,- Dalam rangka mewujudkan Astacita Pesiden Republik Indonesia Sawasembada pangan, Bupati Kabupaten Indragiri Hilir H.Herman,SE,MT membuka Rapat Koordinasi ketahanan pangan dan telah merumuskan program program strategis untuk mewujudkan perintah presiden RI dengan berkolaborasi bersam TNI dan Polri, Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Engku Kelana, Kamis (27/3/2025).

Tampak dihadiri, Ketua DPRD, Unsur Forkopimda, Pimpinan OPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa Se– Kabupaten Indragiri Hilir serta diikuti juga Kepala BSIP Riau ibu Rara yang juga Penanggung Jawab Ketahanan Pangan Provinsi Riau secara virtual.

Untuk kita ketahui, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas lahan baku sawah terluas di propinsi Riau dengan luasan16.539 Ha atau 30 % dari total luasan lahan sawah di propinsi Riau dan didukung dengan beberapa program yang telah dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan TNI dan Polri diantaranya; Bupati inhil, H.Herman, menyampaikan, Gerakan Tanam Serentak 3000 Ha.

Optimasi Lahan (Opla) seluas 516 Ha di Kecamatan Sungai Batang kelurahan bentang yang dilaksanakan oleh TNI dengan progres kegiatan di tahun 2024 terbaik se Propinsi Riau dan mendapatkan apresiasi pusat dengan luasan OPLA pada tahun 2025 menjadi 9.974 Ha.

“Gerakan Tanam Jagung Polri, dengan target pusat 53.661,68 Hektar Gerakan Konsumsi Beras Lokal Indragiri Hilir, Dengan melakukan revitaliasi RMU (Upaya perbaikan mesin penggilingan padi (RMU) untuk meningkatkan kualitas beras yang dihasilkan) yang ada,” Katanya

Sementara itu, Selaku Ketua DPRD inhil, Iwan Taruna, berharap dengan menanam jagung dan padi ini selain leading sektornya baik itu Dandim dan Kapolres diharapkan juga kepada seluruh kepala Desa dan masyarakat menjalankan intruksi pemerintah.

“Sesuai dengan peraturan setiap desa minimal menanam 2 Ha. Tapi kalau mereka bisa lebih dari 2 Ha alhamdulillah. Mengingat tidak semua Desa memiliki potensi untuk menanam baik jagung maupun padi,” Ujar Ketua DPRD Inhil.

Beliau menambahkan, kalau dihitung dari segi ekonomis baik menanam jagung maupun padi itu pasti ada nilai ekonomis nya. Karena sudah ada penampungnya yaitu bulog. Sehingga kita berharap dana 20% setiap desa tidak habis begitu saja. Mengingat dana ini akan di awasi dalam pelaksanaan nya.