Ketua APPSI Inhil Sampaikan Keluhan dan Pertanyaan Soal Kendala Perkebunan Sawit pada Diskusi Publik PAD untuk Rakyat

Tembilahan, Marwahrakyat.com – Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyampaikan sejumlah pertanyaan kritis serta keluh kesah masyarakat pelaku usaha dalam Diskusi Publik bertajuk “Tantangan dan Peluang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Rakyat” yang digelar di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam forum tersebut, Ketua APPSI Inhil Alex Saputra menyoroti persoalan perkebunan kelapa sawit yang hingga kini masih menjadi salah satu sektor strategis penopang ekonomi daerah, namun dihadapkan pada berbagai kendala serius, khususnya di Provinsi Riau dan Kabupaten Indragiri Hilir.

Ia mengungkapkan bahwa potensi besar sektor perkebunan sawit belum sepenuhnya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat maupun optimalisasi PAD daerah. Berbagai permasalahan seperti legalitas lahan, tumpang tindih regulasi, keterbatasan infrastruktur, hingga rendahnya keberpihakan kebijakan kepada petani kecil dan pelaku usaha lokal menjadi hambatan utama.

“Perkebunan sawit ini seharusnya menjadi peluang besar untuk meningkatkan PAD dan ekonomi rakyat. Namun faktanya, banyak kebun rakyat yang terkendala izin, akses pasar, dan minim pendampingan. Ini yang perlu dijawab bersama,” tegas Alex Saputra dalam forum diskusi tersebut.

Selain itu, ia juga mempertanyakan sejauh mana kontribusi sektor sawit terhadap PAD Kabupaten Inhil serta transparansi pengelolaannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya pedagang pasar, petani, dan UMKM yang berada di sekitar kawasan perkebunan.

APPSI Inhil berharap melalui diskusi publik ini, pemerintah daerah dan pemangku kebijakan terkait dapat lebih serius merumuskan solusi konkret, regulasi yang berpihak pada rakyat, serta sinergi lintas sektor guna menjadikan perkebunan sawit tidak hanya sebagai komoditas unggulan, tetapi juga sebagai sumber PAD yang adil dan berkelanjutan.

“PAD untuk rakyat bukan sekadar slogan. Harus ada keberanian kebijakan agar potensi sawit benar-benar kembali kepada masyarakat dan daerah,” pungkasnya.

Diskusi publik tersebut dihadiri oleh pemateri dari berbagai elemen, yakni, Anggota DPRD Provinsi Riau Fraksi PDIP Andi Dharma Taufik, Kepala UPT Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Riau H. Ruslan, M. Pdi, Kepala Bapenda Kabupaten Inhil Efrizon, S. Ip, M. Ec.Dev, Akademisi Dosen Jamri, SH. MH, serta tamu undangan mulai dari perwakilan pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, hingga organisasi kemasyarakatan yang sama-sama memberikan pandangan terkait tantangan dan peluang peningkatan PAD di Kabupaten Indragiri Hilir.