Tanpa Roadmap Ekonomi Hijau, Indonesia Akan Dieksploitasi Investor Asing
Jakarta, Marwahrakyat.com -- Gagasan green economi (ekonomi hijau) terus dilontarkan pemerintah. Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom yang diselenggarakan INDEF, Kamis (26/8) Presiden Jokowi menyebut ekonomi hijau menjadi salah satu strategi besar ekonomi Indonesia, sehingga diharapkan ini juga menjadi salah satu kekuatan besar ekonomi Indonesia di masa mendatang.
Menanggapi hal ini Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta mengingatkan pentingnya pemerintah untuk segera membuat roadmap ekonomi hijau dengan tetap berorientasi kepada hadirnya kemandirian ekonomi Indonesia. Menurutnya wacana pengembangan ekonomi hijau tanpa adanya roadmap yang jelas akan membuat Indonesia mudah dieksploitasi oleh investor asing.
"Undang-Undang Cipta Kerja memberi kemudahan perizinan dan investasi, jika tidak hati-hati pelaksanaannya akan membuka ruang bagi pihak asing mengeruk alam Indonesia. Apalagi saat ini dunia sedang gencar kembangkan industri berbasis energi hijau. Indonesia yang punya cadangan nikel terbesar dunia, juga kaya dengan kobalt, mangan dan lithium pasti diincar perusahaan elektronik asing. Jika pemerintah hanya mengejar investasi asing tanpa upaya memandirikan ekonomi, sama aja hancur. Dulu asing menyedot minyak dan batubara Indonesia, sekarang yang disedot nikel sebagai bahan baku utama baterai listrik."
Menurut Anggota Badan Anggaran DPR ini, jika ke depan tambang-tambang sudah habis, hutan hutan sudah digunduli semua, sementara industri dalam negeri tidak produktif dan pertanian hancur karena impor, ekonomi Indonesia akan runtuh, tidak ada lagi sumber-sumber pendapatan.
Oleh sebab itu Sukamta meminta agar pemerintah menerbitkan regulasi terkait pengembangan ekonomi hijau yang bisa menutup kekurangan UU Cipta Kerja yang lemah dari sisi perlindungan terhadap linkungan, tenaga kerja juga usaha kecil.
"Ada celah-celah dalam UU Cipta Kerja yang tidak sejalan dengan semangat ekonomi hijau. Ini berbahanya jika tidak disikapi dengan menerbitkan peraturan pelaksana yang secara tegas mengatur perlindungan terhadap lingkungan, tenaga kerja dan usaha kecil. Jangan sampai kita jualan tenaga kerja murah, sekedar untuk menarik investor asing."
Maka menurut Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini selain roadmap dan regulasi, dalam pengembangan ekonomi hijau juga mensyaratkan pentingnya penyiapan SDM.
"Beberapa waktu ini banyak TKA China yang masuk Indonesia, alasan pemerintah karena beberapa posisi dalam perusahaan belum bisa diisi tenaga kerja Indonesia karena alasan kurangnya kompetensi. Buruh Indonesia kebagian kerja-kerja kasar, ini kan sangat ironis. Semestinya pemerintah punya orientasi yang kuat untuk meningkat kualitas SDM Indonesia. Jadi hal penting dalam pengembangan ekonomi hijau ini harus ada perencanaan yang baik dan konsisten."

Berita Lainnya
Info Lengkap, Pendafaran Lomba Baca Kitab Kuning Fraksi PKS DPRD Riau Edisi Ketujuh 2023
Setahun Berdiri, Ayse Brand Fokus Kembangkan Literasi Digital di Riau
Suguhkan Durian, Bupati Meranti Curhat pada Syahrul Aidi
Ketua Umum TLCI Chapter#2, HM Raja Marwan, Riau Siap Sukseskan Jambore Nasional V di Jambi
Kapolda Riau Buka Turnamen Futsal IWO Riau Cup 2021
Terapkan Prokes Covid-19, Senin Pengurus SMSI Riau Dilantik
Polda Riau Gandeng Organisasi Kemahasiswaan, Gelar Vaksinasi Di Kampus UIN Suska.
Naik Signifikan Hari Ini, Warga Inhil Tambah 5 orang dan Nasional Bertambah 954 orang Covid19
Pemerintah Jokowi kembali buka wacana pindahkan Ibu Kota Indonesia
Karang Taruna Inhil Raih Prestasi pada Bulan Bakti KT Provinsi Riau 2022
Bupati Beri Piagam Penghargaan Dinobatkannya Desa Sungai Intan sebagai Desa Anti Korupsi Wakil Provinsi Riau
Alhamdulillah, Dompet Dhuafa Riau Launching Wakaf Ambulance untuk Sesama sinergi dengan RS Lancang Kuning