Bakesbangpol dan Bappeda Inhil Kunjungi Dirjen Polpum Kemendagri

Jumat, 04 Februari 2022

Kesbangpol Bapeda Mendagri / marwahrakyat.com


Jakarta, Marwahrakyat.com -- Kepala Bakesbangpol dan Kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau beserta rombongan silaturahmi ke Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI di Jakarta, pada Rabu 3 Januari 2022.

Kunjungan kerja tersebut dalam rangka silaturahmi perwakilan Pejabat Indragiri Hilir kepada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum dalam hal ini diwakili oleh Drs. Drajat Wisnu Setyawan M.M. selaku Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, yang didampingi Rakhmad Rahadian yang juga putera Indragiri Hilir yang berkiprah di Kemendagri.

Kepala Bakesbangpol Inhil memberi keterangan, "Kami datang langsung kemari membalas kunjungan perwakilan dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum yang beberapa hari yang lalu melakukan monitoring di Kabupaten Indragiri Hilir, sekaligus menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Bakesbangpol."

"Hal ini  terkait pengembangan kapasitas anggota FPK Kabupaten Indragiri Hilir pada akhir Februari 2022 ini, dengan harapan Direktur dapat menghadiri kegiatan dimaksud," ujar Drs. Azwizarmi, M.H. Kepala Bakesbangpol Indragiri Hilir.

Direktur Drajat Wisnu, menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya. Pada kesempatan tersebut Wisnu menyampaikan bahwa program kegiatan khususnya terkait pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan perlu mendapat dukungan dan perhatian pemerintah daerah mengingat sudah termasuk dalam pedoman umum berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, pungkasnya.

"Sebagai mitra kerja Bakesbangpol di daerah, Bappeda akan mendukung penganggaran sesuai kemampuan APBD dan skala prioritas," ditambahkan Kepala Bappeda Drs. TM. Syaifullah dalam pertemuan dirubah kerja Direktur tersebut.

Tentunya silaturahmi dan jalinan komunikasi seperti ini harus terus dibangun dalam rangka singkronisasi arah kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.