Pada periode pertama, namanya langsung meroket karena mengusulkan perubahan kelima UUD 1945. “Amendeman UUD 1945 diperlukan untuk memperkuat kewenangan DPD agar lebih bermanfaat bagi daerah,” katanya ketika itu.

Dua periode berikutnya, ia duduk sebagai wakil ketua lembaga tersebut. Selama kepemimpinannya itu, DPD menghasilkan kuantitas keputusan lebih banyak dibanding periode saat ini. Periode 2009-2014, misalnya, dihasilkan 319 Keputusan. Demikian pula segi kualitas keputusan yang dihasilkan, pada masa kepemimpinannya terwujud UU Kelautan, UU Desa, yang manfaatnya dirasakan daerah.

“Baru pada periode 2019-2024 saya melihat peningkatan kualitas anggota yang begitu signifikan,” katanya sambil menyebut adanya keseimbangan yang baik antara politisi senior dan yunior.

Memberi harapan baru

Hemas juga menyatakan adanya keseimbangan kualitas anggota dari daerah Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. “Berkualitas semua, termasuk yang muda. Bahkan, yang paling muda pun punya pendidikan yang tinggi dan pengalaman profesional “milenial” yang bagus,” katanya.

Ia menyebutkan kondisi itu memberi harapan baru bagi DPD RI. “DPD ini kan tujuan utamanya mewakili kepentingan daerah di parlemen. Dengan kualitas anggota yang lebih baik, tentu fungsi-fungsi dapat dijalankan dengan lebih baik pula,” katanya.

Melihat profil anggota baru tersebut, Hemas optimis kualitas lembaganya akan lebih baik dan memberi daerah hasil yang lebih baik pula. “Kita akan melihat aksi-aksi legislasi yang menarik dan bermanfaat ke depan,” katanya optimis. (*)