• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • News Update
  • Opini
  • Pariwisata
  • Advertorial
  • Politik
  • Tokoh
  • Nasional
  • More
    • Nusantara
    • Fokus Riau
    • Fokus Indragiri
    • Hukrim
    • EkoBis
    • Ragam
    • Pendidikan
    • Tekno-Sains
    • Sport
    • Internasional
    • SosHum
    • Religi
    • Mom-Woman
    • Entertain
    • Sastra Budaya
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Disclaimer
  • Kontak
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • #Galeri
  • Indeks
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • #Galeri
  • Indeks
PILIHAN
Polemik Bupati Cup Inhil 2026 Terjawab! Komite Hukum PSSI Tegaskan Turnamen Merupakan Agenda Resmi Organisasi
25 Juli 2026
Pansus RUU Daerah Kepulauan Kunker ke Kepri, Hendry Munief Harapkan Konsep Ekonomi Biru Dapat Diakomodir
22 Juli 2026
Babak 16 Besar Bupati Cup Inhil: Pinang Jaya Melaju Lewat Gol Cantik King Polo
05 Juli 2026
Juventini Inhil Kalahkan IPMI FC 2-0, Melaju ke 16 Besar Bhabinkamtibmas Cup III Sungai Luar
27 April 2026
Melampaui Bansos: Menata Ulang Definisi Fakir Miskin dan Jalan Keluar Struktural Berkelanjutan
18 Maret 2026

  • Home
  • Nasional
  • Info

KAHMI Kuningan Kecam Kebijakan BPIP tentang Pelepasan Hijab Paskibraka, Desak Presiden Copot Yudian Wahyudi

Redaksi Exc.

Rabu, 14 Agustus 2024 09:39:56 WIB
Cetak

Marwahrakyat.com, Kuningan, 14 Agustus 2024 – Koordinator Presidium Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Kuningan, Dr. Fahrus Zaman Fadhly, M.Pd., mengeluarkan pernyataan tegas yang mengecam kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dipimpin oleh Yudian Wahyudi. Kebijakan yang mewajibkan pelepasan hijab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 ini dianggap melanggar Hak Asasi Manusia, khususnya kebebasan beragama, dan merupakan bentuk pelecehan terhadap ajaran Islam.

Dr. Fahrus menjelaskan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan prinsip dasar kebebasan beragama yang diamanatkan oleh UUD 1945. Dalam konstitusi, dijamin bahwa setiap warga negara berhak menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. "Memaksakan anggota Paskibraka untuk melepas hijab tidak hanya merampas hak individual mereka, tetapi juga menodai prinsip kebebasan beragama yang seharusnya dijunjung tinggi oleh negara," tegasnya.

Lebih lanjut, KAHMI menilai bahwa keputusan Yudian Wahyudi mencerminkan kurangnya sensitivitas terhadap keberagaman budaya dan agama di Indonesia, yang seharusnya menjadi fokus utama BPIP dalam menjalankan tugasnya. Sebagai pemimpin lembaga yang bertanggung jawab atas pembinaan ideologi Pancasila, Yudian diharapkan mampu menjaga dan merawat keberagaman ini, bukan malah merusaknya dengan kebijakan yang memicu polemik dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Dr. Fahrus juga menyoroti bahwa tindakan ini bukanlah insiden tunggal. Yudian Wahyudi sebelumnya pernah membuat pernyataan kontroversial dengan menyebut bahwa agama adalah musuh Pancasila. Pernyataan ini dianggap tidak hanya salah kaprah tetapi juga sangat berbahaya, mengingat tugas BPIP adalah memperkuat pemahaman dan implementasi Pancasila di tengah masyarakat yang majemuk.

 "Pernyataan tersebut menunjukkan sikap yang tidak layak bagi seorang pejabat publik, apalagi untuk jabatan strategis seperti Kepala BPIP. Ini seakan mencerminkan pandangan yang sejalan dengan ideologi ateis dan komunis, yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila," tambah Dr. Fahrus.

KAHMI berpendapat bahwa jika Yudian Wahyudi tetap dibiarkan menjabat sebagai Kepala BPIP, hal ini akan terus menimbulkan keresahan di kalangan umat beragama, khususnya umat Islam, yang merasa hak-haknya terusik dan tidak dihargai.

 "Kepemimpinan yang tidak peka dan sering kali menyakiti perasaan umat beragama seperti ini harus dihentikan. Presiden Jokowi harus segera mencopot Yudian Wahyudi dari jabatannya untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan beragama di Indonesia," tegas Dr. Fahrus.

KAHMI juga menegaskan bahwa penegakan kebebasan beragama adalah pilar penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, KAHMI menuntut Presiden Jokowi untuk segera mengambil tindakan tegas, mencopot Yudian Wahyudi dari jabatannya, dan menunjuk pemimpin BPIP yang benar-benar memahami dan menghormati nilai-nilai keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. "Kami mendesak Presiden untuk tidak berdiam diri, karena sikap diam hanya akan memperburuk situasi dan merusak reputasi pemerintah dalam melindungi hak asasi dan kebebasan beragama," tutup Dr. Fahrus.


 Editor : FL

[Ikuti MarwahRakyat.com Melalui Sosial Media]


MarwahRakyat.com

Tulis Komentar


Berita Lainnya

Panglima dan Kapolri Tinjau Vaksinasi Ribuan Anggota untuk Persiapan Pengamanan Mudik Lebaran

Pendaftaran Nikah Online, Solusi di Tengah Pandemi

Dalam Rangka Menyejukan Suasana Hati dan Meningkatkan Keimanan, Polres Inhil Menggelar Kegiatan Siraman Rohani dan Pembinaan Mental Bagi Para Tahanan

Inhil Miniatur Indonesia, Kemendagri dan Kesbangpol Taja Diskusi Pembinaan FPK

Jadwal Pendaftaran CPNS 2021 Batal Dibuka 31 Mei Hari Ini, Simak Terus

Pakar Minta PPKM Darurat Dievaluasi Total

AKBP Dian Setyawan Beserta Jajaran Polres Inhil Memberikan Bantuan Kepada Keluarga korban Laka Laut Yang Terjadi di Desa Perigi Raja

Menyadari Salah ikut Kelompok Bersenjata di Papua, Sang Komandan KKB Terharu Cium Merah Putih

HUT Korpri 49, ASN Polres Inhil Gelar Donor Darah Bantu Lawan Covid

Lihat Update Terkini Susunan Kabinet Prabowo-Gibran 2024-2029

Tutupi Dugaan Pelesiran Dirut PLN Bersama Keluarga ke Australia, Ketum PP IWO Minta Beberkan Kebenaran!

Sekjen PKS Minta Aleg Daerah Bantu Pemerintah Dalam Pembangunan

Terkini +INDEKS

Perluas Akses Layanan Kesehatan, YMI danIYES Foundation Gelar Pemeriksaan Gratisbagi Warga Concong Dalam

16 November 2026
Aspirasi Samsuri Daris Mulai Terwujud, Perbaikan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Bagan Jaya - Enok di Inhil Bergulir
14 November 2026
MONEV YES ANGKATAN 5 PEKANBARU: MENEMUKAN MAKNA, MENATA LANGKAH, MENGUATKAN DAMPAK
14 November 2026
5 Sarana Air Bersih diresmikan, BAZNAS Riau dan Energi Kebaikan Bantu Atasi krisis Air Bersih di Indragiri Hilir
13 November 2026
Ayat Cahyadi Usulkan Pemprov Riau Cetak Buku Pahlawan Nasional Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (Marhum Pekan)
12 November 2026
Pemkab Inhil Ikuti ziarah Nasional Untuk Mengenang Jasa Para Pahlawan
10 November 2026
Polisi dan Masyarakat, Polres Pelalawan Wujudkan Rumah Layak Huni Warga Pulau Mendol
01 November 2026
Polres Pelalawan Salurkan Sembako Untuk Warga Pesisir Kuala Kampar, Wujud Nyata Polisi Bersama Masyarakat
25 Oktober 2026
Pemkab Rohil Perkuat Pengawasan Pajak dan Tata Kelola Keuangan Kepenghuluan
19 Oktober 2026
FGD Angkat Tradisi “Dodoi Anakku Sayang”, Upaya Merawat Warisan Sastra Lisan Melayu Indragiri Hilir
17 Oktober 2026

Terpopuler +INDEKS


Aspirasi Samsuri Daris Mulai Terwujud, Perbaikan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Bagan Jaya - Enok di Inhil Bergulir

Dibaca : 675 Kali
Samsuri Daris Cup I Resmi Ditutup, Final Sengit Meriahkan Turnamen Takraw di Kotabaru Seberida
Dibaca : 266 Kali
Jalan Kuala Cenaku–Rumbai Jaya Rusak Diduga Akibat Angkutan Batu Bara, DPRD Riau Bakal Panggil Pengusaha
Dibaca : 1467 Kali
Langkah Nyata Lindungi Pesisir Dumai, Pertagas Tanam 2000 Bibit Mangrove
Dibaca : 620 Kali
Segera Dibuka, Kelas Jurnalistik Gratis untuk Mahasiswa dan Umum di Tembilahan
Dibaca : 321 Kali
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
MarwahRakyat.com ©2020 | All Right Reserved