Marwahrakyat.com, PEKANBARU – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional dinilai belum berjalan optimal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Riau, Samsuri Daris, pada Kamis (23/7/2026). Ia menilai, kondisi di lapangan menunjukkan pelaksanaan program MBG masih jauh dari harapan, padahal daerah 3T seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah.

Menurut Samsuri, Kabupaten Inhil yang memiliki tantangan geografis serta keterbatasan akses ekonomi dan pendidikan, justru membutuhkan intervensi program gizi yang lebih serius.

“Program MBG ini sangat penting, apalagi untuk daerah seperti Inhil. Namun kenyataannya belum berjalan optimal. Padahal daerah 3T harusnya jadi prioritas utama,” ujar Samsuri.

Program MBG sendiri merupakan kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan, sekaligus menekan angka stunting serta mendukung kualitas pendidikan. Pemerintah juga telah menegaskan bahwa wilayah 3T menjadi fokus percepatan implementasi program tersebut .

Namun di Inhil, kata Samsuri, sejumlah kendala masih ditemui, mulai dari distribusi, kesiapan infrastruktur, hingga rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi.

Ia menyoroti bahwa tingkat kesadaran orang tua dalam memenuhi kebutuhan gizi anak masih relatif rendah, sehingga program MBG seharusnya hadir tidak hanya sebagai bantuan, tetapi juga edukasi.

“Masih banyak warga kita belum terbiasa dengan pemenuhan gizi optimal. Terkadang dapat makan saja mereka anggap itu sudah  cukup. Maka, ini bukan hanya soal makan gratis, tapi bagaimana membangun pola pikir masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menilai perlu adanya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program bisa tepat sasaran, terutama di wilayah dengan kondisi ekonomi dan pendidikan yang masih tertinggal.

Secara nasional, program MBG terus diperluas dengan target puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia . Bahkan pemerintah telah menyiapkan pedoman khusus untuk pelaksanaan di wilayah terpencil guna memastikan program berjalan efektif .

Meski demikian, Samsuri menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

“Kalau daerah 3T seperti Inhil saja belum optimal, berarti ada yang harus dievaluasi. Pemerintah harus lebih serius menjadikan wilayah ini sebagai prioritas,” tutupnya.