Diskop dan UKM Inhil Ikuti Sosialisasi Kanwil KemenkumHAM Riau Mengenai HAKI
Marwahrakyat.com, TEMBILAHAN - Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop dan UKM) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Ferry Irawan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (KemenkumHAM) Provinsi Riau di Hotel Arista Tembilahan, Jum'at 17 Juni 2022.
Kegiatan rersebut dilaksanakan dalam upaya melindungi Hak Kekayaan Intelektual sebagai perlindungan negara terhadap hak cipta dan karya seseorang.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan Disparporabud Inhil dan beberapa pejabat di lingkungan Kanwil KemenkumHAM Riau serta undangan dan peserta lainnya.
Kepala Kanwil KemenkumHAM Riau diwakili Kasubid Pelayanan Kekayaan Intelektual, M Farhan Nizar SH MH dalam sambutannya mengatakan, kekayaan intelektual adalah hak menikmati secara ekonomi hasil kreativitas yang didapat dari masyarakat atau komunitas.
"Kita lakukan sosialisasi ini juga dalam rangka menginventarisir dan mencatatkan kebudayaan, adat tradisional yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir," ungkap Farhan.
Dijelaskannya, langkah tersebut perlu dilakukan agar kekayaan intelektual komunal khususnya di Indragiri Hilir tidak bisa diklaim lagi oleh daerah atau negara lain karena sudah memiliki kekuatan hukum.
"Meskipun selama ini sudah banyak kebudayaan dan adat tradisional yang didaftarkan di Kementerian Kebudayaan namun tetap harus didaftarkan secara aspek hukum," tambah Farhan.
Sementara itu, salah satu Narasumber kegiatan, Dr Admiral SH MH juga menegaskan betapa pentingnya hak kekayaan intelektual komunal untuk didaftarkan secara hukum di Kementerian Hukum dan HAM.
"Kekayaan intelektual Komunal adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat atau komunitas sehingga berbeda dengan kekayaan intelektual yang pada umumnya dimiliki oleh personal. Bentuk Kekayaan Intelektual itu contohnya seperti ekspresi budaya tradisional sehingga dimiliki oleh komunitas masyarakat," katanya.
Selain itu, lanjut Admiral, jika tidak didaftarkan, maka dikhawatirkan dapat diakui terlebih dahulu oleh pihak lain sehingga hal ini perlu disosialisasikan.
"Karenanya, agar setiap daerah dapat menggali potensi kekayaan intelektual komunalnya, supaya dapat diakui sebagai milik komunitas masyarakat terkait," pungkasnya.
Berita Lainnya
Rapat DPR dan Menkum HAM, makin malam makin panas
Kopi Paman Promosi di Mie Ongklok, Gelar Mini Turnamen Bersama YVB
Fraksi PKS DPRD Riau Tolak Kenaikan Harga BBM: Kebijakan Mencekik Rakyat
Dalam Rangka Stabilitas Sembako, Pemda Rohil Kerjasama Dengan Bulog Gelar Operasi Pasar Murah
Mahasiswa KUKERTA STAI Auliaurrasyidin Tembilahan Sosialisasikan Olahan Makanan Berbahan Dasar Pisang
Kadis Arliansyah Praktekkan Langsung Pembuatan Amplang Udang
Menkum HAM Yasonna Laoly yakin tak bakal di-reshuffle Jokowi
KARA KEMBALI RAIH INDONESIA CUSTOMER EXPERIENCE AWARD (ICXA) 2023
DP2KBP3A Inhil Lanjutkan Pelatihan Membuat Amplang Udang Tahap IV
Konsistensi Kara Pertahankan Top Brand 2022
Kunci Sukses PT JNE, Berbisnis Melibatkan Tuhan
Gizi Buruk di Pangkalan Kerinci, Pelalawan Riau