Abdul Rauf: Reformasi Birokrasi-Imigrasi Dipersimpangan Makna
Abdul Rauf: Reformasi Birokrasi-Imigrasi Dipersimpangan Makna
Jakarta, Marwahrakyat.com - Indonesia adalah bangsa Raksasa, sulit menemukan tandingannya, hampir dimiliki semua, Sumber Daya alam ( SDA ) Melimpah bahkan kebanjiran hingga meluap ke negara tetangga sampai diujung dunia, negara bergelar Maritim, barat memperebutkan diasia disegani, 714 Suku bangsa dan 1001 Bahasa, 17.000 Pulau terbentang dari Sabang sampai merauke, Miangas hingga Pulau Rote, kurang apa Negriku?
Tujuh Puluh Tujuh tahun Indonesia mendeklarasikan diri Merdeka dari Penjajah, namun terkesan dan patut dicurigai Penjajahan dalam konteks aplikatif kepemerintahan tetap saja berlansung rapih, tercermin mental-mental pejabat masih banyak "rampok-rampok" berdasi, permainan transaksional dibawah meja kian berlansung, Korupsi Kolusi Nepotisme hanya ada dalam judul-judul pencitraan, Proyek Raksasa dikuasai dengan kelompok dan group tertentu, dilapangan olahraga bukan ajang keluar keringat alias menyehatkan diri tapi lebih kepada cerita siapa dapat apa, kue politik terus dibagi kepada sponsor-sponsor yang dikonsolidir sebelum Suksesi, dari Pemilihan kepala desa hingga orang nomor satu di Negri ini semua sarat dengan kolaborasi ala penjual kue jajanan pagi, ada tawar menawar hingga blocking harga, demikian cerita transendental massive dan bersistem bahkan dari awal melangkah.
APBN Indonesia 2022 sebanyak 3.106 T adalah bukan angka kecil, Indoneaia berada diurutan ke 26 dari 193 Negara di dunia, dengan jumlah penduduk 275 juta lebih, rata-rata pendapatan $130 juta, Belanja $154 Juta, Surplus $24 Juta Versi Kompasnia, artinya ada kebocoran pengelolaan APBN begitu fantastik, terbesar di Menhan RI, 134,7 T, POLRI 111 T, Kementerian PUPR 100, 6 T, Kementerian Kesehatan 96,9 T, Kementrian Sosial 78,3 T, Kementerian Pendidikan 73 T, 66,5 T, Kementerian Keuangan 44 T inilah yang masuk 8 besar menghabiskan APBN Indonesia, dari 8 institusi ini harusnya NOL problem karna memiliki pengendalian anggaran begitu besar, tapi nyatanya, malah sebaliknya, contoh kasus yang begitu heboh sedunia Kasus Mr. FS beserta rombongan di Institusi POLRI, Peningkatan Kesejahteraan bagi Purnawirawan kelas bawah tidak menentu, Pendidikan carut marut tidak Jelas input dan output dan ini sungguh sangat Fatal karna amanah UU terkait anggaran pendidikan harusnya 20% atau 621,2 T artinya jauh panggang dari api dan masih banyak contoh lain didepan mata sangat ironis, kan pembohonhan publik ini menunjukkan ketidakberesan mengelola Negara.
Atas nama komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional ( KAPTEN ) INDONESIA mengapresiasi keinginan baik Bapak Presiden Joko Widodo memperbaiki central problem of Low Keluar masuknya warga Negara Indonesia dan Asing di kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI khusunya keimgraisan, kami selaku pelaku penyedia tenaga kerja yang mengatur hulu hilir keberangkatan dan pemulangan PEKERJA MIGRAN INDONESIA ( PMI ) sering kali kami mendapatkan kendala dalam mengurus pasport, handling perjalanan, saat EX PMI balik kenegrinya, masih banyak palang pintu yang dibuat sebagai jebakan yang tidak produktif malah memperlambat anak-anak muda bekerja, hingga berkeliarannya calo-calo yang tidak bertanggungjawab namun pasti dan pasti tidak sendiri, ada pesanan oknum pejabat itu sendiri sehingga mereka berani menerobos aturan-aturan yang ada.
Kami menawarkan gagasan kepada pemerintah atas nama Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional ( KAPTEN) INDONESIA, sekaligus menambah pundi-pundi penghasilan Negara : Pertama, perlu Re-Hiring massal dan bentuk Satgas khusus, warga negara Indonsiaa di luar Negri,;menurut data Word Bank tahun 2019 sebanyak 10 juta jiwa lebih warga Indonesia diluar negri, yang Legal atau Remi sebanyak 3.740.000 orang, artinya ada 6 juta orang lebih tidak Jelas statusnya, dalam analisa kami, sumbangan Devisa PMI tahun 2019 sebanyak 169,6 T satu digit dibawah Migas 159,7 T, kalo kita bersama-sama merapikan ini maka bukan 169,6 T tapi devisa yang sesungguhnya mampu kita tingkatkan menjadi 700 - 1300 T pertahun, ini angka yang fantastis buat negara. Kedua, Swastanisasi pengelolaan PMI dari hulu hingga hilir, Single Sistem, Perbaiki Kurikulum khususnya pentingnya BELA NEGARA buat PMI, sebagaimana bapak Prabowo Subiyanto selaku menteri Pertahanan RI, perna rencanakan dan sampaikan akan membuat satu program dan pengangguran buat Calon PMI sebelum berangkat, karna kami pelaku Buruh Migran yang cenderung suara-suara PMI diluar benci pemerintah, nasionalismenya hilang, akibat amanah UU nomor 18 tahun 2017 pemerintah alpa mengawal dari proses, saat bekerja dan Ketika pulang kenegrinya sampai mereka mandiri. Ketiga, Perlu Sentralisasi DIKLAT tiap wilayah dan pengadaan lokasi khusus untuk memantapkan kesiapan berangkat dengan performa SDM Unggul kelas DUNIA sebagai salah satu nawacita Bapak Presiden, karna mereka adalah duta-duta bangsa yang menyuarakan tentang Indonesia di luar Negri. keempat, Pembentukan SATGAS khusus DIASPORA, karna PMI dapat mengajak dan mengkampanyekan Indonesia tentang tourism place sehingga wisatawan manca negara berbondong-bondong datang ke nusantara, tentu dibantu dengan penguatan pembenahan fasum ( Fasiltas Umum ) terkait tempat-tempat tersebut. kelima Perlu Jalur khusus dalam pelayanan dan kemudahan PMI dalam proses hingga pemberangkatan keluar negri secara prosedural, dan hentikan TANPA kompromi PMI Unprosedural karna ini menambah beban-beban panjang pemerintah diluar negri akibat PMI bertebaran tanpa identitas yang jelas sehingga hak-hak kemanusiaannya hilang seperti saat sakit tidak punya asuransi, ada masalah tidak dapat perlindungan hukum, dipermainkan gajinya karna status ILLEGAL, hingga seluruh penghasilannya tidak tercatat sebagai devisa, keluarganya dalam kungkungan kekhawatiran, dan tentu perlu dirapikan ''P3MI'' yang berangkatkan secara tidak benar, jangan cuman mencari keuntungan lupa sisi kemanusiaan, dan tentu hak-hak politik juga tercabut secara konstitusional, ini penting bapak Presiden eksekusi secara sigap dan cepat selaku Mandataris pengendali negri tercinta ini.
Oleh : ABDUL RAUF
Ketua Umum
Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional ( KAPTEN) INDONESIA