MarwahRakyat.com, PEKANBARU - Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat diwawancarai awak media acara Sarasehan Kebangsaan di Pekanbaru, Riau, Sabtu (30/3) lalu menyatakan Provinsi Riau masuk 6 Provinsi Target Pemberantasan Korupsi KPK.

Sumber JawaPos.com, menyebutkan Provinsi Riau masuk salah satu daerah yang menjadi target utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, sudah 3 Gubernur Riau dan beberapa Bupati yang telah dijebloskan ke penjara oleh lembaga antirasuah tersebut.

" Harus berapa banyak lagi yang jadi pasien KPK, sehingga provinsi riau mau berbenah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta program pencegahan korupsi disegala sektor kepentingan publik," kata Direktur FORMASI RIAU, DR. Muhammad Nurul Huda,SH.,MH, Minggu (30/6) di Pekanbaru-Riau.

“ Laode menyebutkan Sektor kehutanan paling penting, karena kalau dilihat kebun sawit aja ada lebih 2 juta hektare besar kemungkinannya. Maka Pemda dan Dinas Lingkungan Kehutanan, benar-benar harus melihat rencana tata wilayah Provinsi Riau,” jelasnya.

Bahkan, setelah dilantiknya Syamsuar dan Edy Natar Nasution untuk memimpin Riau lima tahun ke depan, KPK langsung memperingati mereka. Yaitu, untuk lebih berhati-hati, khususnya perizinan sektor kehutanan.

Kemudian masih terkait soal sektor kehutanan Direktur FORMASI RIAU sudah memberikan masukan dan telah menyurati secara resmi sesuai yang disampaikan Kepada Gubernur Riau Syamsuar, Untuk Segera Tertibkan Lahan 1 Juta Hektar.

" Perlu diketahui kami dari FORMASI RIAU sudah kirim surat terkait pendapat atau masukan kepada Gubernur Riau, meminta untuk membuat suatu terobosan yakni membuat satuan tugas penyelesaian penertiban lahan satu juta hektar yang belum tertib, ujar DR. Muhammad Nurul Huda,SH.,MH kepada gardapos.

Dan sebaiknya Gubernur Riau, Syamsuar segera menyusun dan mengambil langkah yang cepat, terukur dan strategis untuk menertibkan lahan-lahan korporasi terkait perizinan perusahan yang beroperasi di Riau yang belum tertib, tutupnya. (GP1)