Marwahrakyat.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi mewrning atau mewanti-wanti kepada seluruh politisi PKS agar tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye. Dia menegaskan bahwa seluruh proses politik adalah etika politik.

"Jangankan memanfaatkan gedung milik negara, menggunakan mobil dinas saja tak boleh. Jangan sampai nanti ada rapat tim sukses, seperti pertemuan untuk kelompok kecil saja, kemudian memanfaatkan kantor negara untuk konsolidasi dan semacamnya” tegas pria yang akrab disapa Habib Aboe melalui keterangan tertulisnya, Senin (15/5/2023).

Menurut Habib Aboe, dengan menegakkan etika politik diyakini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sehingga kepercayaan tersebut akan dikonversi menjadi suara.

"Kami yakin dengan strategi yang bergerak sampai ke tingkat paling bawah yakni keluarga, target posisi 4 besar akan tercapai," ujar Anggota Komisi III DPR RI ini lagi.

Kendati demikian, Habib Aboe tidak mau menuding pihak lain sudah memanfaatkan fasilitas milik negara untuk kepentingan politiknya. Dia mengatakan bahwa publik yang bisa menilai hal tersebut.

"Milik negara adalah yang seluruh operasional ataupun perawatan dan pemanfaatannya untuk negara, dibiayai oleh publik. Baik publik pemilih yang sedang berkuasa maupun yang bukan pemilih, sama-sama bayar pajak untuk membiayainya," tegas mantan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI tersebut.

Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan ketua-ketua partai politik minus Nasdem, PKS, dan Demokrat di Istana Negara. Istana negara adalah bangunan milik negara yang dibiayai pajak masyarakat.

Alasan Presiden Jokowi tidak mengundang partai-partai itu adalah karena mereka sudah memiliki koalisi yang berbeda dengan pemerintah. Presiden Jokowi juga merasa berhak menggunakan istana negara untuk mengumpulkan ketua partai yang dipilihnya. Alasannya sederhana, bahwa selain pejabat negara juga politisi.

Tindakan Presiden Jokowi ini menurut para pengamat politik disebut melanggar etika kenegaraan karena memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok.  ***