• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • News Update
  • Opini
  • Pariwisata
  • Advertorial
  • Politik
  • Tokoh
  • Nasional
  • More
    • Nusantara
    • Fokus Riau
    • Fokus Indragiri
    • Hukrim
    • EkoBis
    • Ragam
    • Pendidikan
    • Tekno-Sains
    • Sport
    • Internasional
    • SosHum
    • Religi
    • Mom-Woman
    • Entertain
    • Sastra Budaya
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Disclaimer
  • Kontak
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • #Galeri
  • Indeks
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • #Galeri
  • Indeks
PILIHAN
Polemik Bupati Cup Inhil 2026 Terjawab! Komite Hukum PSSI Tegaskan Turnamen Merupakan Agenda Resmi Organisasi
25 Juli 2026
Pansus RUU Daerah Kepulauan Kunker ke Kepri, Hendry Munief Harapkan Konsep Ekonomi Biru Dapat Diakomodir
22 Juli 2026
Babak 16 Besar Bupati Cup Inhil: Pinang Jaya Melaju Lewat Gol Cantik King Polo
05 Juli 2026
Juventini Inhil Kalahkan IPMI FC 2-0, Melaju ke 16 Besar Bhabinkamtibmas Cup III Sungai Luar
27 April 2026
Melampaui Bansos: Menata Ulang Definisi Fakir Miskin dan Jalan Keluar Struktural Berkelanjutan
18 Maret 2026

  • Home
  • Nasional

Satu Juta Hektar Lahan di Riau belum tertib

Sikap Hukum FORMASI RIAU Terhadap 1 Juta Hektar Lahan Yang Belum Tertib di Riau

Redaksi

Selasa, 02 Juli 2019 11:42:26 WIB
Cetak
Direktur Forum Masyarakat Bersih Riau (FORMASI RIAU), Dr. Muhammad Nurul Huda,SH.,MH

MarwahRakyat.com, PEKANBARU - Ada 11 (Sebelas) perusahaan terbukti melakukan karhutla dan pembalakan liar. Mereka harus membayar kompensasi dengan total Rp 18 triliun. Ini karena gugatan perdata yang dilayangkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) terhadap sejumlah perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pembalakan liar telah dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Kasusnya sendiri terjadi antara 2012 sampai 2018, dengan melibatkan 11 perusahaan. Sembilan kasus sudah incracht (berkekuatan tetap) di tingkat pengadilan negeri.

Di Provinsi Riau setidaknya ada beberapa perusahaan, yakni:

1. PT Jatim Jaya Perkasa terbukti merusak lingkungan dan bertanggung jawab atas kebakaran lahan seluas seribu hektare pada 2013. Kementerian LHK menang gugatan atas permohonan denda terhadap perusahaan sawit itu sebesar Rp 491 Milliar,

TERKAIT
  • Pemusnahan Barang Hasil Kegiatan K2YD Polres Pelalawan dan Jajaran Polsek
  • Terkait Mobnas: Komitmen Bupati/ Walikota di Riau Dipertanyakan?
  • Pengungkapan Kasus TP Narkotika Jenis Sabu 2000 Gram oleh Sat Res Narkoba Polres Pelalawan

2. PT. National Sago Prima, juga ikut menyumbang kebakaran lahan pada 2014 seluas 3 ribu hektare. MA akhirnya mengabulkan tuntutan kompensasi Kementerian LHK sebesar Rp1,07 triliun, 3. PT Merbau Pelalawan Lestari, bahkan dituntut membayar denda sebesar Rp16,2 Triliun. PT MPL dihukum atas kasus pembalakan liar di atas lahan konsesi seluas 5.590 hektare di Riau pada 2013.,

Faktanya seperti yang ditemukan Greenpeace, hingga saat ini tak ada satu pun dari sembilan perusahaan yang kasusnya sudah incracht membayar denda ke negara. Jika dikurangi dengan kompensasi yang harus dibayarkan PT Merbau Pelalawan Lestari, maka total denda aktual yang harus dibayar akibat karhutla sebesar Rp1,9 triliun. Jika merujuk pada laporan Bank Dunia, angka ini masih di luar jumlah kerugian ekonomi yang disebabkan bencana karhutla pada 2015, yang dikalkulasikan mencapai Rp 221 triliun.

Greenpeace mengatakan pada tahun 2018 Menteri LHK Siti Nurbaya menyebut sudah ada pembayaran denda sebesar Rp 32 miliar. Namun Menteri LHK tak menyebut spesifik nama perusahaan yang dimaksud. Usut punya usut, pembayaran denda tersebut terkait kasus perusakan lingkungan hidup dari dua perusahaan tambang: Selat Nasik Indokwarsa dan Simpang Pesak Indokwarsa. Artinya, itu di luar kasus karhutla dan pembalakan liar.

Namun laporan dua perusahaan itu ikut dicantumkan dalam tiap siaran pers terkait 'kemenangan' Kementerian LHK dalam kasus karhutla.

Greenpeace Indonesia, menilai upaya penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan menjadi sia-sia jika gugatan yang sudah dikabulkan pengadilan tidak dieksekusi. “Apa yang dilakukan KLHK itu belum cukup. Karena denda-denda itu belum bisa dieksekusi. Kalau dilihat, itu kan nilai dendanya sudah cukup besar. Kalau tidak dibayar, itu tidak memberi efek jera. Perusahaan tidak akan punya keinginan untuk membayar kalau pengadilan dan pemerintah tidak mengeksekusi pembayaran itu.

Direktur Penyelesaian Sengketa Kementerian KLHK, Jasmin Ragil Utomo, membenarkan apa yang dikatakan Greenpeace, bahwa belum ada satu pun dari mereka yang membayar. Tapi dia memastikan KLHK tengah memproses itu. PT MPL yang harus menanggung kompensasi sebesar Rp 16,2 triliun, sudah dalam proses aanmaning.

Greenpeace menyatakan bahwa, merujuk pada laporan Bank Dunia, kerugian ekonomi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 mencapai Rp. 221 Triliun.

Melihat dari semua kejadian tersebut, FORMASI RIAU menyatakan bahwa, apa harus datang bencana karhutla di Riau lagi sehingga Pak Syamsuar selaku gubernur riau (gubri) baru berani mengambil sikap tegas untuk mengevaluasi perizinan korporasi yang ada di bumi lancang kuning.

Kami pikir ini adalah saat yang tepat bagi gubri untuk mewujudkan niat baiknya untuk rakyat riau. Karena kami khawatir jika ini dibiarkan berlarut-larut akan menurunkan kepercayaan rakyat kepada gubri.

Terlebih lagi KPK telah menyatakan ada 1 juta lahan yang belum tertib di riau. Kami berpendapat gubri punya kewenangan untuk menertibkan lahan 1 juta hektar seperti yang disampaikan KPK, hal ini tertuang dalam Pasal 65 UU Pemda.

Apabila Gubernur Riau tidak melaksanakan kewenangannya dengan cara mengevaluasi perizinan yang dikeluarkan oleh gubernur sebelumnya serta dikemudian hari ditemukan perizinan-perizinan korporasi yang berbentuk HGU/HTI yang masih bermasalah, Gubri bisa dijerat dengan perbuatan korupsi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Demikian Press Release Sikap Hukum ini Kami buat, jika ada yang bertanya silahkan melalui WA 0822 2564 7238. Terimakasih

Pekanbaru, 2 Juli 2019
Direktur FORMASI RIAU

DR. Muhammad Nurul Huda, SH. MH


Sumber : FORMASI RIAU. /  Editor : Assep Putra Sulaiman

[Ikuti MarwahRakyat.com Melalui Sosial Media]


MarwahRakyat.com

Tulis Komentar


Berita Lainnya

BPJS Kesehatan Luncurkan Data Sampel Terbaru dan New Mobile JKN

Sekjen PKS Minta Aleg Daerah Bantu Pemerintah Dalam Pembangunan

Mengenakan Baju Adat Melayu Bupati Inhil HM WARDAN Jadi Irup Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-94 Tahun 2022

Ketua Umum SMSI Firdaus Dukung Kapolri Utamakan Langkah Damai

Imigrasi di Wilayah Jambi Terbitkan 19.060 Paspor sampai dengan bulan Juli 2025

Mantap! BPJS Ketenagakerjaan Indragiri Hilir Bayarkan Klaim Rp 61 Miliar Sepanjang 2024

PB PMII Tolak Rencana Kenaikan Harga Pertalite dan Solar

Tahapan Musda X Golkar Inhil Dimulai, Panitia Buka Pendaftaran Balon Ketua DPD II Inhil

Lihat Update Terkini Susunan Kabinet Prabowo-Gibran 2024-2029

KAHMI Kuningan Kecam Kebijakan BPIP tentang Pelepasan Hijab Paskibraka, Desak Presiden Copot Yudian Wahyudi

Dalam Rangka Menyejukan Suasana Hati dan Meningkatkan Keimanan, Polres Inhil Menggelar Kegiatan Siraman Rohani dan Pembinaan Mental Bagi Para Tahanan

Pemerintah dan DPR Sepakat, Pemilu 2024 Dilaksanakan Februari 2024

Terkini +INDEKS

Ahmad Ependi Pimpin Musdes Perubahan APBDes 2026, Sungai Intan Perkuat Tata Kelola Desa

17 November 2026
Perluas Akses Layanan Kesehatan, YMI danIYES Foundation Gelar Pemeriksaan Gratisbagi Warga Concong Dalam
16 November 2026
Menemukan Makna, Menata Langkah, Menguatkan Dampak: Youth Ekselensia Scholarship Angkatan 5 Dumai Gelar Monitoring dan Evaluasi
15 November 2026
Aspirasi Samsuri Daris Mulai Terwujud, Perbaikan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Bagan Jaya - Enok di Inhil Bergulir
14 November 2026
MONEV YES ANGKATAN 5 PEKANBARU: MENEMUKAN MAKNA, MENATA LANGKAH, MENGUATKAN DAMPAK
14 November 2026
5 Sarana Air Bersih diresmikan, BAZNAS Riau dan Energi Kebaikan Bantu Atasi krisis Air Bersih di Indragiri Hilir
13 November 2026
Ayat Cahyadi Usulkan Pemprov Riau Cetak Buku Pahlawan Nasional Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (Marhum Pekan)
12 November 2026
Pemkab Inhil Ikuti ziarah Nasional Untuk Mengenang Jasa Para Pahlawan
10 November 2026
Sambut Tiga Menteri dan Ekspor ke Malaysia, Pemkab Rohil Matangkan Persiapan Infrastruktur hingga Kebersihan
06 November 2026
Tonggak Baru Pendidikan Vokasi, Bupati H. Bistamam Resmikan Politeknik Mulia Rokan dan Letakkan Batu Pertama Kampus Permanen
04 November 2026

Terpopuler +INDEKS


Aspirasi Samsuri Daris Mulai Terwujud, Perbaikan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Bagan Jaya - Enok di Inhil Bergulir

Dibaca : 719 Kali
Samsuri Daris Cup I Resmi Ditutup, Final Sengit Meriahkan Turnamen Takraw di Kotabaru Seberida
Dibaca : 271 Kali
Jalan Kuala Cenaku–Rumbai Jaya Rusak Diduga Akibat Angkutan Batu Bara, DPRD Riau Bakal Panggil Pengusaha
Dibaca : 1468 Kali
Langkah Nyata Lindungi Pesisir Dumai, Pertagas Tanam 2000 Bibit Mangrove
Dibaca : 632 Kali
Segera Dibuka, Kelas Jurnalistik Gratis untuk Mahasiswa dan Umum di Tembilahan
Dibaca : 323 Kali
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
MarwahRakyat.com ©2020 | All Right Reserved