengawasan Coklit