TEMBILAHAN – Komite Hukum PSSI Kabupaten Indragiri Hilir resmi mulai melaksanakan telaah hukum terhadap penyelenggaraan Bupati Cup 2026. Langkah tersebut dilakukan menyusul berkembangnya perhatian masyarakat terkait penyelenggaraan turnamen, khususnya mengenai kerja sama sponsorship dan pengelolaan tiket pertandingan. Telaah hukum dilaksanakan berdasarkan mandat Ketua Umum PSSI Kabupaten Indragiri Hilir dan akan dilakukan secara independen, objektif, profesional, serta bertanggung jawab.

KOMITE HUKUM PSSI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : 001/PR-KH/PSSI-INHIL/VII/2026

KOMITE HUKUM PSSI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MULAI MELAKSANAKAN TELAAH HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN BUPATI CUP 2026

Sehubungan dengan berkembangnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan Bupati Cup Tahun 2026, khususnya mengenai kerja sama sponsorship dan pengelolaan tiket pertandingan, Komite Hukum PSSI Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Tugas Ketua Umum PSSI Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 050/ST/PSSI-INHIL/VII/2026 tanggal 24 Juli 2026, Komite Hukum telah diberikan mandat untuk melaksanakan telaah hukum secara independen, objektif, profesional, dan bertanggung jawab.
2. Pelaksanaan tugas tersebut merupakan implementasi kewenangan Komite Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Statuta PSSI Tahun 2025, yang meliputi pemberian pendapat hukum, pendampingan dalam negosiasi dan mediasi, penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga, serta penyusunan rekomendasi hukum kepada Ketua Umum PSSI Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Komite Hukum menegaskan bahwa hingga saat ini belum mengambil kesimpulan ataupun penilaian hukum terhadap pihak mana pun. Seluruh informasi yang berkembang di ruang publik akan diverifikasi melalui dokumen, data, dan klarifikasi dari seluruh pihak yang berkepentingan.
4. Untuk memperoleh fakta yang utuh, Komite Hukum akan melakukan pengumpulan dokumen, klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, telaah terhadap aspek hukum penyelenggaraan, serta apabila diperlukan memfasilitasi penyelesaian melalui mekanisme mediasi.
5. Komite Hukum mengimbau seluruh pihak untuk menghormati proses yang sedang berlangsung serta mengedepankan itikad baik demi menjaga marwah organisasi, kepastian hukum, dan kemajuan sepak bola di Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Hasil telaah hukum beserta rekomendasi akan disampaikan kepada Ketua Umum PSSI Kabupaten Indragiri Hilir sebagai dasar pengambilan kebijakan organisasi.

Demikian press release ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama seluruh pihak, kami ucapkan terima kasih.

Tembilahan, 24 Juli 2026

KOMITE HUKUM PSSI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Dr. Yudhia Perdana Sikumbang, S.H., M.H.
Ketua Komite Hukum