HMI : Entitas Politik dan Entitas Peradaban
M Yusuf HMI Tembilahan
Artikel oleh Muhammad Yusuf
Marwah rakyat -- HMI adalah singkatan dari Himpunan Mahasiswa Islam yang merupakan sebuah organisasi mahasiswa tertua sejak Indonesia memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka. HMI didirikan di Yogyakarta, pada tanggal 5 Februari 1947, sekitar satu setengah tahun pasca kemerdekaan yang di prakarsai oleh Lafran Pane seorang Mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI) saat ini menjadi Universitas Islam Indonesia (UII).
Sebagai organisasi yang lahir dalam pusaran sejarah Indonesia yang masih sangat belia, HMI juga langsung dihadapkan dengan kisruh politik dalam negeri dan luar negeri dimana terjadinya pemberontakan PKI dan negara penjajah ingin merebut kembali Ibu Pertiwi.
Oleh karena itu dalam tujuan awal berdirinya, HMI bertujuan mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia serta menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Kemudian dalam tujuan yang tertuang itu HMI menyerapnya dalam dua komitmen yakni komitmen keindonesiaan dan keislaman, atau komitmen kebangsaan dan keumatan dalam ciri kemahasiswaan.
Sejarah perkembangan tujuan HMI nantinya kemudian berubah sebanyak tiga kali yakni pada saat kongres HMI pertama pada bulan November 1947 di Yogyakarta, kedua pada Kongres HMI ke-IV pada Oktober 1955 di Bandung dan terakhir pada Kongres HMI ke-X pada Oktober 1971 di Palembang.
Dalam tujuan terakhir ini pun menjadi rumusan tujuan HMI sampai hari ini. Dan rumusan tujuan itu tidak menghilangkan nilai-nilai komitmen awal berdirinya HMI yakni keislaman dan keindonesiaan, melainkan memperkayanya. Ini sebuah formulasi cita-cita yang luar biasa. Dari membenah person, lalu membangun komunitas, sampai kepada meraih ridha Allah SWT.
Adapun tujuan HMI adalah, Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.
HMI adalah organisasi mahasiswa yang berfungsi sebagai organisasi kader, berperan sebagai organisasi perjuangan. Dilihat dari rumusan tujuannya, HMI hendak membentuk manusia sebagai individu intelek yang memiliki integritas pejuang paripurna (insan cita/insan kamil) yang kemudian individu-individu ini membentuk sebuah komunitas atau bertransformasi menjadi kelompok masyarakat sejahtera, masyarakat adil makmur (negeri impian/masyarakat cita).
Sejak berdirinya sampai hari ini, HMI telah melalui berbagai fase sejarah perjuangannya menghadapi berbagai macam tantangan di internal maupun eksternal organisasi. Goresan tinta HMI juga telah banyak mewarnai kanvas sejarah baik didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun umat secara keseluruhan di dunia. Melalui perannya secara langsung sebagai organisasi, maupun tidak langsung melalui kader-kadernya.
Melihat negeri kita hari ini, dengan beragam masalah yang kompleks, dari korupsi, kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, dan banyak lainnya. Apa yang HMI sudah lakukan untuk mewujudkan tujuannya itu? Di tambah tantangan zaman hari ini seperti kecepatan arus informasi, dominasi kapitalis, dan era globalisasi, apakah sesungguhnya HMI akan terus bertahan sebagai sebuah entitas organisasi mahasiswa?
POLITIK DAN PERADABAN
Politik
Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Polis artinya Kota atau Negeri Kota atau politika artinya urusan kota.
Menurut KBBI, politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan). Politik juga didefinisikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.
Menurut teori klasik Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.
Menurut Merriam-Webster, politik adalah kegiatan yang berhubungan dengan mempengaruhi tindakan dan kebijakan pemerintah atau mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan.
Menurut Miriam Budiardjo, politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana suatu kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggotanya. Secara umum terdapat dua macam sistem politik. Pertama sistem politik demokrasi dan yang kedua sistem politik otoriter atau totaliter.
Dari beberapa pengertian diatas dapat pahami bahwa politik adalah sebuah cara pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan ditengah masyarakat itu sendiri.
Dalam mengambil kesepakatan dan keputusan politik dipengaruhi oleh ideologi yang dianut oleh lembaga politik yang digunakan sebagai prinsip dalam mengambil keputusan. Ideologi lembaga politik itupun dipengaruhi oleh masyarakat dimana lembaga politik itu berkuasa.
Contoh beberapa ideologi politik yang dianut di dunia, seperti, komunisme, fasisme, Pancasila dan lain sebagainya.
Peradaban
Dalam bahasa Belanda, peradaban disebut “bescahaving” dan dalam bahasa Inggris disebut “civilization”. Sedangkan, dalam bahasa Jerman “Die Zivilsation”. Asal kata “civilization” dalam bahasa latin adalah “civilis” yang berarti sipil, berhubungan dengan kata “civis” (penduduk) dan “civitas” (kota). Secara bahasa, peradaban atau “civilation” adalah penduduk yang memiliki kemajuan dan lebih baik.
Cicero (106-43SM) telah menyampaikan gagasan masyarakat peradaban dengan istilah civil Society. Ia mendefinisikan civil society sebagai komunitas yang memiliki kode hukum sendiri dengan konsep civility (kewargaan) dan urbanity (budaya kota), di mana kota dipahami bukan hanya sebagai konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan.
Sejarawan Islam pertama yang juga dikenal sebagai bapak sosiolog dunia menulis tentang peradaban adalah Ibn Khaldun yang menggunakan kata `umran untuk menggambarkan konsep peradaban.
Dalam literatur Arab, kata `umran (berasal dari kata kerja `amara) yang berarti “wilayah atau rumah yang didiami, berpenduduk, padat penduduknya dan sejenisnya dalam sebuah daerah yang maju atau makmur, bukan di daerah terpencil atau padang pasir atau daerah tandus. Kata `umran juga bisa berarti daerah koloni, daerah pertanian, daerah subur, gedung dalam suatu wilayah yang pembangunannya baik.
Apa yang disebut dengan `umran pada abad keempat belas memiliki arti yang sama dengan pengertian civilization (peradaban) pada abad kedua puluh. Ibn Khaldun adalah seorang penggagas studi tentang peradaban di dunia. Tulisannya diilhami oleh visi sejarah yang unik. Ketika Ibn Khaldun menggunakan kata `umran, kata civilization belum ada dalam bahasa Inggris.
Pada abad kedua puluh istilah peradaban dalam tulisan beberapa sarjana Islam lebih banyak memakai istilah madaniyyah atau madani.
Masyarakat yang berperadaban sering juga disebut dengan Masyarakat Madani, berasal dari bahasa Arab yang artinya masyarakat yang berperadaban.
Istilah masyarakat madani juga terkait dengan konsep negara-kota Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622M. Salah satu dokumen penting yang membuktikan kemajuan masyarakat Madinah pada saat itu ialah Piagam Madinah, yang memberikan penegasan mengenai kejelasan hukum dan konstitusi sebuah masyarakat.
Konstitusi ini mengatur tentang hak-hak sipil (civil rights), Hak Asasi Manusia (human rights), Persatuan (United Nation), Kesejahteraan (welfare) Dan Keadilan Sosial (Social Justice).
Sementara masyarakat Madani menurut Nurcholis Madjid adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat madani disandari dengan karakteristik diantaranya wilayah publik yang bebas (free publik sphere), demokrasi, toleransi, kemajemukan (pluralisme) dan keadilan sosial.
Dalam struktur kenegaraan, Peran Pemerintah sangat penting dalam terciptanya masyarakat madani, pemerintah harus bersikap inklusif atau mampu mengakomodasi keragaman yang ada dalam masyarakat serta memfasilitasi mereka semua tanpa membeda-bedakan antara satu dan lainnya.
Dari beberapa uraian diatas kami menyimpulkan bahwa masyarakat peradaban atau madani adalah sebuah tatanan masyarakat yang diinginkan oleh semua negeri ataupun daerah, dimana terjadinya tatanan masyarakat yang adil dan beradab. Dimana keadaan suatu daerah itu maju, dalam segi ilmu pengetahuan-teknologi, Infrastruktur, kesejahteraan serta kualitas hidup yang sehat.
KETERLIBATAN HMI DALAM POLITIK
Sebagaimana disebutkan diawal bahwa HMI lahir dalam pusaran sejarah Indonesia yang masih sangat belia, dimana saat itu HMI dihadapkan dan terlibat langsung dengan kisruh politik dalam negeri dan luar negeri. Sehingga kehadiran HMI juga tidak dapat dipisahkan antara sejarah perkembangan Indonesia maupun pergolakan politik didalamnya.
Pada saat pemberontakan PKI pada 18 September 1948 HMI terlibat langsung mengangkat senjata untuk melakukan perlawanan. Adalah Wakil Ketua PB HMI, Ahmad Tirtosudiro membentuk Corps Mahasiswa (CM), dengan Komandan Hartono, Wakil Komandan Ahmad Tirtosudiro, ikut membantu pemerintah menumpas pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun dengan menggerakkan anggota CM ke gunung-gunung, memperkuat aparat pemerintah. Sejak itulah dendam PKI terhadap HMI tertanam dan terus berlanjut sampai puncaknya pada tahun 1964-1965 yaitu gerakan pengganyangan terhadap HMI menjelang meletusnya Gestapu/PKI 1965.
Dendam PKI terhadap HMI yang tertanam karena keikutsertaan HMI dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, menempatkan HMI sebagai organisasi yang harus bubar, karena dianggap sebagai penghalang bagi tercapainya tujuan PKI. Kemudian dilaksanakanlah berbagai usaha untuk membubarkan HMI.
Sesuai hasil Kongres II Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), organisasi underbow PKI di Salatiga, Juni 1961, untuk melekuidisi HMI. PKI, CGMI dan organisasi lainnya yang seideologi mulai melakukan gerakan pembubaran HMI disokong seluruh simpatisan dari tiga partai besar yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Indonesia (PARTINDO) dan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan juga seluruh underbow ketiga partai tersebut yang semuanya berjumlah 42 partai. Untuk membubarkan HMI sekitar bulan Maret 1965, dibentuk Panitia Aksi Pembubaran HMI di Jakarta yang terdiri dari CGMI, GMNI, GRMINDO, GMD, MMI, Pemuda Marhaenis, Pemuda Rakyat, Pemuda Indonesia, PPI, dan APPI.
Menjawab tantangan ini, Generasi Muda Islam (GEMUIS) yang terbentuk tahun 1964 membentuk Panitia Solidaritas Pembebelaan HMI, yang terdiri dari unsur-unsur pemuda, pelajar, mahasiswa Islam seluruh Indonesia. Bagi umat Islam, HMI merupakan taruhan terakhir yang harus dipertahankan setelah sebelumnya Masyumi dibubarkan. Kalau HMI sampai dibubarkan, maka satu-persatu dari organisasi Islam akan terkena sapu pembubaran.
Namun gerakan pembubaran HMI ini gagal justeru dipuncak usaha-usaha pembubarannya. Dalam acara penutupan Kongres CGMI tanggal 29 September 1965 di Istora Senayan. Meski PKI terus melakukan provokasi kepada Presiden Soekarno, seperti diungkapkan DN. Aidit, “Kalau anggota CGMI tidak bisa membubarkan HMI, anggota CGMI yang laki-laki lebih baik pakai kain sarung saja”. Namun ternyata HMI tidak dibubarkan, bahkan dengan tegas Presiden Soekarno mengungkapkan dalam pidatonya: “Pemerintah mempunyai kebijakan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kehidupan organisasi mahasiswa yang revolusioner. Tapi kalau organisasi mahasiswa yang menyeleweng itu menjadi kontra revolusi umpamanya HMI, aku sendiri yang akan membubarkannya. Demikian pula kalau CGMI menyeleweng menjadi kontra revolusi juga akan kububarkan”.
Karena gagal usaha untuk membubarkan HMI, maka PKI sudah siap bermain kekerasan. PKI takut didahului umat Islam untuk merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah, maka meletuslah Pemberontakan G 30 S/PKI 1965.
Tanggal 1 Oktober 1965 adalah tugu pemisah antara Orde Lama dan Orde Baru. Apa yang disinyalir PKI, seandainya PKI gagal membubarkan HMI, maka HMI akan tampil kedua kalinya menumpas pemberontakan PKI dan itu benar-benar terjadi. Wakil Ketua PB HMI Mar’ie Muhammad, pada tanggal 25 Oktober 1965 mengambil inisiatif mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), sebagaimana yang dilakukan oleh Wakil Ketua PB HMI Ahmad Tirtosudiro membentuk Corps Mahasiswa (CM) untuk menghadapi pemberontakan PKI di Madiun.
Akhirnya, surat Perintah Sebelas Maret 1966. Dibubarkan dan dilarangnya PKI tanggal 12 Maret 1966. Kabinet Ampera terbentuk, HMI diajak hearing pembentukan kabinet, dan alumni HMI masuk dalam kabinet.
Kemudian di masa orde Baru, secara langsung maupun tidak langsung HMI juga terlibat dalam pembangunan bangsa, dan tak terlepas pula keterlibatannya dalam arus gejolak politiknya. Salah satu dampak yang paling dirasakan dalam tubuh HMI yakni Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1985 yang mengharuskan bahwa semua partai dan organisasi harus berdasarkan Pancasila. Kongres ke-16 HMI di Padang tahun 1986, HMI menyesuaikan diri dengan mengubah asas Islam dengan Pancasila. Akibat penyesuaian ini beberapa orang anggota HMI membentuk MPO (Majelis Penyelamat Organisasi), akibatnya HMI pecah menjadi dua yaitu HMI DIPO (karena sekretriatnya di jln. Diponegoro dan sekarang sudah di Jl. Sultan Agung-peny) dan HMI MPO.
Dalam fase Reformasi HMI memulai melaksanakan gerakan reformasi dengan menyampaikan beberapa pandangan yang berbeda serta kritik maupun evaluasi secara langsung terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1995. Sesuai dengan kebijakan PB HMI, bahwa HMI tidak akan melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional dan konfrontasi terhadap Pemerintah. HMI melakukan dan menyampaikan kritik secara langsung yang bersifat konstruktif.
Sampai hari ini pun HMI baik secara langsung maupun tidak langsung melalui alumninya masih memainkan peran dalam pusaran politik sebagai wadah untuk merealisasikan nilai-nilai Islam.
Demikian politik bagi HMI bukanlah wilayah yang haram dan hina, tapi justru mulia sebagai wadah perjuangan untuk mewujudkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
HMI SEBAGAI ENTITAS POLITIK DAN ENTITAS PERADABAN
Menurut teori Piotr Sztompka dalam bukunya Sosiologi Perubahan Sosial menyampaikan bahwa perubahan sosial selalu dipengaruhi oleh dua faktor yakni struktur sosial dan agen. Struktur sosial adalah masyarakat dengan kultur dan kebudayaannya yang melahirkan operasi dan sistem sosial, dan agen adalah aktor individu maupun kelompok yang akan mempengaruhi struktur melakukan perubahan.
Dalam melakukan sebuah perubahan agen harus melakukannya dengan tindakan, tindakan ini kemudian yang akan mempengaruhi struktur sosial untuk melakukan perubahan sehingga terjadinya operasi dan sistem sosial yang baru.
Lebih lanjut Sztompka menambah bahwa agen dalam melakukan tindakan perubahan struktur sosial, tidak bekerja dalam ruang hampa, tetapi dipengaruhi oleh dua faktor yakni lingkungan dan kesadarannya.
Dari bentangan sejarah yang telah dilalui HMI dalam pertumbuhannya telah menyaksikan dan terlibat langsung dalam lingkungan sosial yang kompleks. Pasang surut dari keadaan lingkungan tersebut kemudian mempengaruhi kesadaran HMI sebagai organisasi. Hal ini dapat kita lihat dari rumusan tujuan HMI yang mengalami perubahan, misalnya dari mempertahankan Indonesia kini di orientasi dalam rangka mengisi kemerdekaan dalam wadah NKRI.
HMI yang berstatus sebagai organisasi Mahasiswa senantiasa berkomitmen menjadi agen perubahan. Hal ini juga ditegaskan dalam pedoman perkaderan HMI.
Dalam pedoman perkaderan HMI, sebagai organisasi kader, HMI menjadi alat perjuangan dalam mentransformasikan gagasan dan aksi terhadap rumusan cita yang ingin dibangun yakni terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.
Sebagai organisasi kader HMI juga memiliki platform yang jelas dalam menyusun agenda dengan mendekatkan diri kepada realitas masyarakat dan secara konsisten membangun proses dialetika secara obyektif dalam pencapaian tujuannya. Daya sorot HMI terhadap persoalan akan tergambar pada penyikapan kader yang memiliki keberpihakan terhadap kaum tertindas (mustadha?afin) dan memperjuangkan kepentingan mereka serta membekalinya dengan ideologi yang kuat untuk melawan kaum penindas (mustakbirin).
Untuk dapat mewujudkan cita-cita revolusi di atas, maka seyogyanya perkaderan harus diorientasikan kepada proses rekayasa pembentukan kader yang memiliki karakter, nilai dan kemampuan untuk melakukan transformasi kepribadian dan kepemimpinan seorang muslim yang utuh (kaffah), sikap dan wawasan intelektual yang melahirkan kritisisme, serta orientasi kepada kemandirian dan profesionalisme.
Dari beberapa poin mukadimah pedoman perkaderan tersebut dapat kita lihat bahwa HMI hadir ditengah masyarakat untuk membantu individu atau aktor-aktor perubahan dan pembaharu dengan mengkader manusia paripurna atau dalam HMI disebut dengan insan cita, Individu ini kemudian membentuk suatu kelompok untuk membangun peradaban, masyarakat cita, masyarakat adil makmur.
Kader sendiri dalam Glosarium pedoman perkaderan HMI diartikan sebagai sekelompok orang yang terorganisasir secara terus menerus dan akan menjadi tulang punggung bagi kelompok yang lebih besar. Dan salah satu ciri seorang kader mempunyai komitmen yang terus menerus (permanen), tidak mengenal semangat musiman, tapi utuh dan istiqomah (konsisten) dalam memperjuangkan dan melaksanakan kebenaran.
HMI membentuk dan membina manusia menjadi agen-agen perubahan, dan politik yang diartikan secara luas adalah wadah perjuangan untuk mewujudkan peradaban.
Sifat independen HMI , menempat HMI sebagai organisasi yang tidak berafiliasi dengan kepentingan politik praktis misalnya partai politik atau organisasi lainnya. Politik dimaknai lebih luas. Independensi HMI diartikan sebagai kecenderungan keberpihakan terhadap kebenaran dan memperjuangkannya. Independen bukan berarti menutup diri dalam berinteraksi dengan lingkungannya, justeru karena semangatnya untuk senantiasa mencari kebenaran HMI menjadi organisasi mahasiswa yang moderat yang senantiasa membuka diri dengan lingkungannya.
Dalam menghadapi tantangan zaman hari ini, HMI juga di tuntut untuk bertranformasi dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian penguasaan ilmu dan teknologi tersebut diorientasikan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang adil makmur.
Sehingga apa yang hendak kami sampaikan dalam tulisan ini ialah, HMI telah membuktikan dirinya yang bukan saja sebagai entitas politik namun juga sebagai entitas peradaban. Bahwa HMI dalam beberapa kurun waktu akhir-akhir ini acapkali dipersepsikan sebagai organisasi yang hanya terkonsentrasi pada konstalasi perpolitikan sesungguhnya tidak sepenuhnya benar atau salah. Lebih daripada itu sejak berdirinya sampai hari ini HMI senantiasa memberikan darma baktinya kepada bangsa dan umat.
Bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang kemudian melahirkan auto kritik dalam internal maupun dari eksternal adalah bahan refleksi bagi HMI secara organisatoris untuk lebih baik kedepannya.
MENUJU INDONESIA EMAS 2045
Indonesia Emas 2045 adalah visi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Ditetapkan dalam UU No 59 tahun 2024, yaitu Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045.
Ada empat pilar visi Indonesia Emas 2045. Pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ketiga, pemerataan pembangunan. Keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan.
Visi Indonesia Emas 2045 mencerminkan tekad yang kuat dari Indonesia untuk menapaki jalan menuju kemegahan di masa mendatang.
Menurut proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai sekitar 319 juta pada tahun 2045, dengan mayoritas berada dalam rentang usia produktif. Dengan demikian Indonesia mendapat limpahan bonus demografi yang menjadikannya sebagai Generasi Emas. Generasi emas inilah sebagi kunci atas visi besar Indonesia emas 2045. Bibit-bibit generasi emas tersebut sudah mulai tertanam pada generasi saat ini. Oleh karena itu setiap langkah yang diambil hari ini berimplikasi pada rumusan cita-cita tersebut.
Dalam menciptakan generasi emas untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 pada kurun waktu dua dekade kedepan dengan dihadapkan pada tantangan zaman yang begitu kompleks, pertahanan pertama ialah kualitas sumber daya manusia. Apabila SDM tidak dikelola dan dipersiapkan dengan baik maka bonus demografi yang diproyeksikan sebagai generasi emas justru menjadi generasi cemas dalam bencana demografi.
Titik sentral dalam upaya menciptakan generasi emas adalah pendidikan. Namun pendidikan kita pada hari ini mendapati tantangan. Berdasarkan laporan capaian SDGs tahun 2021. Tingkat penyelesaian pendidikan terus meningkat. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah tingkat penyelesaian sekolah. Hal ini dapat dilihat dari penyelesaian pendidikan pada jenjang SD mencapai 97,37%, jenjang SMP mencapai 88,88%, dan jenjang SMA yang hanya 65,94%.
Di jenjang perkuliahan, APK Perguruan Tinggi terus meningkat, namun perlu upaya percepatan untuk mendorong daya saing SDM Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari APK Perguruan Tinggi yang meningkat dari 30,85% pada tahun 2020 menjadi 31,19% pada tahun 2021.
Disamping itu, pendidikan di Indonesia masih perlu ditingkatkan baik dari sisi pengembangan kurikulum maupun kualifikasi dan kompetensi pendidik. Hal ini dikarenakan guru dengan kualifikasi minimal S1/D4 baru mencapai 73,17% dan guru yang bersertifikat pendidik baru mencapai 25,76%.
Survei Program for International Student Assessment (PISA). Survei ini mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam bidang matematika, membaca, dan sains.
Hasil survei PISA 2022 Indonesia berada di peringkat 68 dari 81 negara yang mengikuti PISA 2022. Peringkat literasi Indonesia naik 5-6 posisi dibandingkan PISA 2018.
Walaupun ada peningkatan namun ini belum cukup signifikan. Dan berbagai tantangan lainnya seperti rendahnya akses dan kualitas pendidikan serta ketimpangan pendidikan.
Strategi optimal dalam memanfaatkan bonus demografi menjadi kunci untuk mengatasi hambatan ini. Diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas penting dalam mengoptimalkan bonus demografi. Maka dari itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan menjadi kunci untuk mempersiapkan Generasi Emas 2045 dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Dengan demikian, bonus demografi dapat berubah menjadi bonus kualitas, di mana setiap individu memiliki kapasitas maksimal untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi negara.
Visi Indonesia emas 2045 bukanlah sekedar mimpi, melainkan peta jalan yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali kader-kader HMI di seluruh Indonesia.
Posisi HMI sebagai organisasi Mahasiswa, menjadikan HMI sebagai wadah tabungan masa depan (iron stock). Dan sistem perkaderan yang ada didalamnya merupakan upaya membentuk Generasi Emas 2045.
Melalui perkaderannya, Sejak dulu HMI senantiasa memaksimalkan kualitas dan potensi individu untuk kemudian berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan ekonomi dan sosial, sehingga Indonesia dapat terus bergerak maju. Dan dalam ikhtiar menuju Indonesia Emas 2045.
Komitmen dan keberpihakan HMI pada Keumatan dan Kebangsaan yang sejak awal menjadi semangat. Hari ini menghadapi tantangan baru pada era disrupsi digital, era teknologi dan globalisasi. HMI harus membuka diri bertranformasi menjadi organisasi yang modern dan memanfaatkan teknologi. Tranformasi sistem perkaderan tersebut adalah dalam upaya keberdayaan dalam menyongsong tantangan zaman.
HMI yang hari ini mencapai usia 78 tahun, sejak awal setia menemani perjalanan Bangsa Indonesia, semoga mampu menghantarkan Indonesia pada masa Emasnya. Membangun peradaban Indonesia yang adil makmur.
Wallahu'alam, Hanya Allah SWT Sebaik-baik Petunjuk!
Yakin Usaha Sampai
Pustaka
Muniruddin, Said. (2014). Bintang Arasy: Tasfir Filosofis-Gnostik Tujuan HMI. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
Sitompul, Agussalim. 2008. Sejarah Perjuangan HMI. Jakarta Selatan: Cv Mizaka Galiza.
Satria,Hariqo Wibawa. 2011. Lafran Pane: Jejak Hikayat Dan Pemikirannya. Jakarta. Penerbit Lingkar.
Hasil-hasil Kongres HMI Ke-XXXII. Pontianak. 2023
https://www.gramedia.com/literasi/politik-adalah/?srsltid=AfmBOop6zK-h8JNw_ZIH48MxeCfpiUIHX71aXjllmU1qFMVbLmHBq5cd
https://uin-malang.ac.id/r/131101/peradaban-menurut-konsep-islam-dan-barat.html
https://mum.id/news/menuju-2045-tantangan-dan-peluang-membangun-generasi-emas
https://myusro.id/?p=1993
Irwan. 2020. 19 Juli. Bedah Buku Sosiologi Perubahan Sosial: Piotr Sztompka. YouTube Video. Di akses pada 28 Januari 2025. https://youtube.com/@bicarabuku?si=jq-PQyhENTd5j