• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • News Update
  • Opini
  • Pariwisata
  • Advertorial
  • Politik
  • Tokoh
  • Nasional
  • More
    • Nusantara
    • Fokus Riau
    • Fokus Indragiri
    • Hukrim
    • EkoBis
    • Ragam
    • Pendidikan
    • Tekno-Sains
    • Sport
    • Internasional
    • SosHum
    • Religi
    • Mom-Woman
    • Entertain
    • Sastra Budaya
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Disclaimer
  • Kontak
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • #Galeri
  • Indeks
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • #Galeri
  • Indeks
PILIHAN
Polemik Bupati Cup Inhil 2026 Terjawab! Komite Hukum PSSI Tegaskan Turnamen Merupakan Agenda Resmi Organisasi
25 Juli 2026
Pansus RUU Daerah Kepulauan Kunker ke Kepri, Hendry Munief Harapkan Konsep Ekonomi Biru Dapat Diakomodir
22 Juli 2026
Babak 16 Besar Bupati Cup Inhil: Pinang Jaya Melaju Lewat Gol Cantik King Polo
05 Juli 2026
Juventini Inhil Kalahkan IPMI FC 2-0, Melaju ke 16 Besar Bhabinkamtibmas Cup III Sungai Luar
27 April 2026
Melampaui Bansos: Menata Ulang Definisi Fakir Miskin dan Jalan Keluar Struktural Berkelanjutan
18 Maret 2026

  • Home
  • Nasional

Pakar Pidana : Pasal Penghinaan Presiden Tak Boleh Multitafsir

Mardion

Selasa, 08 Juni 2021 09:17:51 WIB
Cetak
Sumber Gambar : Kompasiana

Jakarta, Marwahrakyat.com -- Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad menanggapi secara positif pasal penghinaan presiden yang dimasukkan dalam R-KUHP, karena dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, tidak boleh terjadi penghinaan . 

Namun demikian,  pasal tersebut harus jelas, tidak “abu-abu” tidak multitafsir dan memenuhi prinisp lex scripta, lex certa, lex stricta dan lex praevia. Lex scripta artinya hukum pidana tersebut harus tertulis. Lex certa artinya rumusan delik pidana itu harus jelas. Lex stricta artinya rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi, dan lex Praevia yang aritnya hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut..

"Rumusan pasal dalam hukum harus jelas dan tegas, tidak boleh ada yang bias atau multitafsir yang justru akan memunculkan masalah baru," tutur Suparji dalam keterangan persnya, Selasa (08/06/2021).

Suparji juga sependapat jika penghinaan presiden menjadi delik aduan absolut. Ia menegaskan bahwa jika menjadi delik umum, maka rawan terjadi penafsiran hukum yang cenderung subjektif.

"Kalau delik aduan artinya penghinaan harus dilaporkan oleh presiden sendiri atau pihak yang mendapat kuasa dari Presiden. Simpatisan atau pendukung tidak bisa secara serta merta melaporkan jika ada dugaan penghinaan presiden, tetapi  harus mendapat kuasa dari Presiden," ulasnya.

Norma yang dirumuskan harus diatur secara jelas dan detail tentang teknis pengaduan . Selain itu, juga harus bisa dibedakan mana ujaran kebencian, mana yang kritik, mana membela diri atau mana yang untuk kepentingan umum. 

"Jangan sampai ada pengaduan warga Negara hanya karena perbedaan pendapat. Pemahaman filosofis, yuridis dan sosiologis terhadap apa itu penghinaan, hate speech dan kritik sangat diperlukan," ucapnya.  

Untuk itu, harus diperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yang pada pokoknya membatalkan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP. 

Kepada masyarakat, Suparji berpesan agar memberikan kritik yang membangun dan tidak menggunakan ujaran kebencian. "Sampaikan kritik secara rasional, konstruktif, dengan elegan dan data yang jelas. Bukan hanya dengan emosional, maki-maki atau penghinaan," pungkas Suparji.


Sumber : Rilis /  Editor : Mardion

[Ikuti MarwahRakyat.com Melalui Sosial Media]


MarwahRakyat.com

Tulis Komentar


Berita Lainnya

Paguyuban Distributor Pupuk Non Subsidi Seluruh Indonesia Deklarasikan Dukungan Terhadap Pemerintah dalam Membuka Akses Pasar Pupuk Non Subsidi

FPKS: Perbanyak Subsidi Gas 3 Kg untuk Masyarakat

KARA Bawa Cita Rasa Nusantara ke Kancah Internasional di SIAL Interfood 2024

Wakil Bupati Inhil H Syamsuddin Uti secara resmi melepas Camat Batang Tuaka

Nah! Kartu BPJS Jadi Syarat Jual Beli Tanah Mulai 1 Maret 2022

Disaksikan Menteri, Syamsuddin Uti Serahkan 4500 Sertifikat Tanah

Menteri Dody: Laporan Whistleblowing Baru Diteruskan Kalau Ada Bukti Awal

Kapolri Paparkan Strategi Untuk Antisipasi Lonjakan Covid-19

Sekjen Setia Prabowo: Presiden Sudah Penuhi Tuntutan Ojol, Jaga Persatuan, Stop Adu Domba dan Menggunting dalam Lipatan!

Fraksi PKS Tolak Kenaikan BBM : Harga Minyak Dunia Terus Turun

Syamsuar Terima Kunjungan Pengurus Baru PKS Riau

KAHMI Kuningan Kecam Kebijakan BPIP tentang Pelepasan Hijab Paskibraka, Desak Presiden Copot Yudian Wahyudi

Terkini +INDEKS

Perluas Akses Layanan Kesehatan, YMI danIYES Foundation Gelar Pemeriksaan Gratisbagi Warga Concong Dalam

16 November 2026
Aspirasi Samsuri Daris Mulai Terwujud, Perbaikan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Bagan Jaya - Enok di Inhil Bergulir
14 November 2026
MONEV YES ANGKATAN 5 PEKANBARU: MENEMUKAN MAKNA, MENATA LANGKAH, MENGUATKAN DAMPAK
14 November 2026
5 Sarana Air Bersih diresmikan, BAZNAS Riau dan Energi Kebaikan Bantu Atasi krisis Air Bersih di Indragiri Hilir
13 November 2026
Ayat Cahyadi Usulkan Pemprov Riau Cetak Buku Pahlawan Nasional Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (Marhum Pekan)
12 November 2026
Pemkab Inhil Ikuti ziarah Nasional Untuk Mengenang Jasa Para Pahlawan
10 November 2026
Polisi dan Masyarakat, Polres Pelalawan Wujudkan Rumah Layak Huni Warga Pulau Mendol
01 November 2026
Polres Pelalawan Salurkan Sembako Untuk Warga Pesisir Kuala Kampar, Wujud Nyata Polisi Bersama Masyarakat
25 Oktober 2026
Pemkab Rohil Perkuat Pengawasan Pajak dan Tata Kelola Keuangan Kepenghuluan
19 Oktober 2026
FGD Angkat Tradisi “Dodoi Anakku Sayang”, Upaya Merawat Warisan Sastra Lisan Melayu Indragiri Hilir
17 Oktober 2026

Terpopuler +INDEKS


Aspirasi Samsuri Daris Mulai Terwujud, Perbaikan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Bagan Jaya - Enok di Inhil Bergulir

Dibaca : 673 Kali
Samsuri Daris Cup I Resmi Ditutup, Final Sengit Meriahkan Turnamen Takraw di Kotabaru Seberida
Dibaca : 265 Kali
Jalan Kuala Cenaku–Rumbai Jaya Rusak Diduga Akibat Angkutan Batu Bara, DPRD Riau Bakal Panggil Pengusaha
Dibaca : 1467 Kali
Langkah Nyata Lindungi Pesisir Dumai, Pertagas Tanam 2000 Bibit Mangrove
Dibaca : 620 Kali
Segera Dibuka, Kelas Jurnalistik Gratis untuk Mahasiswa dan Umum di Tembilahan
Dibaca : 321 Kali
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
MarwahRakyat.com ©2020 | All Right Reserved