Marwahrakyat.com, Rupat Utara – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau H. Adam Syafaat, MA meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau lebih serius dalam mengelola tambak udang yang ada di UPT Budidaya Perikanan Rupat. Karena memiliki potensi menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membuka lapangan kerja.

Hal itu dikatakan politisi PKS tersebut saat diskusi dengan Sektretaris Dinas Perikanan Dan Kelautan Fajriyani bersama Kepala UPT BBIP Akhbar Wisardi Dan staff lainnya, saat kunjungan kerja ke UPT Budidaya Perikanan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Rupat Utara, Jumat (20/06/2025).

Pada saat itu, Sektretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Fajriyani mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 9 tambak yang dikelola, dengan potensi PAD mencapai Rp2 miliar per tahun. Dari luas 12 hektar, masih ada 10 hektar lagi yang belum dikelola.

Menanggapi pemaparan tersebut, Adam Syafaat menilai bahwa potensi tambak tersebut sangat besar dan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan.

“Potensi ini harus kita optimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Kalau 10 hektar bisa dikelola maka sangat besar PAD kita,” ujarnya.

Adam juga menekankan pentingnya sistem tata kelola yang berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, agar program-program potensial tidak terhenti setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.

“Jika sistem yang dibangun berkesinambungan, maka program-program yang baik dapat terus berjalan. Dengan begitu, daerah kita akan semakin maju. Ini adalah salah satu wujud keseriusan kita dalam mengemban amanah rakyat,” pungkasnya.

“InsyaAllah, kami di DPRD yang memiliki tugas penganggaran akan mendorong penambahan anggaran untuk pengelolaan tambak ini dalam APBD,” lanjutnya.

Komisi II DPRD Riau akan terus mendorong Pemerintah Provinsi Riau untuk mengembangkan tambak ini dengan penerapan teknologi modern, pelatihan dan pendidikan bagi para petani, serta peningkatan kemampuan dalam memasarkan produk hasil tambak.

“Dengan kerja sama dan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan, kita dapat mengoptimalkan potensi tambak ini untuk meningkatkan PAD Provinsi Riau,” tutup pernyataan Komisi II DPRD Riau.