Marwahrakyat.com, JAKARTA: Ormas nasionalis Kombatan (Komunitas Banteng Asli Nusantara) menyarankan PDI Perjuangan (PDIP) agar mewaspadai hak kontitusi partai terkait 270 Pj kepala daerah yang kini dalam kendali kader PDIP Joko Widodo sebagai Presiden RI.

"PDI Perjuangan juga harus mengingatkan Presiden Jokowi sebagai kader partai, agar tidak terlena dan tergoda pihak di luar PDIP terkait Pj 270 kepala daerah. Sebab, amanah di tangan presiden itu sangat strategis menghadapi Pilpres 2024," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Kombatan, Budi Mulyawan alias Cepi, dalam keterangannya, Sabtu (21/10/2023).

DPN Kombatan, kata Cepi, mencermati PDIP sebagai partai penguasa yang memiliki hak konstitusi terkait 270 Pj Kepala daerah --ditunjuk lewat Menteri Dalam Negeri-- itu mengundang kecemburuan banyak partai kompetitor PDIP. Sehingga, berpotensi memantik beragam siasat untuk melemahkan PDIP. Tujuannya, agar PDIP tidak jadi partai pemenang Pemilu ketiga kali, sekaligus memenangkan Pilpres 14 Februari 2024.

"Hak-hak kontitusi yang dimiliki PDIP lebih strategi lagi,  Joko sebagai kader yang jadi kepala negara pengendali sistem pemerintahan berpotensi turut menentukan pemenang Pemilu legislatif maupun Pilpres. Inilah yang juga diincar banyak partai di luar PDIP," ungkap Cepi.

Oleh karena itu, menurut Cepi, pihaknya jauh-jauh hari juga sudah mengingatkan ancaman politik de vide et impera maupun siasat tipu muslihat. Hanya dengan siasat itu, semua yang sudah dikerjakan Presiden Jokowi dengan didukung pimpinan legislatif di DPR RI Puan Maharani dan mayoritas anggota DPR kader PDIP, bisa diobok-obok. Sehingga, bisa dibelokkan kepentingan yang selama ini dirugikan PDIP sebagai partai penguasa pada periode pemerintahan Pasca Pemilu 2024.

"Jokowi harus terpecah bela dengan PDIP, itu seperti jadi realita target. Gibran yang putera sulung kesayangan Jokowi juga harus terpola bernyali meninggalkan previlege dari PDIP hingga jadi walikota Solo. Imbalannya sangat menggiurkan, yaitu menjadi penerus di Istana," ungkap Ketum Ormas yang ketua dewan pembinanya, Sidarto Danusubroto politisi senior PDI Perjuangan yang Mantan Ajudan Proklamator Bung Karno.

Lanjut Cepi, pihaknya prihatin PDI Perjuangan seperti kecolongan Gibran akhirnya terbukti diusung partai lain sebagai Bacawapres-nya Prabowo Subianto dalam Rapmnas Golkar, Sabtu (21/10/2023).

"Gibran resmi diusung Golkar menjadi bacawapres pendamping Capres Prabowo. Sebagai Walikota Solo, dia masih kader sah PDI Perjuangan. Jadi, sangat tidak etis dan melukai masyarakat simpatisan PDIP kalau Gibran menerima," tegas Cepi.

"Tidak salah jauh hari muncul sinisme rumor bernada joke waspada 270 Pj kepala daerah akan 'dibarter' Gibran jadi cawapres Prabowo. PDIP harus ingatkan  Jokowi," ungkap Cepi.

Jika Gibran nantinya jadi kenyataan daftar ke KPU sebagai Cawapres mendampingi Capres Prabowo, kata Cepi, jelas menjadi ancaman serius bagi pasangan Capres Cawapres Ganjar Pranowo - Mahfud MD yang diusung PDI Perjuangan.

"PDI Perjuangan harus tegas menyikapi dinamika politik Gibran. Jangan biarkan kekuatan luar mengobrak-abrik aset kader partai dengan seenaknya memanfaatkan potensi Presiden Jokowi dan anaknya  Walikota Solo, Gibran," kata Cepi.

"Jokowi harus diingatkan keras agar tidak mengorbankan partai, hanya demi anak bisa jadi calon wakil presiden.  Sebab,  bukan hanya menganggu masa partai, tapi juga ancaman terhadap situasi politik  nasional ke depan menghadapi bonus demografi menjelang 2045," imbuh Cepi, yang ketua dewan penasihat Ormasnya juga dipegang politisi senior juga budayawan, Eros Djarot.

Cepi menyakini, adanya indikasi kekuatan kekuatan luar yang tidak hanya melemahkan potensi Presiden Jokowi, dan membengkokkan kelangsungan program Jokowi ke depan. Tapi, juga tidak ingin PDI Perjuangan kembali menjadi partai pemenang Pemilu, termasuk memenangkan Pilpres.

"Bahkan, mereka yang selama ini korup dan memanfaatkan fasilitas negara demi menimbun kekayaan, tidak suka Mahfud yang dikenal gigih anti korupsi dan  pemburu aset negara yang digerogoti kasus BLBI jadi Cawapresnya Ganjar," ungkap Cepi.

"Apalagi, Mahfud juga punya tekad menggolkan RUU perampasan aset koruptor,"  imbuh Cepi, mantan Fungsionaris DPP PDI Perjuangan, yang pernah memelopori relawan militan Jokowi dua kali maju Pilres.