Komisi IX DPR Minta Kemenkes Beri Penjelasan Mahalnya Harga Obat dan Alkes
Marwahrakyat.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi meminta Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan secara terbuka terkait mahalnya harga obat-obatan dan alat kesehatan yang beredar di Indonesia dibanding negara tetangga seperti Malaysia.
"Kita dukung Pak Menteri untuk dibuka di depan publik, agar tahu permasalahan yang terjadi, itu tidak ditutup-tutupi lagi," ujar Nurhadi, Rabu (3/7/2024)
Nurhadi mengatakan, pemerintah harus transparan mengapa harga obat yang beredar di Indonesia sangat mahal. Menkes perlu menjelaskan detail duduk perkaranya, mulai dari rantai pasok, distribusi, jual-beli dan lain sebagainya.
"Kaitannya dengan obat, yang Pak Menteri sampaikan, adanya inefisiensi, biaya-biaya yang harusnya tidak dikeluarkan, ini muncul,"tegasnya.
Menurut Nurhadi, harga obat-obatan di Tanah Air sangat mahal jika dibanding negara lain. Bahkan, lima kali lebih mahal dibanding negara tetangga Malaysia.
"Obat-obatan yang beredar di Indonesia ini lima kali lebih mahal daripada Malaysia. Harus dibuka sehingga bisa transparan, terbuka, menjadi tahu sebab musababnya kenapa obat yang beredar di Indonesia ini lebih mahal dari negara lain," ujar politikus NasDem ini.
Pada kesempatan itu, legislator dari dapil Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) tersebut juga menyinggung pajak yang membebani impor bahan baku alat kesehatan (***)

Berita Lainnya
IWO : Negara Merugi, Bongkar Dugaan Manipulasi Dokumen Ekspor Pome dan CPO
Kapolri Paparkan Strategi Untuk Antisipasi Lonjakan Covid-19
Presidium KAHMI Tantang Sulteng Hasilkan Munas Berkualitas
Tutupi Dugaan Pelesiran Dirut PLN Bersama Keluarga ke Australia, Ketum PP IWO Minta Beberkan Kebenaran!
Diduga, Somasi Formasi di Pandang Sebelah Mata Oleh Bupati Harris
Wasekjend PB HMI; Ancaman Covid, Saat Yang Tepat Untuk Pemberdayaan Petani
Respon Percepatan Vaksin Tanpa Kerumunan, DPR Minta Maksimalkan Faskes dan Klinik
Pemerintah dan DPR Sepakat, Pemilu 2024 Dilaksanakan Februari 2024
Diduga Bermasalah, KAMMI Pelalawan Gelar Aksi Demo di BPN Pelalawan
PKS Pertanyakan Janji Presiden Tentang Swasembada Kedelai Sejak 2016 Lalu
Akan Ada Banyak Aksi Legislasi Yang Menarik di DPD RI 2019-2024
TBM Hamfara Library Raih Tiga Penghargaan Tingkat Nasional