Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 89,76 berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terbaru. Nilai tersebut menempatkan pelayanan publik Kementerian PU pada kategori sangat baik dan menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

"Skor IKM Kementerian PU menunjukkan hasil positif dalam 5 tahun terakhir. Tahun lalu, kategorinya sangat baik. Ini perlu kita apresiasi," kata Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga Kementerian PU, Triono, di Jakarta, dikutip Kamis (30/7/2026).

Pada 2021, kata Triono, IKM Kementerian PU mencapai 78,25. Selanjutnya naik menjadi 83,59 pada 2022, lalu melejit ke level 86,18 pada 2023. Pada 2024 naik lagi menjadi 88,22, dan mencapai puncaknya di angka 89,76 pada 2025.

Cakupan Survei dan Responden Layanan Publik Kementerian PU

Cakupan responden dari survei IKM pelayanan publik ini mencapai 635 responden yang disusun secara representatif terhadap 50 UPT/Balai dari 5 unit organisasi. Unit tersebut meliputi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Konstruksi, serta Badan Pengembangan SDM.

Alhasil, survei ini merepresentasikan kondisi pelayanan publik yang sebenarnya dari kementerian yang kini dikomandani Menteri Dody Hanggodo tersebut. Adapun periode survei kuesioner dilakukan sejak 15 September 2025 hingga 5 Oktober 2025 dengan formula Krejcie and Morgan.

Dari 635 responden, lanjut Triono, sebanyak 68 persen adalah laki-laki dan 32 persen perempuan. Rentang usia terbanyak berada di angka 31–40 tahun sebanyak 30 persen, diikuti rentang usia 41–50 tahun sebanyak 26 persen, serta rentang usia di atas 50 tahun sebanyak 14 persen. Sementara responden usia 26–30 tahun mencapai 17 persen dan usia di bawah 25 tahun sebanyak 13 persen.

Dari tingkat pendidikan, sebanyak 62 persen responden merupakan lulusan S-1, sebesar 17 persen lulusan S-2, sebesar 12 persen lulusan SMA/SMK, sebesar 6 persen lulusan D-3/D-4, dan 3 persen sisanya di luar kategori tersebut.

Dari hasil survei ditemukan tiga unsur terbaik yang diraih Kementerian PU, yakni prosedur pelayanan publik, kompetensi petugas, dan persyaratan pelayanan. Namun, terdapat tiga unsur yang masih perlu ditingkatkan, yaitu produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan.

Triono menambahkan, Forum Konsultasi Publik (FKP) diselenggarakan sebagai ruang dialog dua arah antara Kementerian PU dan para pemangku kepentingan. "Tujuannya adalah untuk menginformasikan temuan survei sekaligus menyaring masukan langsung dari pengguna layanan," katanya.

Menanggapi capaian positif ini, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, mendorong jajaran Kementerian PU untuk tidak cepat berpuas diri.

"Kita dukung aksi bersih-bersih di Kementerian PU. Khususnya menyangkut ASN yang terbukti melakukan judol (judi online), jumlahnya ribuan. Apalagi itu temuan PPATK," tegas Trubus.

Ke depan, Trubus mendorong Menteri Dody Hanggodo untuk terus memperketat pengawasan internal serta menciptakan tata kelola yang clear and clean di lingkungan Kementerian PU.

"Pengawasan serta tata kelola di Kementerian PU bisa semakin tertib. Jika memang (karyawan PU) tidak bisa dibina ya diganti saja. Kalau masih bisa ya dipertahankan," pungkasnya.