ROHIL - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menghadapi tantangan fiskal pada 2026 seiring berkurangnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah pusat guna menjaga keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Rokan Hilir, Bistamam, mengatakan kondisi tersebut perlu disampaikan secara terbuka agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, penurunan transfer pusat memberikan dampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja.
"Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan gambaran secara terbuka mengenai kondisi APBD Kabupaten Rokan Hilir. Perlu kita ketahui bersama, Rohil ini pada tahun 2024-2025 alokasi transfer kita dari pemerintah pusat mencapai Rp1,9 triliun tetapi pada tahun 2026 ini jumlah tersebut berkurang menjadi Rp1 triliun," kata Bupati Bistamam di Ruang Paripurna DPRD Rohil, Minggu (04/10/2026).
Ia menjelaskan, penurunan tersebut membuat ruang fiskal Kabupaten Rokan Hilir menjadi semakin terbatas. Di tengah kebutuhan belanja rutin pemerintahan yang tetap berjalan, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian agar kemampuan keuangan daerah tetap terjaga.
"Sementara itu, kebutuhan belanja dan dana rutin kita mencapai Rp1,1 triliun. Sehingga ini minus sekitar Rp100 miliar," jelasnya.
Selain menghadapi penurunan transfer pusat, Pemkab Rohil juga masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pendapatan asli daerah. Bupati Bistamam menyebut realisasi PAD masih berada di bawah target yang telah ditetapkan sehingga diperlukan upaya lebih kuat untuk mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah.
"Di sisi lain, dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp350 miliar, realisasi kita berada di angka Rp280 miliar. Kita membutuhkan kerja keras dan semangat tinggi untuk terus mengoptimalkan PAD demi menutupi celah anggaran tersebut," ungkapnya.
Menurutnya, penguatan PAD menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan di tengah keterbatasan fiskal. Optimalisasi pendapatan tidak hanya berkaitan dengan pencapaian target penerimaan, tetapi juga membutuhkan sinergi seluruh perangkat daerah dalam menggali potensi yang dapat meningkatkan kapasitas keuangan Kabupaten Rokan Hilir.
Di sisi lain, pemerintah kabupaten juga terus berupaya mencari alternatif dukungan pembiayaan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan agenda pembangunan daerah tetap dapat berjalan di tengah perubahan kebijakan dan kemampuan transfer fiskal nasional.
Bupati Bistamam menegaskan, kondisi keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk berhenti memperjuangkan kepentingan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bersama DPRD terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari peluang dukungan bagi daerah.
"Namun, keterbatasan fiskal ini tidak surut melangkahkan niat kita. Bupati, Wakil Bupati, jajaran Kepala Dinas, hingga kawan-kawan DPRD terus bergerak tanpa kenal lelah menjemput bola ke Jakarta untuk memperjuangkan alokasi dukungan anggaran dari pusat," pungkasnya.(Infotorial)